PSI Kirim Surat Pemecatan Viani Limardi ke DPRD DKI Kegiatan reses anggota DPRD DKI Viani Limardi. Foto: Dok. PSI

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah resmi mengajukan surat pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD DKI Jakarta atas nama Viani Limardi ke Lembaga Legislatif Kebon Sirih pada Jumat (15/10) lalu.

Pengiriman surat pemecatan Viani itu cukup lama, setelah tiga pekan lalu Viani diberhentikan dari kader PSI. Surat itu dikirim langsung oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI yang dikomandoi Michael Victor Sianipar.

Baca Juga

PSI Ragu Viani Berani Gugat Rp 1 Triliun ke Pengadilan

Menyusul masuknya surat pemecatan ke DPRD, Viani Limardi meradang. Ancaman awal soal dirinya yang ingin menggugat PSI Rp 1 triliun ke pengadilan akhir terealisasi.

Viani resmi menggugat partainya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 19 Oktober 2021. Gugatan tersebut teregistrasi dengan nomor PNJKT.PST-102021KJM.

Viani menggugat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pembina, dan Dewan Pimpinan Wilayah PSI sebesar Rp 1 triliun atas pemecatan dirinya. Tuduhan penggelembungan dana reses merupakan upaya pembunuhan karakter dan ia merasa telah dirugikan.

Eks Politikus PSI, Viani Limardi. Foto: Istimewa
Eks Politikus PSI, Viani Limardi. Foto: Istimewa

Untuk diketahui, proses pencopotan Viani sebagai anggota DPRD DKI cukup panjang. PSI harus mengirimkan surat pemberhentian ke Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi.

Ketika ketua telah menerima surat, bukan berarti Viani otomatis sudah tak menjadi anggota dewan. Prasetyo akan mengirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Di KPUD, ketua meminta hasil rekapitulasi suara Pileg 2019 untuk menentukan anggota DPRD pengganti Viani. Nama pengganti ditentukan dari calon anggota legislatif yang mempunyai suara terbanyak setelah anggota legislatif yang saat ini menjabat.

Lalu, Prasetyo akan bersurat ke Gubernur Anies Baswedan untuk pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD PSI. kelanjutannya, Anies bersurat ke Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan surat keputusan (SK) pergantian anggota dewannya.

"Endingnya di SK Mendagri. Itulah baru sah bisa diganti. Selama belum ada SK dari Mendagri, statusnya masih sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Anggota Fraksi PSI," ungkap Plt. Sekretaris DPRD DKI Augustinus. (Asp)

Baca Juga

Merasa Karakternya Direndahkan, Viani Limardi Resmi Gugat PSI Rp 1 Triliun

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Termasuk Pantau PPKM, Polri Dirikan 2.297 Pos Pengamanan Pelayanan Operasi Lilin
Indonesia
Termasuk Pantau PPKM, Polri Dirikan 2.297 Pos Pengamanan Pelayanan Operasi Lilin

Fungsi keberadaan pos pelayanan dan pos pengamanan tersebut, kata Rusdi, menjadi bagian dari pengawasan agar kebijakan pemerintah terkait PPKM

Kronologi Kebakaran Blok Chaniri Nengga 2 Versi Kalapas Klas I Tangerang
Indonesia
Kronologi Kebakaran Blok Chaniri Nengga 2 Versi Kalapas Klas I Tangerang

Telah datang beberapa belas Ambulan dari Rumah Sakit Umum untuk penyelematan

Korupsi Cukai, KPK Periksa Eks Walkot Tanjungpinang dan Eks Gubernur Riau
Indonesia
Korupsi Cukai, KPK Periksa Eks Walkot Tanjungpinang dan Eks Gubernur Riau

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, anggota Polri Boy Herlambang, dan mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Nasirun.

Jokowi Dikabarkan Bakal Umumkan PPKM Darurat
Indonesia
Jokowi Dikabarkan Bakal Umumkan PPKM Darurat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Bandara Soekarno-Hatta Bakal Dilengkapi Lab Bio Safety Level 2 Buat Tes PCR
Indonesia
Bandara Soekarno-Hatta Bakal Dilengkapi Lab Bio Safety Level 2 Buat Tes PCR

Pemeriksaan PCR bisa dilakukan lebih banyak terhadap penumpang pesawat dari luar negeri yang baru mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, dan hasil tes PCR diketahui lebih cepat yakni dalam waktu 1 jam.

Pemerintah Lakukan Uji Klinis Terhadap Molnupiravir Sebagai Obat Terapi Pasien COVID-19
Indonesia
Pemerintah Lakukan Uji Klinis Terhadap Molnupiravir Sebagai Obat Terapi Pasien COVID-19

Nantinya, hasil uji klinis juga akan disampaikan ke masyarakat setelah prosesnya rampung

Freeport Vaksinasi 38 Ribu Karyawan Beserta Keluarga
Indonesia
Freeport Vaksinasi 38 Ribu Karyawan Beserta Keluarga

Pihak PT Freeport Indonesia (PTFI) melaksanakan program vaksinasi COVID-19 untuk karyawan beserta keluarga mereka.

[Hoaks atau Fakta]: Anies Urusin Asbak, Tidak Urus COVID-19
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Anies Urusin Asbak, Tidak Urus COVID-19

Sergub yang diterbitkan oleh Anies Baswedan merupakan upaya penurunan resiko penyebaran COVID-19.

[Hoaks atau Fakta]: Relawan Siaga Menjemput dan Mengisikan Tabung Oksigen Gratis
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Relawan Siaga Menjemput dan Mengisikan Tabung Oksigen Gratis

DPP Relawan Siaga akan menyampaikan secara resmi melalui akun Instagram resmi DPP Relawan Siaga (@Relawan_Siaga)