PSI Minta Kemendagri Transparan soal Pendalaman Nama Pj Gubernur DKI Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Foto: DPRD DKI Jakarta

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta sudah mengirimkan tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ketiga nama itu akan menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada 16 Oktober 2022.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Kemendagri terbuka soal proses penggodokan internal usulan nama pengganti Anies yang akan diserahkan ke presiden.

Baca Juga

PDIP Usul Mendagri Ajukan Nama Perempuan Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta

Ketua Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, sedari awal PSI selalu tegaskan bahwa jabatan Pj Gubernur sangat strategis, jadi prosesnya harus hati-hati.

"Setelah menerima tiga nama dari DPRD di Kemendagri akan ada proses verifikasi dan pendalaman nama. Kami minta ini terbuka ke masyarakat, apa saja yang didalami dan kenapa nama-nama ini layak dicalonkan ke presiden," kata Ara, sapaan akrab Anggara, Selasa (20/9).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Ahmad Riza Patria berfoto bersama usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9). ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Ahmad Riza Patria berfoto bersama usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9). ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Baca Juga

Calon Pj Gubernur DKI Bahtiar Dinilai Mampu Harmonisasikan Pusat-Daerah

Ia menyampaikan bahwa kompetensi dan pemahaman akan tata kelola pemerintah ibu kota harus jadi hal yang dipertimbangkan.

"Cek kelengkapan persyaratan dan rekam jejak sudah pasti. Namun kami rasa perlu ada _fit and proper test_ untuk menguji kemampuan masing-masing calon agar mereka yang dicalonkan mempersiapkan diri juga. Di DPRD kami tidak dapat melakukan proses tersebut karena waktu penentuan namanya mepet," ujarnya.

Proses tersebut menurutnya akan membantu presiden menentukan pilihan nama terbaik untuk memimpin Jakarta.

"Walaupun sifatnya hak prerogatif presiden, tapi beliau harus dapat banyak referensi penilaian untuk menentukan pilihan terbaik," tutup Ara. (Asp)

Baca Juga

Cuma 1 dari 3 Calon Pengganti Anies yang Punya Pengalaman Jadi Pj Gubernur

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lampaui Target, Penukaran Uang Baru di Bank Indonesia Solo Tembus Rp 5,6 Triliun
Indonesia
Lampaui Target, Penukaran Uang Baru di Bank Indonesia Solo Tembus Rp 5,6 Triliun

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Solo, Jawa Tengah mencatat penukaran uang baru selama Lebaran di Soloraya mencapai Rp 5,6 triliun. Jumlah tersebut melebihi target yang dicanangkan sebelum Lebaran, yakni Rp 4,9 triliun.

[HOAKS atau FAKTA]: Bedong Bayi Bisa Membuat Tulang Belakang Jadi Kuat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bedong Bayi Bisa Membuat Tulang Belakang Jadi Kuat

Selain dapat menghangatkan tubuh bayi, bedong juga dapat membuat tulang belakang bayi semakin kuat dan tumbuh dengan lebih baik dan rangka tubuh sempurna.

Wagub Tantang HIPMI Jaya Kelola Gedung Pemerintah setelah Ibu Kota Pindah
Indonesia
Wagub Tantang HIPMI Jaya Kelola Gedung Pemerintah setelah Ibu Kota Pindah

HIMPI Jaya ditantang Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria untuk mengambil peluang terkait perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

[HOAKS atau FAKTA] PT KAI Berikan Tunjangan Transportasi Senilai Rp 20 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] PT KAI Berikan Tunjangan Transportasi Senilai Rp 20 Juta

Beredar beberapa link pada platform WhatsApp dengan mengatasnamakan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) terkait pemberian tunjangan transportasi senilai Rp 20 juta

Adu Jotos Kubu Setya Novanto dan Nurhadi, Kalapas: Sudah Diambil Tindakan Tegas
Indonesia
Adu Jotos Kubu Setya Novanto dan Nurhadi, Kalapas: Sudah Diambil Tindakan Tegas

Terpidana megakorupsi e-KTP Setya Novanto dan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dikabarkan berselisih di Lapas Sukamiskin.

Keluarga Brigadir J Desak Kapolda Metro Jaya Dinonaktifkan
Indonesia
Keluarga Brigadir J Desak Kapolda Metro Jaya Dinonaktifkan

Salah satu buntut dari kasus penembakan Brigadir Pol Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J adalah desakan untuk menonaktifkan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran.

Kemlu RI Nilai Klaim Mahathir Soal Riau Tidak Berdasar Hukum
Indonesia
Kemlu RI Nilai Klaim Mahathir Soal Riau Tidak Berdasar Hukum

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan pernyataan Mahathir tidak memiliki dasar hukum.

Puncak Arus Balik Akhir Pekan Ini, 700.000 Kendaraan Diprediksi Lewat Tol Solo-Ngawi
Indonesia
Puncak Arus Balik Akhir Pekan Ini, 700.000 Kendaraan Diprediksi Lewat Tol Solo-Ngawi

PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN) memperkirakan puncak arus balik di Tol Solo-Ngawi terjadi pada Sabtu-Minggu (7-8/5). Tol sebanyak 700.000 kendaraan akan lewat jalan tol Solo-Ngawi pada puncak arus balik Lebaran.

Korupsi Tanah DKI, Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Divonis 6 Tahun 6 Bulan Penjara
Indonesia
Korupsi Tanah DKI, Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Divonis 6 Tahun 6 Bulan Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan penjara denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap mantan anak buah Ahok itu.

Komisi III Sampaikan 7 Rekomendasi Tangani Konflik Desa Wadas
Indonesia
Komisi III Sampaikan 7 Rekomendasi Tangani Konflik Desa Wadas

Komisi III DPR telah melakukan kunjungan spesifik ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah pada 10 Februari lalu.