PSI Kritik Komunikasi Pemprov DKI dengan Pempus soal Aturan PTM di Tengah Pandemi Sejumlah murid antre menjaga jarak memasuki ruang kelasnya saat mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di SDN Lenteng Agung 07, Jakarta, Senin (27/9). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwa

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengomentari sikap Pemprov mengenai kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah penyebaran virus Omicron. Sebab, sampai hari ini belum ada kebijakan terkait pendidikan di Jakarta di tengah tingginya kasus berasal dari Afrika Selatan itu.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengungkapkan, Pemprov seharusnya dapat berkomunikasi lebih cepat dengan pemerintah pusat. Sehingga, mempunyai formula baru dalam menyikapi Omicron di tengah sekolah tatap muka.

Baca Juga

Satu Siswa SMAN 71 Positif COVID-19, Wagub DKI: PTM Sementara Masih 100 Persen

"Kita ini di Ibu Kota, Balai Kota cuma berjarak beberapa ratus meter saja dari istana. Kalau kita gak beres akan berdampak langsung buat pemerintah pusat, berdampak langsung ke Indonesia. Ini efek jarang ngobrol kayaknya," kata Anggara di Jakarta, Rabu (12/1).

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI ini juga menyoroti sikap pemerintahan Anies Baswedan yang belum mau mengambil keputusan terkait pemberlakuan PTM. Menurutnya tindakan dari Pemprov tersebut akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan orangtua murid yang memiliki anak usia sekolah.

"Harusnya, ini bukan soal setuju atau tidak setuju lagi seperti yang dikatakan oleh Pemprov. Harusnya bisa cerita sudah komunikasi sampai mana?. Biar warga tahu pemerintahnya sedang bekerja buat mereka. Ini kan menimbulkan kebingungan buat orangtua murid, angka Omicron ini juga nambah terus. Pemprov setuju, tapi masih nunggu, aneh kan?,” tambah Anggara

Baca Juga

Satu Siswa Positif COVID-19, SMAN 71 Jakarta Timur Hentikan Sementara PTM

Anggara meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi lebih baik dengan pemerintah pusat. Ia juga mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta tidak tampak mengambil jarak dari pemerintah pusat.

"Saya kira Pemprov harus lebih proaktif. Jangan sampai banyak korban dulu baru teriak. Selain itu, kami harap tidak ada lagi pandangan masyarakat yang melihat pusat dan DKI itu musuhan. Kita ini di pemerintah harus jadi teladan bagi masyarakat," tutup Anggara (Asp)

Baca Juga

2 Siswa Terpapar COVID-19, PTM 100 Persen di Jakarta Tetap Berlanjut

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BMKG Sebut Tata Ruang Permukiman Tak Adaptif Bencana Perburuk Dampak Gempa Bumi
Indonesia
BMKG Sebut Tata Ruang Permukiman Tak Adaptif Bencana Perburuk Dampak Gempa Bumi

Kerusakan bangunan di tempat kejadian dapat dikatakan cukup parah

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Kondisi Politik Nasional Memburuk
Indonesia
Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Kondisi Politik Nasional Memburuk

"Kondisi politik dinilai memburuk dalam dua tahun terakhir," kata Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas

Gusdurian Kutuk Aksi Kekerasan terhadap Ade Armando
Indonesia
Gusdurian Kutuk Aksi Kekerasan terhadap Ade Armando

Jaringan Gusdurian mengutuk dan mengecam segala bentuk kekerasan kepada dan oleh siapa pun, termasuk yang dialami Ade Armando.

BNPB Bantah Tudingan Terkait Dugaan Pemerasan Pelaku Perjalanan
Indonesia
BNPB Bantah Tudingan Terkait Dugaan Pemerasan Pelaku Perjalanan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membantah tudingan pemerasan kepada pelaku perjalanan luar negeri yang menjalani karantina wajib di hotel.

Nasionalisme Menteri Perdagangan dan Pengusaha Minyak Goreng Dipertanyakan
Indonesia
Nasionalisme Menteri Perdagangan dan Pengusaha Minyak Goreng Dipertanyakan

Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Dwi Hartono mempertanyakan rasa nasionalisme Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dan para pelaku usaha khususnya di sektor minyak goreng.

Polisi Tolong Ingat, Kemenkop Utamakan Sosialisasi Izin Edar UMKM Bukan Ditangkap
Indonesia
Polisi Tolong Ingat, Kemenkop Utamakan Sosialisasi Izin Edar UMKM Bukan Ditangkap

Kesepakatan ini merupakan respons atas informasi pelaku usaha penjual makanan beku (frozen food) yang beberapa waktu lalu viral dimintai keterangan kepolisian.

MAKI: Jika Cukup Bukti, KPK Jangan Ragu Tetapkan Azis Syamsuddin Tersangka
Indonesia
MAKI: Jika Cukup Bukti, KPK Jangan Ragu Tetapkan Azis Syamsuddin Tersangka

MAKI menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tak segan menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara.

Ridwan Kamil Mulai Kirim Minyak Goreng Curah Yang Dipesan Warga Lewat Aplikasi
Indonesia
Ridwan Kamil Mulai Kirim Minyak Goreng Curah Yang Dipesan Warga Lewat Aplikasi

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar, jumlah masyarakat Jabar yang sudah memesan minyak goreng curah mencapai 33.650 Kepala Keluarga (KK).

Ridwan Kamil Umumkan Varian Delta Sudah Ada di Karawang dan Depok
Indonesia
Ridwan Kamil Umumkan Varian Delta Sudah Ada di Karawang dan Depok

Gubernur Jawa Barat mengumumkan virus corona varian baru Delta telah ditemukan di Karawang dan Depok.

Irjen Fadil Imran Berharap Penerusnya di Polda Metro Orang Papua
Indonesia
Irjen Fadil Imran Berharap Penerusnya di Polda Metro Orang Papua

Fadil juga mengajak warga Papua di Jakarta untuk bisa sama-sama mensukseskan program pemerintah yakni vaksinasi COVID-19