PSI Kritik Komunikasi Pemprov DKI dengan Pempus soal Aturan PTM di Tengah Pandemi Sejumlah murid antre menjaga jarak memasuki ruang kelasnya saat mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di SDN Lenteng Agung 07, Jakarta, Senin (27/9). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwa

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengomentari sikap Pemprov mengenai kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah penyebaran virus Omicron. Sebab, sampai hari ini belum ada kebijakan terkait pendidikan di Jakarta di tengah tingginya kasus berasal dari Afrika Selatan itu.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengungkapkan, Pemprov seharusnya dapat berkomunikasi lebih cepat dengan pemerintah pusat. Sehingga, mempunyai formula baru dalam menyikapi Omicron di tengah sekolah tatap muka.

Baca Juga

Satu Siswa SMAN 71 Positif COVID-19, Wagub DKI: PTM Sementara Masih 100 Persen

"Kita ini di Ibu Kota, Balai Kota cuma berjarak beberapa ratus meter saja dari istana. Kalau kita gak beres akan berdampak langsung buat pemerintah pusat, berdampak langsung ke Indonesia. Ini efek jarang ngobrol kayaknya," kata Anggara di Jakarta, Rabu (12/1).

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI ini juga menyoroti sikap pemerintahan Anies Baswedan yang belum mau mengambil keputusan terkait pemberlakuan PTM. Menurutnya tindakan dari Pemprov tersebut akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan orangtua murid yang memiliki anak usia sekolah.

"Harusnya, ini bukan soal setuju atau tidak setuju lagi seperti yang dikatakan oleh Pemprov. Harusnya bisa cerita sudah komunikasi sampai mana?. Biar warga tahu pemerintahnya sedang bekerja buat mereka. Ini kan menimbulkan kebingungan buat orangtua murid, angka Omicron ini juga nambah terus. Pemprov setuju, tapi masih nunggu, aneh kan?,” tambah Anggara

Baca Juga

Satu Siswa Positif COVID-19, SMAN 71 Jakarta Timur Hentikan Sementara PTM

Anggara meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi lebih baik dengan pemerintah pusat. Ia juga mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta tidak tampak mengambil jarak dari pemerintah pusat.

"Saya kira Pemprov harus lebih proaktif. Jangan sampai banyak korban dulu baru teriak. Selain itu, kami harap tidak ada lagi pandangan masyarakat yang melihat pusat dan DKI itu musuhan. Kita ini di pemerintah harus jadi teladan bagi masyarakat," tutup Anggara (Asp)

Baca Juga

2 Siswa Terpapar COVID-19, PTM 100 Persen di Jakarta Tetap Berlanjut

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Seleksi Terbuka Jabatan Dirjen Imigrasi
Indonesia
Seleksi Terbuka Jabatan Dirjen Imigrasi

Seleksi ini dapat diikuti oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil pusat maupun daerah, prajurit TNI, serta anggota Polri.

Vaksinasi Wajib Pencegah Kanker Sasar Siswi Kelas 5 dan 6 SD
Indonesia
Vaksinasi Wajib Pencegah Kanker Sasar Siswi Kelas 5 dan 6 SD

Cakupan imunisasi dasar lengkap telah menurun secara signifikan sejak awal pandemi COVID-19, dari 84,2 persen pada 2020 menjadi 79,6 persen pada 2021.

LPSK Pastikan Bharada E Dapat Perlindungan 24 Jam
Indonesia
LPSK Pastikan Bharada E Dapat Perlindungan 24 Jam

Bharada E yang berstatus tersangka dugaan pembunuhan Brigadir J sedang menjalani penahanan di rumah tahanan negara (Rutan) Bareskrim Polri.

Teratas di Survei Pemilu, Elektabilitas PDIP Dua Kali Lipat Gerindra
Indonesia
Teratas di Survei Pemilu, Elektabilitas PDIP Dua Kali Lipat Gerindra

Lembaga survei Poltracking Indonesia mengungkap temuan terkini kekuatan partai politik jelang Pemilu 2024.

Ditanya Mudik Lebaran, Anies: Jaga Gawang Saya
Indonesia
Ditanya Mudik Lebaran, Anies: Jaga Gawang Saya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri lebih memilih untuk tetap berada di Jakarta, berlebaran bersama warganya.

PPP Beri Sinyal Ada Partai Lain yang Gabung ke Koalisi Indonesia Bersatu
Indonesia
PPP Beri Sinyal Ada Partai Lain yang Gabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Sinyalemen partai politik di luar parlemen akan bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menguat.

AHY Silaturahmi ke Airlangga, Saling Memaafkan hingga Jajaki Koalisi
Indonesia
AHY Silaturahmi ke Airlangga, Saling Memaafkan hingga Jajaki Koalisi

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menemui ke rumah dinas Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta Selatan, Sabtu (7/5).

Kasus Pencuri Cokelat Intimidasi Staf Alfamart Berakhir Damai di Kantor Polisi
Indonesia
Kasus Pencuri Cokelat Intimidasi Staf Alfamart Berakhir Damai di Kantor Polisi

Kedua pihak, baik pelapor dan terlapor sepakat berdamai setelah mereka bertemu di kantor Mapolres Tangerang Selatan, Senin (15/8) kemarin.

Ketum PP Muhammadiyah Serukan Politik Harus Menjadi Pilar Persatuan
Indonesia
Ketum PP Muhammadiyah Serukan Politik Harus Menjadi Pilar Persatuan

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan politik harus menjadi pilar persatuan dan bukan faktor pemecah belah.

Anggaran Bantuan Sosial Rp 2,7 Triliun Masih Tertahan di Bank Himbara
Indonesia
Anggaran Bantuan Sosial Rp 2,7 Triliun Masih Tertahan di Bank Himbara

Risma mengajak anggota DPR untuk turun langsung ke daerah pemilihan untuk menyalurkan bansos yang masih tertahan.