PSI Minta DPRD Tak 'Oper' Polemik Wagub DKI ke Anggota Dewan Baru Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest. (Foto: MP/Asropih)

Merahputih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta DPRD DKI Jakarta tidak menunda proses pemilihan wakil gubernur pengganti Sandiaga Uno hingga pergantian keanggotaan dewan periode selanjutnya.

"Kami berharap pemilihan ini jangan dioper ke periode berikutnya, karena ini sudah 'pekerjaan rumah' (PR) sekian bulan," ujar Wakil Ketua DPW Partasi Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest, Rabu (17/7).

Untuk diketahui, Anies Baswedan sudah hampir 11 bulan menjalankan roda pemerintahan tanpa Wakil Gubernur. Teoatnya, sejak Agustus 2018. Sandiaga memutuskan maju sebagai Calon Wakil Presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto.

Baca Juga: PKS Tantang PSI Buktikan Adanya Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI

Sementara, peresmian keanggotaan dewan yang baru akan dilaksanakan bulan depan. Rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) pengesahan tata tertib Wagub DKI Jakarta juga sempat tertunda sebanyak tiga kali akibat banyak anggota tidak hadir.

Saat ini tata tertib pemilihan yang terdiri dari 13 bab dan 32 pasal itu telah rampung. Anggota dewan nantinya akan mengesahkan tata tertib itu melalui rapat paripurna pengesahan.

"Sudah hampir 11 bulan periode ini kosong. Sebenarnya ini tanggung jawab dari DPRD yang sekarang, bukan yang berikutnya," kata Rian dikutip Antara.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar dan Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest, di kantor DPP PSI, Jakarta, Kamis (4/7/2019). (Antaranews/Riza Harahap)

Sebelumnya, Rian pernah menyampaikan pernyataan terkait dugaan adanya praktik politik dalam proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.

Baca Juga: Bola Liar Politik Uang Pemilihan Wagub Bagian Strategi PSI Cari Muka

Akibat pernyataan itu, Ketua Fraksi Demokrat DKI Jakarta Taufiqurrahman lantas melaporkan Rian ke Polda Metro Jaya karena dianggap mencoreng nama DPRD DKI Jakarta.

"Untuk mencegah politik uang secara absolut tentu kami tidak bisa, karena politik uang dan korupsi bicara di ruang-ruang tertutup. PSI tidak seperti KPK yang memiliki sumber daya yang bisa menyadap, namun yang bisa kami lakukan adalah transparansi untuk melawan korupsi," ucap Rian. (*)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH