PSI Minta Anies Libatkan TNI Polri Awasi Protokol Kesehatan di Pasar Suasana Pasar Gembrong sektor los pangan yang tetap buka tanpa menaati aturan ganjil genap kios yang dikeluarkan oleh Perumda Pasar Jaya, Kamis (18/6/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta kepada Pemprov DKI untuk melibatkan Satpol PP, Polri, dan TNI dalam melakukan pengawasan dan penjagaan pelaksanaan protokol kesehatan di pasar ibu kota.

"Pemprov DKI perlu melibatkan Satpol PP, kepolisian, atau bahkan tentara untuk membantu pelaksanaan protokol kesehatan," kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Eneng Malianasari di Jakarta, Kamis (18/6).

Baca Juga

Pasar Kebayoran Lama Dibuka Kembali Sehabis Sterilisasi

Pelibatan aparat penegak hukum itu diminta PSI, lanjut Eneng, karena lingkungan pasar tidak diikuti dengan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.

Hal itu diketahui Eneng saat sidak Fraksi PSI DPRD ke Pasar Jembatan Lima, Jakarta Barat ditemukan protokol kesehatan hampir tidak diterapkan, sebagian besar pedagang tidak menggunakan masker, jaga jarak maupun mekanisme ganjil genap seperti yang sudah ditetapkan Anies juga tidak diikuti.

