PSI Kritik Niatan Anies Gelar Formula E di Tahun 2022 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo di Lapangan Monas, Jumat (20/9/2019). ANTARA/Livia Kristianti/aa. (Antara/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengkritik rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang masih ngotot ingin menyelenggarakan balap mobil Formula E tahun 2022. Rencana tersebut berpotensi bermasalah di kemudian hari.

“Pak Wagub bilang uang fee yang dibayarkan tidak akan hilang karena akan dipakai untuk acara formula E 2022. Tapi belum jelas berapa biaya commitment fee yang dikenakan untuk tahun 2022,” ujar anggota Fraksi PSI DPRD DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Senin (22/3).

Baca Juga

PSI Ungkap Tiga Kejanggalan Anggaran Formula E

Event Formula E 2022 adalah penundaan dari balap mobil listrk 2020 yang batal dilaksanakan akibat pandemi COVID19. Seharusnya biaya commitment fee Formula E tahun 2020 sebesar 20 juta poundsterling, dan ada ketentuan kenaikan biaya 10 persen pada tahun berikutnya, dari 20 juta poundsterling ke 22 juta poundsterling, ke 24 juta poundsterling di tahun 2022.

“Semakin lama ditunda semakin tinggi biaya commitment feenya,” tanya dia.

Sementara itu Pemprov DKI Jakarta juga telah menyetor dana sebesar 31 juta poundsterling. Menurutnya apabila dihabiskan untuk membayarkan commitment fee Formula 2022 maka masih akan ada sisa uang yang belum digunakan.

“Sisa dana tersebut akan dipakai untuk ajang Formula E tahun 2023 atau akan dikembalikan? Kalau dipakai untuk Formula E tahun 2023, ini aneh sekali, karena saat itu Pak Anies sudah tidak menjabat,” ujarnya.

Untuk itu Anggara meminta Gubernur Anies realistis dengan kondisi pendapatan Jakarta yang terpuruk akibat pandemi dan menarik keikutsertaan di Formula E, terlebih kontrak yang diteken berlaku untuk lima seri dalam lima tahun berturut-turut.

"2022 adalah tahun akhir masa jabatan Gubernur Anies, kontrak 5 tahun ini bukan hanya membebani rakyat, tapi juga Gubernur dan pemerintahan selanjutnya. Tolong jangan wariskan tagihan," ungkap dia.

Uji coba pengaspalan sirkuit Formula E di Monas. (Foto: MP/Kanugrahan)
Uji coba pengaspalan sirkuit Formula E di Monas. (Foto: MP/Kanugrahan)

Diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat Pemprov DKI telah menyetorkan uang sebesar Rp983,31 miliar untuk penyelenggaraan Formula E kepada Formula E Operations (FEO) sekalu promotor dan pemegang lisensi ABB FIA event mobil balap listrik itu.

Dengan rincian, fee yang dibayarkan pada tahun 2019 senilai GBP20.000.000 atau setara Rp360 miliar. Tahun 2020 fee yang dibayarkan senilai GBP11.000.000 atau setara Rp200,31 miliar. Selanjutnya, Bank Garansi yang dibayarkan senilai GBP22.000.000 atau setara Rp423 miliar.

Total nilai transaksi yang sudah dibayarkan Gubernur Anies Baswedan ke FEO untuk Formula E senilai GBP53.000.000 atau setara Rp983,31 miliar.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria memastikan, duit yang sudah dikucurkan Pemerintah DKI untuk perlehatan balap mobil tanpa gas emisi ini tak akan hangus.

"Rekomendasi BPK terkait Formula E sudah kita sampaikan bahwa Formula E yang uangnya sudah kita keluarkan itu tetap ada," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (18/3) malam.

Baca Juga

Pimpinan DPRD Minta Anies Klarifikasi Soal Nasib Formula E

Politikus senior Gerindra ini mengatakan, event Formula E bakal digelar pada tahun depan jika tidak ada masalah. Perlombaan bergensi Fomula E ini yang sedianya dihelat 2020 tertunda karena wabah COVID-19.

"Nanti akan dilaksanakan direncanakan Insya Allah kalau tidak ada halangan di tahun 2022," ungkapnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Tahan Tersangka Pemberi Suap ke Eks Bupati Cirebon
Indonesia
KPK Tahan Tersangka Pemberi Suap ke Eks Bupati Cirebon

Sutikno ditahan di Rutan Gedung KPK lama untuk 20 hari pertama. Dengan demikian, Sutikno bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 9 Januari 2021.

Cari Warga Positif COVID-19, Surabaya Gelar Operasi Swab Hunter
Indonesia
Cari Warga Positif COVID-19, Surabaya Gelar Operasi Swab Hunter

Operasi ini akan dibantu jajaran TNI-Polri, dan dipastikan akan menyasar di lokasi keramaian-keramaian yang ada di Surabaya.

Ribuan Aparat Disiagakan Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes AS hingga Kantor PBB
Indonesia
Ribuan Aparat Disiagakan Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes AS hingga Kantor PBB

"Ada 1.553 personel gabungan yang disiagakan menjaga kelancaran dan keamanan aksi," kata Kasubag Humas Polres Jakarta Pusat, AKP Sam Suharto di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (28/5).

Nama Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily Muncul di Sidang Kasus Bansos
Indonesia
Nama Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily Muncul di Sidang Kasus Bansos

Nama Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily muncul dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/5).

Penambahan 399 Pasien dalam Sehari Bukti COVID-19 Ada di Sekitar Kita
Indonesia
Penambahan 399 Pasien dalam Sehari Bukti COVID-19 Ada di Sekitar Kita

Data penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia ini dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman www.kemkes.go.id.

Revitalisasi Terminal Tirtonadi Dijanjikan Selesai September
Indonesia
Revitalisasi Terminal Tirtonadi Dijanjikan Selesai September

Terminal Tirtonadi, memiliki konsep integrasi antarmoda yang baik karena sudah terhubung dengan Stasiun Kereta Api Solo Balapan dengan dibangunnya jembatan penghubung (sky bridge), dan Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo.

DPRD DKI Ngotot Keluarga Turut Divaksin, Ombudsman Jakarta: Ini Sudah Ngaco
Indonesia
DPRD DKI Ngotot Keluarga Turut Divaksin, Ombudsman Jakarta: Ini Sudah Ngaco

"Ini sudah ngaco banget DPRD. Bilang saja, ombudsman bilang DPRD ngaco kalau minta anggota keluarganya minta divaksin," ketus Tegus

Partai Demokrat Apresiasi Putusan MK Soal Sengketa Pilkada Kalsel
Indonesia
Partai Demokrat Apresiasi Putusan MK Soal Sengketa Pilkada Kalsel

Partai Demokrat mengapresiasi hasil sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

PPKM Mikro, Berikut Perubahan Jam Operasional MRT
Indonesia
PPKM Mikro, Berikut Perubahan Jam Operasional MRT

PT MRT Jakarta (Perseroda) melakukan perubahan jadwal mengikuti ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro dalam menangani pandemi COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA]: Antrean Pasien Terjadi di IGD RS Hasan Sadikin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Antrean Pasien Terjadi di IGD RS Hasan Sadikin

Hal ini terlihat sejak pertengahan Mei 2021