PSI Minta Disdik DKI Hapus Syarat PIP dalam PPDB Bersama Ilustrasi - Posko PPDB 2021 Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Timur yang berada di SMPN 103, Jakarta, Selasa (8/6/2021). ANTARA/Yogi Rachman

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti syarat kepemilikan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama DKI Jakarta.

"Kita sudah punya program yang baik yaitu berkolaborasi dengan sekolah swasta untuk memberikan subsidi kepada masyarakat tidak mampu yang tak terakomodir sekolah negeri. Namun dari sisi syarat juga harus ada evaluasi, jangan sampai menyulitkan masyarakat seperti syarat PIP ini," kata anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI Idris Ahmad, Rabu (16/11).

Idris menjelaskan, salah satu alasan Ia mendorong penghapuskan syarat PIP adalah karena PIP adalah program di luar kewenangan Pemprov DKI Jakarta karena PIP merupakan program pemerintah pusat.

Baca Juga:

Kekurangan Siswa Baru, PPDB Online SD Kota Bandung Dibuka lagi

"Prioritas pelajar yang diterima dalam PPDB bersama adalah memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan PIP. Sedangkan PIP ini adalah program pemerintah pusat, di luar kewenangan Pemprov DKI. Pemprov DKI tidak bisa menentukan sasaran penerima PIP ini. Makanya kami usulkan untuk dihapus saja syarat ini," papar Idris.

Selain itu, Idris juga meminta cakupan kolaborasi program PPDB Bersama dengan sekolah swasta diperluas.

Baca Juga:

Warga Keluhkan PPDB di Jakarta, Pemprov Akui Sekolah Negeri Terbatas Jumlahnya

"Kita harus memperluas cakupan PPDB Bersama untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat tidak mampu tak terakomodir sekolah negeri terutama di kelurahan-kelurahan yang belum memiliki sekolah negeri baik itu di jenjang SD, SMP, atau SMA," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Orang Tua Keluhkan PPDB, Komisi E Dorong Disdik DKI Bangun Sekolah 8 Lantai

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perempuan Terobos Istana dan Todong Senjata Api ke Paspampres Bawa Dompet Kosong
Indonesia
Perempuan Terobos Istana dan Todong Senjata Api ke Paspampres Bawa Dompet Kosong

Seorang wanita nekat menerobos masuk Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, pada Selasa (25/10) pagi.

Kemenkes Minta Masyarakat Tetap Waspada terhadap Penyakit Cacar Monyet
Indonesia
Kemenkes Minta Masyarakat Tetap Waspada terhadap Penyakit Cacar Monyet

Penyakit cacar monyet (monkeypox) kini jadi sorotan karena menyebar di sejumlah negara.

Kemenag Tegaskan Segala Bentuk KDRT Tidak Dibenarkan
Indonesia
Kemenag Tegaskan Segala Bentuk KDRT Tidak Dibenarkan

Kementerian Agama (Kemenag) menyikapi banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tanah air. Kemenag menegaskan segala bentuk KDRT tidak bisa dibenarkan apalagi disembunyikan dengan dalih keluhuran istri.

KPK Konfirmasi Andi Arief Terkait Pertemuan dengan Bupati PPU
Indonesia
KPK Konfirmasi Andi Arief Terkait Pertemuan dengan Bupati PPU

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa dua politikus Partai Demokrat Andi Arief dan Jemmy Setiawan, pada Selasa (10/5). Keduanya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara (PPU) dengan tersangka Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud.

Polda Metro Buka-bukaan Alasan Ikut Jemput Paksa Advokat Alvin Lim
Indonesia
Polda Metro Buka-bukaan Alasan Ikut Jemput Paksa Advokat Alvin Lim

Advokat Alvin Lim dijemput paksa sebelum dihadirkan sebagai terdakwa terkait kasus dugaan pemalsuan surat di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

[HOAKS atau FAKTA] Tentara Rusia Temukan Lab Senjata Biologis di Ukraina
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Tentara Rusia Temukan Lab Senjata Biologis di Ukraina

Beredar konten video TikTok yang diklaim sebagai video pasukan Rusia menemukan laboratorium senjata biologis Ukraina yang digunakan untuk memproduksi virus.

Jimly Sebut DPR Tak Berwenang Pecat Hakim MK
Indonesia
Jimly Sebut DPR Tak Berwenang Pecat Hakim MK

Langkah DPR RI yang secara mendadak mencopot Aswanto dari jabatan Hakim Konstitusi menuai kritik dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.

Polisi Kerahkan 850 Personel Amankan Pertandingan Grup A Piala Presiden
Indonesia
Polisi Kerahkan 850 Personel Amankan Pertandingan Grup A Piala Presiden

Polresta Surakarta, Jawa Tengah, menerjunkan sebanyak 850 personel gabungan untuk mengamankan 10 pertandingan grup A Piala Presiden di Stadion Manahan Solo.

Kemendagri Sebut Perppu Jadi Landasan Hukum Pelaksanaan Pemilu di IKN dan 4 DOB Papua
Indonesia
Kemendagri Sebut Perppu Jadi Landasan Hukum Pelaksanaan Pemilu di IKN dan 4 DOB Papua

Perppu tersebut dibutuhkan bagi penyelenggara Pemilu sebagai landasan hukum pelaksanaan Pemilu di ibu kota negara (IKN) dan di empat daerah otonomi baru (DOB

Momen Ganjar Bertemu Megawati di Solo
Indonesia
Momen Ganjar Bertemu Megawati di Solo

Ganjar mengaku tidak ada obrolan khusus karena momen tersebut berlangsung singkat.