PSI Minta Pemprov DKI Contoh Singapura Setelah Tak Jadi Ibu Kota Daerah perkantoran di Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Jakarta diyakini akan menjadi pusat ekonomi global setelah lepas dari ibu kota negara. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ketika diskusi virtual.

Menyikapi hal tersebut, menurut anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Anthony Winza, Jakarta harus ditopang dengan infrastruktur hukum yang kuat.

“Kami mendukung upaya-upaya baik dari Pemprov maupun pempus (pemerintah pusat) untuk membuat Jakarta lebih maju pasca-pindahnya ibu kota negara, dan memfokuskan Jakarta sebagai pusat ekonomi Indonesia bahkan kelas dunia. Kalau ingin membuat Jakarta sebagai pusat ekonomi kelas dunia, maka harus ada infrastruktur hukum yang kuat," ucapnya.

Baca Juga:

Indonesia Ajak Singapura Ikut Serta dalam Pembangunan Food Estate dan Ibu Kota Baru

Mengingat, kata dia, salah satu aspek penilaian dalam ease of doing business index dari World Bank yang cukup penting adalah aspek penegakan hak kontraktual (enforcing contract), penegakan hak kontraktual berdampak pada pertumbuhan investasi dan ekonomi.

Meski ibu kota negara pindah, Anthony berharap agar infrastruktur hukum di Jakarta tidak ikut dipindah bahkan perlu diperkuat. Sebagai perbandingan di negara Singapura, yang sudah ada infrastruktur canggih untuk rapat persidangan arbitrase seperti di Maxwell Chambers.

Ia juga menyarankan pula kepada pihak yang berwenang agar sekiranya Pengadilan Niaga pun harus tetap ada di Jakarta, juga kantor-kantor pemerintahan pusat yang terkait investasi seperti BKPM dan Kemendag juga masih sangat dibutuhkan di Jakarta.

"Apalagi penyumbang terbesar ekonomi Jakarta adalah perdagangan, sehingga perlu dipikirkan agar infrastruktur-infrastruktur penunjang investasi seperti hukum dan kantor pemerintahan terkait investasi tidak dipindah ke IKN”. kata Anthony.

Baca Juga:

Mesir Ingin Pelajari dan Tukar Pengalaman Pindahan Ibu Kota Negara

PSI juga merasa, Jakarta perlu lirik negara maju untuk menjadi tolok ukur. Menurutnya, studi komparasi itu penting.

"Biar ada gambaran mau kayak gimana nih ekonomi Jakarta? Contoh saja Singapura. Programnya sukses. Ditambah infrastruktur hukumnya cakep. Dipayungi dengan kepastian hukum, jadi investor tertarik. Ini yang belum ada di Jakarta. Visi besar, jangan loyo,” papar Anthony. Anthony mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar serius menyusun naskah akademik RUU Kekhususan Jakarta. Dia menilai, arah pembangunan DKI Jakarta akan sangat bergantung pada RUU tersebut. “Kami mendengar dengan seksama dari diskusi solidaritas bahwa Pemprov DKI sedang menyusun masukan-masukan terhadap naskah akademik RUU kekhususan Jakarta. Kami minta Pemprov DKI agar serius dan bijak dalam menyusun input-input terhadap RUU ini dan juga melibatkan DPRD. Karena dari RUU akan menentukan wajah Jakarta di masa depan,” tutup Anthony. (Asp)

Baca Juga:

Anies Ungkap Sejumlah Peluang Jakarta setelah Tanggalkan Status Ibu Kota

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
AJI Desak DPR Hapus Pasal di RUU KUHP dan ITE yang Dinilai Ancam Kebebasan Pers
Indonesia
AJI Desak DPR Hapus Pasal di RUU KUHP dan ITE yang Dinilai Ancam Kebebasan Pers

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat terdapat lebih dari dua puluh pasal yang mengancam kebebasan pers dan dapat mengkriminalkan jurnalis dalam menjalankan fungsinya, serta mengancam demokrasi.

Jokowi Minta Aparat Tak Bersikap Kasar Pada Pedagang
Indonesia
Jokowi Minta Aparat Tak Bersikap Kasar Pada Pedagang

Menurut Presiden, sejumlah peristiwa yang terjadi di daerah seperti pemukulan pemilik warung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak perlu terjadi

Modal Golkar Jadikan Airlangga Capres 2024
Indonesia
Modal Golkar Jadikan Airlangga Capres 2024

irlangga menyebut, akan membuka peluang terhadap semua partai untuk berkoalisi. Namun, tahapan dalam berkoalisi tersebut masih sangat jauh.

Demokrat Nilai Pergantian Gorden Rumah Dinas DPR Tidak Tepat
Indonesia
Demokrat Nilai Pergantian Gorden Rumah Dinas DPR Tidak Tepat

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid menegaskan, bahwa pergantian gorden rumah dinas anggota DPR tidak tepat dilakukan saat ini.

Perwakilan 75 Pegawai Tak Lolos TWK Sebut Sikap Pimpinan KPK Antikoreksi
Indonesia
Perwakilan 75 Pegawai Tak Lolos TWK Sebut Sikap Pimpinan KPK Antikoreksi

75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menyebut apa yang disampaikan pimpinan KPK terkait hasil pemeriksaan Ombudsman merupakan sikap antikoreksi.

Cara Daftar, Syarat, hingga Kota Tujuan Mudik Gratis Pemprov DKI
Indonesia
Cara Daftar, Syarat, hingga Kota Tujuan Mudik Gratis Pemprov DKI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka program mudik gratis angkutan lebaran tahun 2022 untuk 19.680 orang.

Gubernur Anies: Ini Bisa Sampai 2 Minggu, Bahkan 8 Minggu Lagi
Indonesia
Gubernur Anies: Ini Bisa Sampai 2 Minggu, Bahkan 8 Minggu Lagi

Semuanya, tutur Anies, tergantung kesadaran dan kedisiplinan masyarakat mengikuti ketentutan PPKM darurat dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta

Polisi Buru Pemasok Sabu ke Mantu dan Anak Aburizal Bakrie
Indonesia
Polisi Buru Pemasok Sabu ke Mantu dan Anak Aburizal Bakrie

Polisi menegaskan akan mengusut tuntas jaringan narkoba yang memasok sabu ke pasangan suami-istri artis ini. Yusri Yunus menyebut, penyuplai sabu sedang diburu oleh jajaran Satresnarkoba Polres Metro Jakpus.

Harta Kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN Pilihan Jokowi
Indonesia
Harta Kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN Pilihan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3).

 Anies Siapkan Aturan Skala Upah Untuk Pekerja di Atas 1 Tahun
Indonesia
Anies Siapkan Aturan Skala Upah Untuk Pekerja di Atas 1 Tahun

"Yang jelas, angkanya pasti lebih besar dari UMP. Terkait besarannya berapa, tergantung hasil rapat dengan teman-teman di tripartit ," tutur Andri.