PSI Minta DPR Tak Buru-buru Sahkan RKUHP Ilustrasi RKUHP. Foto: ICW

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta DPR RI tidak terburu-buru mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Sekretaris Jenderal DPP PSI, Dea Tunggaesti, menegaskan, publik punya hak untuk mengetahui isi rancangan KUHP sebelum disahkan.

Baca Juga:

DPR Targetkan Pengesahan RKUHP Awal Juli 2022

"Mengingat produk hukum ini mempunyai dampak yang luas bagi kehidupan sehari-hari warganegara. Ojo kesusu, jangan tergesa-gesa," kata Dea dalam keterangannya, Senin (4/7).

PSI meminta DPR menyelenggarakan rapat terbuka membahas pasal demi pasal dalam RKUHP, agar rakyat bisa ikut memberikan masukan.

Menurut Dea, dokumen terbaru terkait RKUHP harus dibuka dan disebarluaskan kepada rakyat agar mereka ikut membaca dan memberi masukan.

Baca Juga:

DPR Sebut Tak Ada Alasan Hapus Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

"Sekali lagi, tidak perlu terburu-buru mengesahkan. Lebih baik lama, tapi hasilnya berkualitas dan diterima rakyat," tegas dia.

Dea mengingatkan, jangan sampai UU ini kelak digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan sampai dibatalkan MK karena prosesnya dianggap bermasalah dan tidak memenuhi partisipasi masyarakat.

"KUHP yang baik akan menjadi alat efektif untuk menyelesaikan konflik dan menegakkan keadilan. Sebaliknya, jika secara substansial bermasalah, maka bukan keadilan tapi kekacauan dan ketidakpastian yang akan muncul," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Pemerintah dan DPR Perlu Atur Batasan Terkait Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LPSK Usulkan 21 Agustus Jadi Hari Korban Terorisme Nasional
Indonesia
LPSK Usulkan 21 Agustus Jadi Hari Korban Terorisme Nasional

Kehadiran negara untuk korban terorisme sejatinya telah diwujudkan melalui serangkaian upaya pemulihan dan pemenuhan hak oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis, psikologis maupun rehabiltasi psikososial.

Disdik DKI Tak Akan Beri Sanksi Pelajar Ikut Demo di DPR
Indonesia
Disdik DKI Tak Akan Beri Sanksi Pelajar Ikut Demo di DPR

Kasubag Humas Disdik DKI Taga Radja menyebutkan, pihaknya tidak akan memberikan sanksi bagi pelajar yang ikut berdemo.

KPK Pastikan Pemeriksaan Bupati Langkat oleh Komnas HAM Tak Ganggu Proses Penyidikan
Indonesia
KPK Pastikan Pemeriksaan Bupati Langkat oleh Komnas HAM Tak Ganggu Proses Penyidikan

KPK mempersilakan dan akan memfasilitasi kegiatan dimaksud

Trimedya ke Ganjar: 8 Tahun Jadi Gubernur Apa Kinerjanya?
Indonesia
Trimedya ke Ganjar: 8 Tahun Jadi Gubernur Apa Kinerjanya?

“Ganjar apa kinerjanya 8 tahun jadi gubernur selain main di Medsos apa kinerjanya?," kata Trimedya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/6).

UMKM Bisa Ikut Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dengan Syarat KTP dan NPWP
Indonesia
UMKM Bisa Ikut Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dengan Syarat KTP dan NPWP

Presiden Joko Widodo, telah menerbitkan Instruksi tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Seluruh Kursi di MRT Bisa Diduduki, Penumpang Dilarang Berbicara
Indonesia
Seluruh Kursi di MRT Bisa Diduduki, Penumpang Dilarang Berbicara

KAI Commuter terus mengingatkan pengguna untuk disiplin Protokol Kesehatan dengan berlakunya sejumlah penyesuaian aturan di KRL

M Taufik Sebut Alasan Pemecatan Dirinya Mengada-ada
Indonesia
M Taufik Sebut Alasan Pemecatan Dirinya Mengada-ada

MKP menilai Taufik gagal memenangkan Prabowo di wilayah Jakarta saat Pilpres 2019. Saat itu, Taufik adalah Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta.

Hadapi Musim Hujan, Dinas LH Keruk Lumpur Kali Sunter Sepanjang 210 Meter
Indonesia
Hadapi Musim Hujan, Dinas LH Keruk Lumpur Kali Sunter Sepanjang 210 Meter

Dinas Lingkungan Hidup (LH) melakukan pengerukan di Kali Sunter, tepatnya di segmen depan Pompa Rawa Badak sepanjang 495 meter dan depan Artha Gading sepanjang 210 meter.