PSI Minta Anies Tak Rapel Bantuan Warga Jakarta Ilustrasi - ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta akan mencairkan dana bantuan Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) secara tiga bulan sekaligus, pada bulan Juli, Agustus dan September baru dapat dilakukan pada akhir September 2021.

Sebelumnya, pencairan rapel tiga bulanan juga terjadi pada tahun 2019-2020. Terakhir dana bantuan bulan April, Mei dan Juni 2021 baru dibayarkan sekaligus tiga bulan pada akhir Juli hingga awal Agustus 2021.

Fraksi PSI DPRD DKI menolak keras perubahan sistem pencairan dari setiap bulan menjadi rapel tiga bulanan karena jelas membebani para penerima bantuan yang memiliki kebutuhan harus dibayarkan tiap bulan.

Baca Juga:

KPK Periksa Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Besok

“Pada reses kemarin kami juga mendengar langsung keluhan warga terkait sistem rapel ini. Mereka minta pencairan dilakukan per bulan karena banyaknya tagihan yang harus dilunasi di akhir bulan," ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad.

Perubahan sistem rapel tiga bulan ini juga melanggar sejumlah aturan yang disusun Pemprov DKI Jakarta seperti Pergub No 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas pasal 13 yang menyebutkan pencairan ke rekening penerima bantuan dilakukan per bulan.

Gubernur DKI Anies Baswedan saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di Silang Monas, Senin (28/10). (Foto: MP/Asropih)
Gubernur DKI Anies Baswedan saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di Silang Monas, Senin (28/10). (Foto: MP/Asropih)

Selain itu, pada Pergub No 96 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak pasal 9 tertulis pemindahbukuan/transfer ke rekening orang tua atau wali anak dilakukan setiap bulan.

"Di peraturan tertulis pencairan dilakukan per bulan, ini memperlihatkan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak menjalankan peraturan yang telah mereka susun sendiri," paparnya.

Baca Juga:

PSI Tagih Keseriusan Anies Jalankan Gugatan Terkait Polusi Udara

Untuk itu Fraksi PSI meminta Gubernur Anies untuk segera melakukan evaluasi terkait sistem pencairan dana dan segera mencairkan dana bantuan yang sudah dinantikan para penerima dana bantuan.

"Kembalikan ke sistem bulanan seperti yang tertera pada aturan. Jangan sampai masyarakat semakin terbebani hanya karena Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki komitmen untuk menjalankan aturan yang mereka buat sendiri,” pungkas Idris. (Asp)

Baca Juga:

Diputus Bersalah Soal Kualitas Udara, Anies Minta Warga Naik Kendaraan Umum

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Demo di Depan Kedubes Prancis Berimbas ke Penutupan Jalan MH Thamrin
Indonesia
 Polisi Selidiki 23 Laporan Dugaan Pungli Bansos di Tangerang
Indonesia
Polisi Selidiki 23 Laporan Dugaan Pungli Bansos di Tangerang

Deonijiu mengimbau, masyarakat yang telah menjadi korban pungli bansos agar segera melapor ke pihak kepolisian.

Polisi Bakal Tindak Peritel Mainkan Harga Tabung dan Gas Oksigen
Indonesia
Polisi Bakal Tindak Peritel Mainkan Harga Tabung dan Gas Oksigen

Saat ini pengecer dan toko alat kesehatan sedang kehabisan stok tabung oksigen lantaran oleh lonjakan pembelian tabung oksigen oleh perorangan.

LPSK Siap Lindungi Para Saksi Kasus Korupsi Asabri
Indonesia
LPSK Siap Lindungi Para Saksi Kasus Korupsi Asabri

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo meminta kepada pihak Kejaksaan Agung merekomendasikan sejumlah saksi yang memiliki keterangan penting untuk mengajukan permohonan kepada LPSK.

KPK Duga Eks Bupati Kepulauan Talaud Terima Gratifikasi Rp9,5 M
Indonesia
KPK Duga Eks Bupati Kepulauan Talaud Terima Gratifikasi Rp9,5 M

Sri Wahyumi juga memerintahkan kepada para ketua pokja pengadaan barang dan jasa Kabupaten Talaud guna memenangkan rekanan tertentu

Kantor Bupati Nganjuk Hingga Camat Digeledah Bareskrim Terkait Kasus Suap
Indonesia
Kantor Bupati Nganjuk Hingga Camat Digeledah Bareskrim Terkait Kasus Suap

Djoko tak mengungkapkan barang-barang apa saja yang diamankan

14 Lokasi Penyekatan di Puncak Selama Ganjil Genap
Indonesia
14 Lokasi Penyekatan di Puncak Selama Ganjil Genap

Polda Jawa Barat mendirikan penyekatan di 14 lokasi akses masuk ke kawasan Puncak selama pemberlakuan ganjil genap terpadu bagi seluruh kendaraan pada Jumat (10/9) hingga Minggu (12/9).

Tarik PPh 35 Persen, Pemerintah Bisa Bikin Unit Profil dan Jaringan bisnis Orang Kaya
Indonesia
Tarik PPh 35 Persen, Pemerintah Bisa Bikin Unit Profil dan Jaringan bisnis Orang Kaya

Dari sisi administrasi, pemajakan orang kaya juga relatif menantang karena kompleksitas bisnis serta risiko penghindaran pajak yang lebih besar.

Pantau Penyaluran BST, Gibran Temukan 200 KPM Tersendat Pencairannya
Indonesia
Pantau Penyaluran BST, Gibran Temukan 200 KPM Tersendat Pencairannya

Wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan, penyaluran BST di Solo dilakukan langsung oleh PT Pos Indonesia cabang Solo. Untuk menerima BST di Solo ada sebanyak 50.000 KPM.

Dari Obat Sampai Oksigen Buat Pasien COVID-19 Bebas Pajak Impor
Indonesia
Dari Obat Sampai Oksigen Buat Pasien COVID-19 Bebas Pajak Impor

PMK yang diteken Sri Mulyani pada 12 Juli 2021 diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dan percepatan pelayanan dalam memberikan fasilitas kepabeanan