PSI Minta Pemprov DKI Benahi Website Pendaftaran DTKS Ilustrasi - Warga menunjukan Kartu Jakarta Pintar (KJP). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

MerahPutih.com - Pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) gelombang kedua kembali dibuka oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Dalam proses ini, jajaran Gubernur Anies Baswedan dinilai perlu melakukan pembenahan website lantaran kerap mengalami masalah.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta Gubernur Anies untuk serius melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap masalah-masalah yang umum ditemukan dalam pendaftaran gelombang sebelumnya. Salah satu yang paling sering dikeluhkan adalah website pendaftaran yang sering down.

Pasalnya pada gelombang sebelumnya, banyak sekali keluhan website pendaftaran yang sering eror, sehingga masyarakat kesulitan untuk melakukan pendaftaran.

Baca Juga:

1,7 Juta Warga DKI Terdaftar DTKS

"Pendamping sosial yang ingin membantu warga juga jadi kesulitan karena kendala teknis ini. Kami harap Pemprov melakukan pembenahan serius di gelombang kedua ini," kata Anggara di Jakarta, Senin (9/5).

Selain itu, PSI juga meminta kesiapan pendamping sosial yang tersebar di setiap kelurahan juga dievaluasi agar dapat maksimal membantu masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran. Bahkan, jika jumlahnya saat ini dirasa kurang, Pemprov dapat merencanakan penambahan personel pendamping sosial.

"Pendamping sosial jadi ujung tombak proses pendataan ini. Mereka harus responsif dan proaktif dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan. Koordinasi dengan perangkat wilayah seperti RT, RW, Karang Taruna dan PKK juga harus dioptimalkan," paparnya.

Baca Juga:

Bansos PPKM Darurat Kota Bandung Rp 500 Ribu untuk Warga Non-DTKS

Anggara berucap, tugas pendamping sosial memang berat. Saat ini, menurutnya, Pemprov DKI membutuhkan pendamping sosial agar proses pendaftaran DTKS berjalan lancar.

Anggara juga meminta ada evaluasi terhadap kriteria pengelompokan masyarakat agar bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.

"Pemprov harus adaptif dalam melakukan pengelompokan masyarakat. Kalau dalam pendataan sebelumnya masih sulit untuk menentukan masyarakat yang layak masuk kuota bantuan sosial, kriterianya harus diperjelas agar bantuan sosial yang diberikan bisa lebih tepat sasaran," tutup Anggara. (Asp)

Baca Juga:

KPK Dorong Pemprov Papua Benahi DTKS untuk Penyaluran Bansos COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
6 Orang Tewas Ditembak saat Parade Fourth of July di Chicago
Dunia
6 Orang Tewas Ditembak saat Parade Fourth of July di Chicago

Tembakan dilakukan dari atap bangunan saat parade Fourth of July berlangsung di kota satelit Highland Park di Chicago.

Wagub DKI: 9 Juta Lebih Dosis Vaksin Telah Disuntikkan ke Warga
Indonesia
Wagub DKI: 9 Juta Lebih Dosis Vaksin Telah Disuntikkan ke Warga

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim sudah lebih dari tujuh juta masyarakat yang telah menerima vaksin COVID-19.

Tetap di Rumah Disisa PPKM Darurat
Indonesia
Tetap di Rumah Disisa PPKM Darurat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 925 tahun 2021 soal PPKM level empat pada 21-25 Juli 2021.

Usai Terbakar, 150 Polisi Jaga Lapas Tangerang
Indonesia
Usai Terbakar, 150 Polisi Jaga Lapas Tangerang

Polisi masih melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di lokasi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran itu terjadi.

Satu Massa 'Tersundul' Mobil RAISA, Polisi-Massa Penolak Formula E Bentrok
Indonesia
Satu Massa 'Tersundul' Mobil RAISA, Polisi-Massa Penolak Formula E Bentrok

Diketahui, polisi melarang aksi mereka lantaran Ibu Kota masih PPKM Level 3

Stok Pangan Jelang Ramadan hingga Lebaran Aman
Indonesia
Stok Pangan Jelang Ramadan hingga Lebaran Aman

"Dapat disampaikan bahwa untuk stok pangan sampai dengan nanti hari raya Lebaran stok mencukupi," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko kepada wartawan, Rabu (9/3).

Pemkot Jakpus Bantah Risma Soal ASN di Menteng Terima Bansos
Indonesia
Pemkot Jakpus Bantah Risma Soal ASN di Menteng Terima Bansos

Jakpus menyatakan tidak ada ASN aktif tinggal di wilayah Menteng yang menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial.

Hujan Lebat Serta Angin Kencang di Jakarta dan Sejumlah Provinsi Lainnya
Indonesia
Hujan Lebat Serta Angin Kencang di Jakarta dan Sejumlah Provinsi Lainnya

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat untuk waspada akan potensi hujan lebat yang disertai kilat dan angin kencang di sejumlah provinsi di Indonesia pada Jumat. Dalam sistem peringatan dini cuaca, BMKG memprakirakan wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, seperti di Aceh, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta.

Densus 88 Beberkan Dugaan Keterlibatan Oknum Dokter dalam Jaringan Terorisme
Indonesia
Densus 88 Beberkan Dugaan Keterlibatan Oknum Dokter dalam Jaringan Terorisme

Densus 88 Antiteror Polri menjelaskan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait peristiwa tewasnya tersangka dugaan terorisme di Sukoharjo.

Ketua DPRD DKI Temukan Helipad Ilegal di Kepulauan Seribu
Indonesia
Ketua DPRD DKI Temukan Helipad Ilegal di Kepulauan Seribu

Lokasi tepatnya Helipad ini berada di dalam pulau yang terletak di Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.