PSI Kritik Niatan Anies Gelar Formula E di Tahun 2022 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo di Lapangan Monas, Jumat (20/9/2019). ANTARA/Livia Kristianti/aa. (Antara/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengkritik rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang masih ngotot ingin menyelenggarakan balap mobil Formula E tahun 2022. Rencana tersebut berpotensi bermasalah di kemudian hari.

“Pak Wagub bilang uang fee yang dibayarkan tidak akan hilang karena akan dipakai untuk acara formula E 2022. Tapi belum jelas berapa biaya commitment fee yang dikenakan untuk tahun 2022,” ujar anggota Fraksi PSI DPRD DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Senin (22/3).

Baca Juga

PSI Ungkap Tiga Kejanggalan Anggaran Formula E

Event Formula E 2022 adalah penundaan dari balap mobil listrk 2020 yang batal dilaksanakan akibat pandemi COVID19. Seharusnya biaya commitment fee Formula E tahun 2020 sebesar 20 juta poundsterling, dan ada ketentuan kenaikan biaya 10 persen pada tahun berikutnya, dari 20 juta poundsterling ke 22 juta poundsterling, ke 24 juta poundsterling di tahun 2022.

“Semakin lama ditunda semakin tinggi biaya commitment feenya,” tanya dia.

Sementara itu Pemprov DKI Jakarta juga telah menyetor dana sebesar 31 juta poundsterling. Menurutnya apabila dihabiskan untuk membayarkan commitment fee Formula 2022 maka masih akan ada sisa uang yang belum digunakan.

“Sisa dana tersebut akan dipakai untuk ajang Formula E tahun 2023 atau akan dikembalikan? Kalau dipakai untuk Formula E tahun 2023, ini aneh sekali, karena saat itu Pak Anies sudah tidak menjabat,” ujarnya.

Untuk itu Anggara meminta Gubernur Anies realistis dengan kondisi pendapatan Jakarta yang terpuruk akibat pandemi dan menarik keikutsertaan di Formula E, terlebih kontrak yang diteken berlaku untuk lima seri dalam lima tahun berturut-turut.

"2022 adalah tahun akhir masa jabatan Gubernur Anies, kontrak 5 tahun ini bukan hanya membebani rakyat, tapi juga Gubernur dan pemerintahan selanjutnya. Tolong jangan wariskan tagihan," ungkap dia.

Uji coba pengaspalan sirkuit Formula E di Monas. (Foto: MP/Kanugrahan)
Uji coba pengaspalan sirkuit Formula E di Monas. (Foto: MP/Kanugrahan)

Diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat Pemprov DKI telah menyetorkan uang sebesar Rp983,31 miliar untuk penyelenggaraan Formula E kepada Formula E Operations (FEO) sekalu promotor dan pemegang lisensi ABB FIA event mobil balap listrik itu.

Dengan rincian, fee yang dibayarkan pada tahun 2019 senilai GBP20.000.000 atau setara Rp360 miliar. Tahun 2020 fee yang dibayarkan senilai GBP11.000.000 atau setara Rp200,31 miliar. Selanjutnya, Bank Garansi yang dibayarkan senilai GBP22.000.000 atau setara Rp423 miliar.

Total nilai transaksi yang sudah dibayarkan Gubernur Anies Baswedan ke FEO untuk Formula E senilai GBP53.000.000 atau setara Rp983,31 miliar.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria memastikan, duit yang sudah dikucurkan Pemerintah DKI untuk perlehatan balap mobil tanpa gas emisi ini tak akan hangus.

"Rekomendasi BPK terkait Formula E sudah kita sampaikan bahwa Formula E yang uangnya sudah kita keluarkan itu tetap ada," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (18/3) malam.

Baca Juga

Pimpinan DPRD Minta Anies Klarifikasi Soal Nasib Formula E

Politikus senior Gerindra ini mengatakan, event Formula E bakal digelar pada tahun depan jika tidak ada masalah. Perlombaan bergensi Fomula E ini yang sedianya dihelat 2020 tertunda karena wabah COVID-19.

"Nanti akan dilaksanakan direncanakan Insya Allah kalau tidak ada halangan di tahun 2022," ungkapnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mabes Polri Selidiki Senpi Milik Terduga Teroris ZA
Indonesia
Mabes Polri Selidiki Senpi Milik Terduga Teroris ZA

"Yang jelas ini masih didalami masalah senjatanya," ujar Rusdi dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (1/4).

Program Khusus Buat UMKM Masuk Pasar Digital
Indonesia
Program Khusus Buat UMKM Masuk Pasar Digital

Akan dibentuk program project management officer (PMO) lintas sektoral atau lintas kementerian yang nantinya akan mengonsolidasikan proses digitalisasi tersebut.

WNA dan Orang dari Luar Negeri Boleh Masuk Indonesia, Wajib Karantina Mandiri 14 Hari
Indonesia
WNA dan Orang dari Luar Negeri Boleh Masuk Indonesia, Wajib Karantina Mandiri 14 Hari

Mekanisme masuk wilayah NKRI bagi pihak yang dikecualikan ini, tidak menghilangkan kewajiban lain

Vaksinolog Sebut Penderita Diabetes Boleh Divaksin COVID-19, Asal...
Indonesia
Vaksinolog Sebut Penderita Diabetes Boleh Divaksin COVID-19, Asal...

Selama tidak ada penyulit atau kondisi yang akut

Politisi Senayan Buka-bukaan Sudah Ingatkan Menteri KKP Edhy Prabowo
Indonesia
Politisi Senayan Buka-bukaan Sudah Ingatkan Menteri KKP Edhy Prabowo

Ekspor benih lobster akan menuai banyak sorotan, sehingga mekanisme dan tata kelola harus cermat dan hati-hati.

Petinggi Gerindra Datangi Balai Kota Usai Kadernya Minta Anies Mundur
Indonesia
Petinggi Gerindra Datangi Balai Kota Usai Kadernya Minta Anies Mundur

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi Gerindra Habiburokhman menyambangi Balai Kota DKI.

Polisi Agendakan Periksa Jerinx Pekan Depan
Indonesia
Polisi Agendakan Periksa Jerinx Pekan Depan

Mudah-mudahan saudara J mau hadir ke Polda Metro Jaya

Anggota DPR Usulkan Pensiunan Nakes Jadi Vaksinator Buat Percepat Vaksinasi
Indonesia
Anggota DPR Usulkan Pensiunan Nakes Jadi Vaksinator Buat Percepat Vaksinasi

"Kita perlu mempercepat vaksinasi secara merata di berbagai wilayah. Namun kurangnya vaksinator membuat program vaksinasi menjadi lamban,"kata Maman.

PT Pos Targetkan 100 Persen Bansos Tunai Cair di April
Indonesia
PT Pos Targetkan 100 Persen Bansos Tunai Cair di April

"Pos Indonesia mendukung usaha percepatan pemulihan ekonomi, lebih cepat, lebih baik. Kami mendukung program-program dan kebijakan dari pemerintah dalam memperkuat kembali ekonomi nasional," kata Faizal.

Dituduh Berpihak, KPU Tangsel Minta MK Tolak Permohonan Muhammad-Saraswati
Indonesia
Dituduh Berpihak, KPU Tangsel Minta MK Tolak Permohonan Muhammad-Saraswati

Muhammad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Tangerang Selatan karena diduga terjadi tindakan manipulatif .