PSI Minta Anies Sulap Sekolah Swasta Jadi Sentra Vaksin Gubernur DKI Anies Baswedan saat peluncuran vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak di SMAN 20 Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (1/7). (ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta)

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta kepada Pemprov DKI untuk menyulap sekolah menjadi sentra vaksin. Hal ini seiring sudah dimulainya vaksinasi warga yang berusia 12 hingga 17 tahun.

Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad mengatakan, sekolah yang dirombak jadi lokasi vaksin bukan hanya negeri tapi juga swasta. Untuk itu, Gubernur Anies Baswedan harus melobi sekolah milik swasta.

Baca Juga

DKI Mulai Vaksinasi Umur 12-17 Tahun, Anies: Kita Ingin Anak-Anak Selamat

“Sekolah sudah memiliki data valid terkait anak-anak yang masuk dalam rentang usia penerima vaksin. Selain itu sekolah juga sudah memiliki jaringan komunikasi aktif dengan orang tua sehingga sosialisasi vaksinasi dapat lebih efektif,” ujar Idris di Jakarta, Kamis (1/7).

Disarankannya sekolah, karena tempat menimba ilmu itu memiliki infrastruktur yang memadai untuk dijadikan lokasi vaksinasi. Sekolah memiliki area terbuka yang luas seperti aula, lapangan olahraga, ataupun ruang kelas yang memiliki sirkulasi udara baik.

Seorang siswi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 Sinovac saat mengikuti program vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak di SMA Negeri 20 Jakarta Pusat, Kamis (1/7/2021). Vaksinasi tersebut digelar berdasarkan surat edaran Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 bagi kelompok sasaran usia anak 12 hingga 17 tahun yang dimulai 1 Juli 2021. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.
Seorang siswi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 Sinovac saat mengikuti program vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak di SMA Negeri 20 Jakarta Pusat, Kamis (1/7/2021). Vaksinasi tersebut digelar berdasarkan surat edaran Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 bagi kelompok sasaran usia anak 12 hingga 17 tahun yang dimulai 1 Juli 2021. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

Terlebih sekolah umumnya berada dekat dengan tempat tinggal siswa dan juga dilengkapi dengan tempat parkir sehingga memudahkan mobilisasi.

“Pemprov DKI harus cepat berkoordinasi dengan sekolah, terlebih saat ini sedang libur sekolah sehingga vaksinasi anak bisa terus digenjot,” kata dia.

Pelaksanaan vaksin COVID-19 pada anak harus tetap dalam pengawasan orang tua, namun Idris menyarankan agar pelaksanaan vaksinasi anak tidak digabung dengan orang dewasa untuk meminimal resiko terpapar infeksi virus selama menunggu ataupun mengantri giliran vaksin.

"Anak yang akan divaksin harus didampingi orang dewasa. Setelah vaksin harus dipastikan segera pulang ke rumah dan tidak bermain-main dengan teman-temannya di lingkungan sekolah,” tutur dia.

Bertepatan dengan PPKM Darurat pada 3-20 Juli mendatang, Idris meminta Pemprov memaksimalkan masa 3 minggu ke depan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 anak.

"Libatkan sekolah, libatkan orang tua, agar proses vaksinasi bisa berjalan lancar. Sosialisasi juga harus gencar dan pastikan ada nomor darurat Pemprov DKI yang dapat dikontak. Waktu adalah kunci, jangan sampai Pemprov DKI Jakarta tidak bergerak cepat!," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Anies Targetkan 1,3 Juta Anak Jakarta Divaksin COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Taman Satwa Cikembulan: Ayam dan Merpati Sudah Habis Dikasihkan ke Harimau
Indonesia
Taman Satwa Cikembulan: Ayam dan Merpati Sudah Habis Dikasihkan ke Harimau

Taman Satwa Cikembulan telah lama gigit jari di masa pandemi COVID-19. Sejak awal, taman satwa seluas 5 hektare ini mengalami banyak pembatasan sosial.

Geledah 2 Kantor Vendor, KPK Sita Dokumen Bansos
Indonesia
Geledah 2 Kantor Vendor, KPK Sita Dokumen Bansos

Sejumlah dokumen itu disita tim penyidik saat menggeledah dua kantor vendor pengadaan bansos di Kementerian Sosial (Kemensos).

Polisi Tingkatkan Keamanan Pasca Unboxing Motor Ducati WSBK di Mandalika
Indonesia
Hotma Sitompul Belum Serahkan 'Fee Lawyer' Dari Tersangka Suap Bansos ke KPK
Indonesia
Hotma Sitompul Belum Serahkan 'Fee Lawyer' Dari Tersangka Suap Bansos ke KPK

Advokat Hotma Sitompul belum menyerahkan 'fee lawyer' yang diberikan tersangka kasus suap bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Adi Wahyono ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Eksis saat Pandemi COVID-19: Media Berdaya, Disabilitas Berjaya
Indonesia
Eksis saat Pandemi COVID-19: Media Berdaya, Disabilitas Berjaya

Kepercayaan publik terhadap media massa perlu terus dikembangkan dengan produksi konten-konten yang mencerahkan, terlebih saat mengarungi masa Pandemi COVID-19.

Oknum ASN Pemkab Yakuhimo Diduga Jadi Pengantar Senjata Tajam dan Api untuk KKB
Indonesia
Oknum ASN Pemkab Yakuhimo Diduga Jadi Pengantar Senjata Tajam dan Api untuk KKB

"Bahwa, ada sebuah truk dinas berplat merah milik Pemda Yahukimo yang dicurigai oleh masyarakat membawa muatan sekelompok orang dan sejumlah barang bukti," kata Firman

Hore CFD di Surabaya Dibuka Lagi, tapi Pindah Lokasi
Indonesia
Hore CFD di Surabaya Dibuka Lagi, tapi Pindah Lokasi

Lokasi CFD sudah berubah dan ditetapkan di wilayah Kembang Jepun.

Penyebab Situs PPDB Lemot di Hari Pertama Pendaftaran Sekolah Secara Online
Indonesia
Penyebab Situs PPDB Lemot di Hari Pertama Pendaftaran Sekolah Secara Online

Mengingat Senin (7/6) ini merupakan hari pertama pendaftaran PPDB DKI untuk ajaran 2021/2021

Polisi Gerebeg Perwira TNI, Kapolresta Malang Minta Maaf
Indonesia
Polisi Gerebeg Perwira TNI, Kapolresta Malang Minta Maaf

Kapolresta Malang Leonardus berjanji akan memproses dan memberikan hukuman kepada anggotanya secara kode etik Polri secara transparan agar kesalahan serupa tidak terjadi lagi.

Pemprov DKI Tegaskan Tak Pakai Anggaran APBD untuk Gelaran Formula E
Indonesia
Pemprov DKI Tegaskan Tak Pakai Anggaran APBD untuk Gelaran Formula E

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji tidak akan lagi menggunakan APBD dalam penyelenggaraan mobil balap Formula E.