PSI Minta Pemerintah Potong Gaji ASN Tsamara Amany Alatas. (MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany Alatas meminta kepada pemerintah untuk memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia pun mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengusulkan pemotongan gaji ASN. Menurut Tsamara, rencana itu adalah ide yang bagus karena saat ini harus mencoba terus menyisir anggaran.

Baca Juga

Masa Pandemi Corona, ASN Dilarang Mudik dan Cuti Dibatasi

"Termasuk mencari anggaran-anggaran yang bisa kita pakai dan mendistribusikannya untuk kepentingan masyarakat yang betul-betul membutuhkan," kata Tsamara di Jakarta, Senin (4/5)

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany Alatas
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany Alatas. Foto: MP/Rizki Fitrianto

Tsamara menambahkan sebaiknya pemotongan dilakukan pada ASN dengan pendapatan besar bukan dari golongan I sampai 3 yang tergolong kecil.

"Yang dipotong adalah tunjangan karena tunjangan lebih besar dari gaji," katanya.

Siapa yang bergaji besar dan mampu memberi pengaruh signifikan terhadap ketersediaan anggaran penanganan COVID-19?

"Pejabat ASN saja yang pendapatannya dipotong karena memang besar & kontribusinya akan signifikan, seperti pejabat eselon I dan II. Sementara pejabat eselon III ke bawah dengan pendapatan lebih kecil baiknya jangan dipotong," kata Tsamara Amany.

Tsamara meyakini, hal ini sebagai ungkapan bahwa siapapun bisa kehilangan apapun karena dampak langsung virus dari Wuhan, Tiongkok ini.

"Ini waktunya solidaritas. Ada banyak orang yang terkena PHK dan tidak diberi pesangon karena industri terpukul. Ada banyak orang yang masuk kategori miskin baru karena kehilangan penghasilan dan tidak memiliki tabungan. Segala cara harus dilakukan agar kita bisa membantu mereka bertahan hidup. Teman-teman setuju nggak?" ujar Tsamara Amany.

Baca Juga

Kasus Corona DKI Alami Penurunan, LBM Eijkman Puji PSBB Anies

Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengapresiasi usulan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo soal pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Enny, usulan itu relevan dan dibutuhkan dalam penanganan COVID-19 secara nasional.

"Itu juga sudah dilakukan banyak negara, negara tetangga kita hampir semuanya dan negara Eropa demikian, kata Enny kepada wartawan.

Enny menjelaskan, anggaran penanganan COVID-19 secara nasional sangat besar, terlebih belum ada satupun yang bisa menetapkan kapan berakhirnya pandemi ini.

ASN
ASN

Untuk mendapatkan anggaran besar dalam waktu singkat, menurut Enny, cara yang paling efektif bukan melakukan pinjaman, tapi merealokasi anggaran.

Salah satu langkah merealokasi anggaran adalah seperti yang diusulkan Ganjar, yaitu melakukan pemotongan pendapatan ASN. Kalau di negara maju, kata Enny, gaji pejabatnya langsung di-cut off atau dipotong otomatis untuk penanganan COVID-19.

Menurut Enny, di Indonesia sangat memungkinkan melakukan hal serupa, terutama dari pejabat eselon dan kepala daerah bukan dari ASN golongan 1 sampai 3.

Baca Juga

Tak Becus Kelola Bansos Corona, SEMMI Jakpus Desak Mensos Juliari Batubara Mundur

"Dampak atau hasil pemotongan tunjangan itu akan sangat signifikan. Kalau yang gaji pokok, sukarela saja, karena kalau tunjangan kan tidak akan menggangu kemampuan finansial mereka, kata Enny.

Tanpa ada suntikan dana dari realokasi anggaran tersebut, selain berdampak buruk pada penanganan pagebluk, hal tersebut juga akan menambah penduduk miskin di negeri ini. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
ICW Sarankan Novel Baswedan Pimpin Tim Buru Harun Masiku
Indonesia
ICW Sarankan Novel Baswedan Pimpin Tim Buru Harun Masiku

Saran itu didasari lantaran tim satgas yang dipimpin Novel memiliki kinerja cukup memuaskan dalam meringkus sejumlah buronan kakap

Pemprov DKI Luruskan Polres Jakarta Utara Tak Ditutup Gegara COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Luruskan Polres Jakarta Utara Tak Ditutup Gegara COVID-19

Berdasarkan data yang diumumkan Disnakertrans Rabu (5/8) kemarin, ada sebanyak 26 kantor yang ditutup sementara, salah satunya Polres Jakarta Utara.

Pemakzulan Bupati Jember Tunggu Putusan MA
Indonesia
Pemakzulan Bupati Jember Tunggu Putusan MA

Dalam UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang ketentuan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah

Pemerintah Upayakan Penerima Vaksin COVID-19 Merata Guna Ciptakan 'Herd Imunity'
Indonesia
Pemerintah Upayakan Penerima Vaksin COVID-19 Merata Guna Ciptakan 'Herd Imunity'

Sebelum vaksin-vaksin ini diproduksi secara massal wajib melewati berbagai tahapan pengembangan

Khawatir Potensi Korupsi Meningkat di Pilkada Tahun Ini, Ketua KPK: Tahun Ini Adalah Tahun Kritis
Indonesia
Khawatir Potensi Korupsi Meningkat di Pilkada Tahun Ini, Ketua KPK: Tahun Ini Adalah Tahun Kritis

Tindak pidana korupsi terjadi paling banyak di tahun-tahun politik

Pakar: Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Harus Dihukum Sampai Busuk di Penjara
Indonesia
Pakar: Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Harus Dihukum Sampai Busuk di Penjara

Praktik korupsi yang dilakukan dua mantan menteri Kabinet Indonesia Maju itu sangat keji

Yusril Ihza Berpeluang Jadi Anak Buah Jokowi
Indonesia
Yusril Ihza Berpeluang Jadi Anak Buah Jokowi

Pasalnya, cuma PBB dan Hanura yang belum dapat jatah menteri atau wakil menteri. Padahal, kedua partai tersebut merupakan pendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

Kabaharkam Sebut Masyarakat Tak Banyak yang Mudik
Indonesia
Kabaharkam Sebut Masyarakat Tak Banyak yang Mudik

Artinya apa yang menjadi himbauan pemerintah dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat

Gibran Bikin Medsos Untuk Serap Aduan Warga Solo
Indonesia
Gibran Bikin Medsos Untuk Serap Aduan Warga Solo

Wali Kota Gibran Rakabuming Raka langsung menindaklanjuti instruksi Ganjar tersebut dengan membuat akun instagram @gibran_rakabuming dan Whatsapp 081225067171.

[Hoaks atau Fakta]: Puluhan Hotel Jadi Tempat Isolasi Dengan Biaya dari Pemprov DKI
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Puluhan Hotel Jadi Tempat Isolasi Dengan Biaya dari Pemprov DKI

Pembiayaan isolasi mandiri pada 5 hotel tersebut ditanggung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.