PSI Minta Pemprov DKI Adil soal Dana Hibah PWNU dan Muhammadiyah Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Anggara Wicitra Sastroamidjojo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/4). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komis E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menanggapi soal dana hibah untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Muhammdiyah. Menurutnya, dana hibah itu masih dari prinsip proporsionalitas.

Oleh karena itu, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini meminta DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk meninjau ulang usulan hibah untuk kedua ormas tersebut.

Baca Juga

PWNU DKI Nilai Dana Hibah Usulan Anies Terlalu Minim

Pada draft Rancangan APBD 2023 Pemprov DKI mengalokasikan sebesar Rp 4 miliar untuk PWNU dan Rp 3,2 miliar untuk PW Muhammadiyah.

"Kami sudah mendorong kenaikan di Komisi E menjadi Rp 5 miliar untuk PWNU dan Rp 4 miliar untuk Muhammadiyah. Saya merasa besaran tersebut masih belum cukup adil untuk kedua organisasi yang punya sejarah panjang dan punya kontribusi nyata terhadap kehidupan umat ini," ujar Anggara di Jakarta, Selasa (22/11).

Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan, dirinya akan mendorong kenaikan hibah kedua organisasi keagamaan tersebut pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta terkait RAPBD 2023.

"Di Banggar masih bisa berubah maka saya dan teman-teman akan dorong penambahan angkanya. Kita harus proporsional dalam pemberian hibah ini, contohnya jika kita bandingkan organisasi keagamaan lain seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta rencananya dapat hibah Rp 15,7 miliar. Jauh sekali dengan angka NU dan Muhammadiyah," jelas Ara.

Baca Juga

PSI Sarankan Pj DKI 1 Terbitkan Surat Edaran WFH saat Musim Hujan

Untuk itu, Ara akan meminta Pemprov DKI mengedepankan keadilan dalam alokasi hibah ini. Ia menegaskan pemerintah tidak memihak kepada kelompok manapun, harus adil dan proporsional.

"Hibah kan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jika kita mampu beri 15,7 miliar pada MUI, kita beri juga ke NU dan Muhammadiyah proporsional. Proporsional tak harus sama, tapi jangan timpang seperti ini," tutup Ara.

Sebelumnya, PWNU DKI Jakarta protes terkait dana hibah senilai Rp 4 miliar yang diusulkan era Gubernur Anies Baswedan. Sedangkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) diusulkan menerima Rp 15 miliar.

Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta Ketua Bidang Infokom Husny Mubarok Amir mengatakan, anggaran Rp 4 miliar terasa sangat kecil bagi PWNU DKI Jakarta yang menaungi 6 cabang, 44 majelis wakil cabang (MWC), 267 ranting, 18 lembaga, 14 badan otonom serta lebih dari 4 juta anggota di Jakarta.

Menurutnya, pada 2022, PWNU DKI telah melaksanakan 800 lebih kegiatan yang efisien membantu Pemprov selama ini. Rencananya, tahun 2023 saat Indonesia sudah melewati masa pandemi PWNU DKI Jakarta akan mengagendakan lebih dari 1.000 kegiatan yang tersebar ke pelosok ranting dan anak ranting di Jakarta.

"Bahkan akan semakin banyak pula kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Otonom NU serta lembaga di bawah naungan PWNU DKI Jakarta," ujar Husny Mubarok Amir. (Asp)

Baca Juga

PSI Minta Disdik DKI Hapus Syarat PIP dalam PPDB Bersama

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hubungan Asmara Tidak Disetujui, Polwan Aniaya dan Sekap Pacar Adiknya di Riau
Indonesia
Hubungan Asmara Tidak Disetujui, Polwan Aniaya dan Sekap Pacar Adiknya di Riau

"Saat ini proses hukum sedang berjalan. Bila terbukti, pimpinan tak akan segan menindak tegas sesuai aturan," kata Kombes Pol Sunarto.

Gibran Sebut BLT BBM Cair Awal Oktober 2022
Indonesia
Gibran Sebut BLT BBM Cair Awal Oktober 2022

Pencairan dilakukan pada awal Oktober dengan masing-masing KPM menerima Rp 600.000

Penjualan Eceran Alami Peningkatan
Indonesia
Penjualan Eceran Alami Peningkatan

Pemicu kenaikan IPR itu adalah perbaikan perbaikan kinerja penjualan eceran seluruh kelompok komoditas, terutama Kelompok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan tetap tingginya pertumbuhan subkelompok sandang.

Lukas Enembe jadi Tahanan KPK, AHY Harap Penegakan Hukum tidak Tebang Pilih
Indonesia
Lukas Enembe jadi Tahanan KPK, AHY Harap Penegakan Hukum tidak Tebang Pilih

Dia berharap proses hukum terhadap Enembe berjalan dengan baik. Artinya, kata dia, hukum ditegakkan tanpa tebang pilih dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Pemprov DKI Gelar Pasar Pangan Murah Keliling Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Gelar Pasar Pangan Murah Keliling Jakarta

Pemerintah DKI Jakarta melaksanakan pasar pangan murah dengan menggunakan Mobil Toko (Moko) Food Station. Kegiatan operasi pasar ini dilakukan PT Food Station Tjipinang Jaya.

Jalur Kereta Cepat Yang Bakal Dicoba Jokowi dan Xi Jinping Telah Rampung
Indonesia
Jalur Kereta Cepat Yang Bakal Dicoba Jokowi dan Xi Jinping Telah Rampung

Dari starting point atau titik awal uji dinamis hingga Depo Tegalluar, konsorsium kontraktor sudah memasang sebanyak 538 tiang untuk kemudian dipasang peralatan elektrifikasi.

Jerman Laporkan Rekor Peningkatan Kasus COVID-19
Dunia
Jerman Laporkan Rekor Peningkatan Kasus COVID-19

Jerman melaporkan lagi rekor tertinggi kasus COVID-19 pada Rabu (16/3), dalam seminggu terakhir.

1.195 Warga Kembali Terinfeksi COVID-19 dalam Sehari
Indonesia
1.195 Warga Kembali Terinfeksi COVID-19 dalam Sehari

Kementerian Kesehatan RI melaporkan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia, Senin (10/10) bertambah 1.195. Sehingga akumulasi positif COVID-19 saat ini sebanyak 6.446.143 kasus.

Anggota Polisi Korban Ledakan Bahan Petasan di Aspol Koma
Indonesia
Anggota Polisi Korban Ledakan Bahan Petasan di Aspol Koma

Bahan pembuat petasan meledak dan melukai satu anggota Intelkam Polresta Surakarta Bripka Dirgantara Dipta (35), Minggu (25/9) lalu.

Polda Jateng Temukan Serbuk Putih di Plastik Klip saat Razia Rutan Solo, Ternyata cuma Garam
Indonesia
Polda Jateng Temukan Serbuk Putih di Plastik Klip saat Razia Rutan Solo, Ternyata cuma Garam

"Untuk narkoba tidak kita temukan. Kami sempat mencurigai serbuk putih yang terbungkus plastik klip, tetapi saat dilakukan peneriksaan mendalam ternyata benda mencurigakan itu adalah garam," kata Rizki, Jumat (22/7).