PSI Minta Anies Alihkan Anggaran Rp200 Miliar untuk LRT Rawamangun-Dukuh Atas LRT Jakarta. Foto:@lrtjakarta

MerahPutih.com - Dalam pembahasan KUA PPAS 2021, Dishub DKI Jakarta mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp200 miliar untuk pengadaan lahan pembangunan LRT.

Proyek LRT di Dishub ini menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU), berbeda dengan proyek LRT di PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Baca Juga

Proyek LRT Pulogadung-Kebayoran Lama Dibatalkan, PSI: Dari Awal Kita Bilang Ini Tabrak Aturan

Menyikapi hal itu, Fraksi PSI DPRD DKI menilai, seharusnya Pemprov DKI memprioritaskan Proyek LRT di PT Jakpro, bukan LRT KPDBU di Dishub.

Menurut dia, belum ada penetapan rute LRT KPBDU dari Kementerian Perhubungan, semuanya masih tahap usulan dan kajian. Sedangkan rute LRT di PT Jakpro sudah ditetapkan di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

"Pembangunan LRT di KPBDU selama 3 tahun ini mandek. Oleh karena itu, sebaiknya Pemprov DKI mengalihkan anggaran Rp200 miliar kepada PT Jakpro untuk membangun LRT,” ujar anggota Fraksi PSI DKI, Eneng Malianasari di Jakarta, Selasa (24/11).

PSI sebut pembangunan LRT Pulogadung-Kebayoran Lama langgar aturan
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari (Foto: Sekwan DPRD DKI Jakarta)

Pemda DKI juga berencana menghapus rute LRT Velodrome Rawamangun - Dukuh Atas. Rute ini termasuk di dalam Program Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 tahun 2018 yang dikerjakan oleh PT Jakpro.

Namun, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria membantah kabar tersebut dan menerangkan bahwa penentuan rute proyek LRT Jakarta masih dalam tahap kajian.

“Jika benar bahwa Pemprov DKI tidak berniat untuk menghapus LRT Velodrome Rawamangun-Dukuh Atas, maka buktikan dengan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan LRT di rute tersebut," terangnya.

Pemprov DKI tidak bisa pakai alasan tidak ada anggaran, sebab kata Eneng, buktinya bisa mengusulkan anggaran ratusan miliar untuk LRT KPBDU di Dishub.

"Kami mohon Pemprov DKI jangan menelantarkan proyek LRT yang sudah ditetapkan oleh Presiden,” ucap Eneng. (Asp)

Baca Juga

PSI Kritik Rencana Anies Hapus Proyek LRT Rute Rawamangun-Dukuh Atas

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bupati Bogor Pastikan tidak Ada Korban Jiwa Akibat Banjir Bandang
Indonesia
Bupati Bogor Pastikan tidak Ada Korban Jiwa Akibat Banjir Bandang

Banjir bandang terjadi di kawasan Gunung Mas di Desa Tugu Selatan, Kawasan Puncak, Cisarua, Bogor, Selasa (19/1).

Anies Yakin Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,4 Persen di 2021
Indonesia
Anies Yakin Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,4 Persen di 2021

Tekanan perekonomian selama dua triwulan ini berimplikasi terhadap daya beli masyarakat.

Kepala Staf Presiden Brazil Positif COVID-19
Dunia
Kepala Staf Presiden Brazil Positif COVID-19

Dia masih akan menjalani isolasi sampai pemeriksaan lanjutan dan evaluasi medis dilakukan, dan masih bertugas secara virtual.

28 Warga Binaan Rutan Klas 1A Surakarta Dapat Remisi Natal
Indonesia
28 Warga Binaan Rutan Klas 1A Surakarta Dapat Remisi Natal

Meskipun mendapatkan remisi tidak ada satu pun napi yang langsung bebas setelah mendapatkan pengurangan masa tahanan.

Terduga Teroris di Sukoharjo Tewas, Kuasa Hukum Keluarga Pertanyakan Penyebab Kematian
Indonesia
Terduga Teroris di Sukoharjo Tewas, Kuasa Hukum Keluarga Pertanyakan Penyebab Kematian

Ikhsan dilabarkan meninggal dunia karena luka tembak saat ditangkap pada Jumat (10/7).

Enggak Ada Mic di Meja Dewan, PSI: Apakah Ini Settingan?
Indonesia
KPK Buka Kemungkinan Jerat Waskita Karya Jadi Tersangka Korporasi
Indonesia
KPK Buka Kemungkinan Jerat Waskita Karya Jadi Tersangka Korporasi

Saat ini KPK masih fokus kepada proses penyidikan yang sedang berjalan

Video Napi Pesta Narkoba Diduga di Rumah Tahanan
Indonesia
Video Napi Pesta Narkoba Diduga di Rumah Tahanan

Sebuah video pesta narkoba di dalam bilik penjara viral di media sosial dan menjadi pembicaraan masyarakat. Aksi itu pun diketahui terjadi di salah satu rutan di Jakarta Pusat.

Vaksinasi Gotong Royong untuk Capai Kekebalan Kelompok
Indonesia
Vaksinasi Gotong Royong untuk Capai Kekebalan Kelompok

Pemerintah menerbitkan aturan tentang vaksinasi gotong-royong yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Pandemi COVID-19.