"Belum ada sosialisasi ataupun pengawasan sehingga aturan protokol kesehatan hanya sekedar formalitas. Ini membuat gencarnya tes covid di pasar sia-sia karena penyebaran virus terus terjadi dan pasar akan jadi klaster baru di Jakarta," terangnya.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta tidak lagi didasarkan oleh Prestasi Akademik  seperti tahun-tahun sebelumnya, melainkan melalui Zonasi PPDB.   Perubahan paradigma ini sangat diapresiasi KPAI, karena Pemprov DKI Jakarta dalam PPDB 2020  berkomitmen untuk memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan pendidikan yang berkualitas tanpa melihat nilai akademik,namun didasarkan zona dan usia.  Menurut Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti saat melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait pengaduan ke KPAI, penetapan zonasi PPDB DKI Jakarta tidak sesuai dengan Permendikbud No. 44 Tahun 2020 dan ada pengadu yang keberatan dengan kriteria usia  Retno menjelaskan apabila jumlah pendaftar PPDB Jalur  Zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar.    Usia yang lebih tua akan didahulukan. Sistem sekolah pun dirancang sesuai dengan tahap perkembangan anak, karena itu, disarankan agar anak-anak tidak terlalu muda ketika masuk suatu jenjang sekolah dasar.  “Jadi dalam PPDB DKI Jakarta tidak ada syarat nilai akademik seperti selesksi tahun-tahun sebelumnya,” ujar Retno kepada wartawan, Kamis (18/6).   Dia juga memaparkan menurut Kadisdik DKI Jakarta, kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang memberlakukan seleksi usia  dilatarberlakangi oleh fakta di lapangan bahwa masyarakat miskin justru tersingkir di Jalur Zonasi lantaran tidak dapat bersaing secara nilai akademik dengan masyarakat yang mampu.  “Oleh karena itu, kebijakan baru diterapkan, yaitu usia sebagai kriteria seleksi setelah siswa tersebut harus berdomisili dalam zonasi yang ditetapkan, bukan lagi prestasi” ujarnya.  Retno juga menjelaskan terkait adanya keberatan masyarakat atas kebijakan seleksi kriteria usia, bukan nilai akademik, dijelaskan oleh pihak Disdik, bahwa Pemprov DKI Jakarta  tidak mengabaikan prestasi siswa.  “Karena  tersedia Jalur Prestasi untuk menyeleksi siswa berdasarkan prestasi akademik maupun non-akademik. Prinsipnya, Pemprov DKI Jakarta berupaya menjamin keseimbangan antara variabel prestasi dengan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk mengakses pendidikan yang berkualitas di sekolah negeri,” ungkap Retno.  Ia juga menjelaskan terdapat peningkatan kuota Jalur Afirmasi untuk jenjang SMP dan SMA, dari 20% menjadi 25 % dan jenjang SMK dari 20% menjadi 35%.    Selain itu, disediakan 40% kuota di Jalur Zonasi yang dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat yang berada di zonasi tersebut. Sedangkan untuk kuota Jalur Prestasi jenjang SMP dan SMA sebanyak 30%, dan jenjang SMK 60 %. Sementara porsi 5% sisanya untuk Jalur Perpindahan Orang Tua atau Guru.  Meskipun Disdik DKI Jakarta menertapkan jalur zonasi 40% dibawah ketentuan Permendikbud yang seharusnya minimal 50%.  "Namun  jika dihitung peningkatan di jalur afirmasi maka zonasi total 60%, karena  ada penambahan kuota  jalur afirmasi yang diperuntukan bagi  tenaga kesehatan covid 19 yang meninggal dalam tugas sebesar 5%, bahkan jalur afirmasi untuk SMK kuotanya ditambah 15%,” tuturnya.   Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019, disebut kuota jalur zonasi itu 50 persen.    “Jika dihitung peningkatan di jalur afirmasi, jumlah totalnya 60 persen,” ujar Komisioner KPAI Retno Listyarti.  Mantan Kepala SMAN 3 Jakarta itu mengatakan penambahan jalur afirmasi ini juga untuk menampung anak-anak dari tenaga medis Covid-19 yang meninggal. Jalur afirmasi ini diperuntukan bagi siswa yang tidak mampu.   Memang bisa lintas batas, tapi sekolah akan mendahulukan calon siswa yang jarak rumahnya dekat.  Menurut dia, Pemprov DKI ingin anak-anak mendapatkan kesempatan pendidikan yang berkualitas tanpa melihat nilai akademik.   DKI Jakarta lebih mengedepan jalur zonasi dan usia. Karena inilah, banyak orang tua yang keberatan dan mengadu ke KPAI.   Retno melanjutkan, Kadis Pendidikan telah memastikan seleksi calon peserta didik tetap mengedepankan sistem zonasi.    Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 506 Tahun 2020 tentang Penetapan Zonasi Sekolah untuk PPDB Tahun Ajaran 2020/2021.    Setelah zonasi, seleksi akan berdasarkan usia, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Bagi calon peserta didik yang lebih tua akan diprioritaskan.   Retno menyarankan kepada para orang tua agar menyekolahkan anak-anaknya terlalu muda ketika masuk jenjang sekolah dasar (SD).   “Jadi dalam PPDB DKI Jakarta tidak ada syarat nilai akademik, seperti seleksi tahun-tahun sebelumnya,” terangnya.  Berdasarkan penjelasan Nahdiana, kata Retno, pemberlakuan seleksi usia ini dikarenakan fakta di lapangan banyak masyarakat miskin justru tersingkir di jalur zonasi.   Mereka tidak dapat bersaing secara nilai akademik dengan anak dari kalangan yang mampu.    Di sisi lain, Pemprov DKI tidak akan mengabaikan prestasi siswa. Seleksi melalui jalur prestasi tetap ada, baik secara akademik maupun nonakademik.   “Prinsipnya, Pemprov DKI Jakarta berupaya menjamin keseimbangan antara variabel prestasi dengan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk mengakses pendidikan yang berkualitas di sekolah negeri,” pungkasnya
anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Eneng Malianasari

Eneng juga menyarankan kepada PD Pasar Jaya untuk memberikan potongan tarif sewan lapak dagangan bila mematuhi protokol kesehatan dan ikut tes COVID-19.

Baca Juga

Pasar Tanah Abang Paling Banyak Dijaga Polisi dan Tentara, Ini Alasannya

"Bagi pasar yang tingkat kepatuhannya tinggi, bisa diberikan fasilitas penangguhan, diskon BPP atau potongan tarif kompensasi lahan yang lebih besar, atau bisa juga diberikan insentif non-finansial dalam bentuk kemudahan pengurusan izin," usul Eneng.

Sementara tegad Eneng untuk pasar yang tidak patuh harus ditutup dan disegel untuk memberikan efek jera. (Asp)

Kredit : asropihs


Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH