PSI Minta Pemprov DKI Benahi Website Pendaftaran DTKS Ilustrasi - Warga menunjukan Kartu Jakarta Pintar (KJP). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

MerahPutih.com - Pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) gelombang kedua kembali dibuka oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Dalam proses ini, jajaran Gubernur Anies Baswedan dinilai perlu melakukan pembenahan website lantaran kerap mengalami masalah.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta Gubernur Anies untuk serius melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap masalah-masalah yang umum ditemukan dalam pendaftaran gelombang sebelumnya. Salah satu yang paling sering dikeluhkan adalah website pendaftaran yang sering down.

Pasalnya pada gelombang sebelumnya, banyak sekali keluhan website pendaftaran yang sering eror, sehingga masyarakat kesulitan untuk melakukan pendaftaran.

Baca Juga:

1,7 Juta Warga DKI Terdaftar DTKS

"Pendamping sosial yang ingin membantu warga juga jadi kesulitan karena kendala teknis ini. Kami harap Pemprov melakukan pembenahan serius di gelombang kedua ini," kata Anggara di Jakarta, Senin (9/5).

Selain itu, PSI juga meminta kesiapan pendamping sosial yang tersebar di setiap kelurahan juga dievaluasi agar dapat maksimal membantu masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran. Bahkan, jika jumlahnya saat ini dirasa kurang, Pemprov dapat merencanakan penambahan personel pendamping sosial.

"Pendamping sosial jadi ujung tombak proses pendataan ini. Mereka harus responsif dan proaktif dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan. Koordinasi dengan perangkat wilayah seperti RT, RW, Karang Taruna dan PKK juga harus dioptimalkan," paparnya.

Baca Juga:

Bansos PPKM Darurat Kota Bandung Rp 500 Ribu untuk Warga Non-DTKS

Anggara berucap, tugas pendamping sosial memang berat. Saat ini, menurutnya, Pemprov DKI membutuhkan pendamping sosial agar proses pendaftaran DTKS berjalan lancar.

Anggara juga meminta ada evaluasi terhadap kriteria pengelompokan masyarakat agar bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.

"Pemprov harus adaptif dalam melakukan pengelompokan masyarakat. Kalau dalam pendataan sebelumnya masih sulit untuk menentukan masyarakat yang layak masuk kuota bantuan sosial, kriterianya harus diperjelas agar bantuan sosial yang diberikan bisa lebih tepat sasaran," tutup Anggara. (Asp)

Baca Juga:

KPK Dorong Pemprov Papua Benahi DTKS untuk Penyaluran Bansos COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Korban Meninggal akibat Gempa Cianjur Bertambah Jadi 331 Orang
Indonesia
Korban Meninggal akibat Gempa Cianjur Bertambah Jadi 331 Orang

Bupati Cianjur Herman Suherman mengungkapkan bahwa korban gempa bertambah dua orang orang, Jumat (2/12).

Truk Pertamina Seruduk Sejumlah Pemotor di Cibubur, Korban Berjatuhan
Indonesia
Truk Pertamina Seruduk Sejumlah Pemotor di Cibubur, Korban Berjatuhan

Insiden tersebut melibatkan sebuah truk Pertamina

Candi dan Wisata Lereng Merapi Jadi Favorit saat Libur Nataru di Yogyakarta
Indonesia
Candi dan Wisata Lereng Merapi Jadi Favorit saat Libur Nataru di Yogyakarta

Sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diserbu oleh ribuan pelancong selama liburan Natal dan Tahun Baru 2022.

Bupati Nonaktif Langkat Jadi Saksi di Sidang Kasus Suap Proyek
Indonesia
Bupati Nonaktif Langkat Jadi Saksi di Sidang Kasus Suap Proyek

Tim jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin, dalam sidang dengan terdakwa Muara Perangin Angin. Muara merupakan terdakwa penyuap Terbit. Terbit Rencana Perangin Angin bakal dihadirkan dalam sidang kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Senin (30/5).

Hillary Tegaskan Tidak Akan Cabut Laporan Polisi terhadap Mamat Alkatiri
Indonesia
Hillary Tegaskan Tidak Akan Cabut Laporan Polisi terhadap Mamat Alkatiri

Komika Mamat Alkatiri dipolisikan terkait dugaan pencemaran nama baik oleh anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem Hillary Brigitta Lasut.

HPN 2022, Ketua DPR Singgung 'Infodemi' Hoaks di Ruang Publik
Indonesia
Polisi Larang Nobar Final Piala AFF
Indonesia
Polisi Larang Nobar Final Piala AFF

Meski menonton pertandingan dari rumah, Rusdi menegaskan, rasanya akan tetap sama seperti saat nobar.

Kota Beijing Diperketat Usai Libur Musim Panas
Dunia
Kota Beijing Diperketat Usai Libur Musim Panas

Klaster terbaru di kampus tersebut merupakan peringatan atas meningkatnya risiko COVID-19 setelah para pelajar kembali ke kampus pascaliburan musim panas.

Bertemu Putin, Jokowi Nyatakan Siap Jembatani Komunikasi Rusia dan Ukraina
Indonesia
Bertemu Putin, Jokowi Nyatakan Siap Jembatani Komunikasi Rusia dan Ukraina

Jokowi menyatakan siap menjadi jembatan komunikasi antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin agar kedua pihak mencapai perdamaian.

Jokowi Resmikan 3 Pelabuhan dan Satu Kapal Feri di Wakatobi
Indonesia
Jokowi Resmikan 3 Pelabuhan dan Satu Kapal Feri di Wakatobi

Presiden akan meresmikan tiga pelabuhan yakni Pelabuhan Kaledupa, Binongko, dan Tomia.