PSI Kirim Surat Pemecatan Viani Limardi ke DPRD DKI Kegiatan reses anggota DPRD DKI Viani Limardi. Foto: Dok. PSI

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah resmi mengajukan surat pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD DKI Jakarta atas nama Viani Limardi ke Lembaga Legislatif Kebon Sirih pada Jumat (15/10) lalu.

Pengiriman surat pemecatan Viani itu cukup lama, setelah tiga pekan lalu Viani diberhentikan dari kader PSI. Surat itu dikirim langsung oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI yang dikomandoi Michael Victor Sianipar.

Baca Juga

PSI Ragu Viani Berani Gugat Rp 1 Triliun ke Pengadilan

Menyusul masuknya surat pemecatan ke DPRD, Viani Limardi meradang. Ancaman awal soal dirinya yang ingin menggugat PSI Rp 1 triliun ke pengadilan akhir terealisasi.

Viani resmi menggugat partainya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 19 Oktober 2021. Gugatan tersebut teregistrasi dengan nomor PNJKT.PST-102021KJM.

Viani menggugat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pembina, dan Dewan Pimpinan Wilayah PSI sebesar Rp 1 triliun atas pemecatan dirinya. Tuduhan penggelembungan dana reses merupakan upaya pembunuhan karakter dan ia merasa telah dirugikan.

Eks Politikus PSI, Viani Limardi. Foto: Istimewa
Eks Politikus PSI, Viani Limardi. Foto: Istimewa

Untuk diketahui, proses pencopotan Viani sebagai anggota DPRD DKI cukup panjang. PSI harus mengirimkan surat pemberhentian ke Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi.

Ketika ketua telah menerima surat, bukan berarti Viani otomatis sudah tak menjadi anggota dewan. Prasetyo akan mengirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Di KPUD, ketua meminta hasil rekapitulasi suara Pileg 2019 untuk menentukan anggota DPRD pengganti Viani. Nama pengganti ditentukan dari calon anggota legislatif yang mempunyai suara terbanyak setelah anggota legislatif yang saat ini menjabat.

Lalu, Prasetyo akan bersurat ke Gubernur Anies Baswedan untuk pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD PSI. kelanjutannya, Anies bersurat ke Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan surat keputusan (SK) pergantian anggota dewannya.

"Endingnya di SK Mendagri. Itulah baru sah bisa diganti. Selama belum ada SK dari Mendagri, statusnya masih sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Anggota Fraksi PSI," ungkap Plt. Sekretaris DPRD DKI Augustinus. (Asp)

Baca Juga

Merasa Karakternya Direndahkan, Viani Limardi Resmi Gugat PSI Rp 1 Triliun

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kini, 4 Dokumen Tidak Perlu Pakai Materai
Indonesia
Kini, 4 Dokumen Tidak Perlu Pakai Materai

Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat keagamaan atau sosial non-komersial.

DPR Minta Rencana Penghapusan Tenaga Honorer Tidak Menimbulkan Gejolak di Masyarakat
Indonesia
DPR Minta Rencana Penghapusan Tenaga Honorer Tidak Menimbulkan Gejolak di Masyarakat

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menjelaskan secara transparan terkait rencana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 mendatang.

Bambang Widjojanto Sebut Polemik Demokrat Bisa Merusak Demokrasi
Indonesia
Bambang Widjojanto Sebut Polemik Demokrat Bisa Merusak Demokrasi

"Kalau dibiarkan terus-menerus, akan mengganggu proses demokrasi yang sedang berjalan," ucapnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (21/10).

Cak Imin Ingatkan Pengusaha Patuhi Larangan Ekspor Minyak Goreng
Indonesia
Cak Imin Ingatkan Pengusaha Patuhi Larangan Ekspor Minyak Goreng

"Larangan ekspor ini menunjukkan negara punya teori dan jalan keluar ekonomi, sehingga pengusaha harus tunduk dan tidak main-main,” kata Muhaimin.

Alasan Panitia Pilih Kawasan Ancol untuk Ajang Formula E
Indonesia
Alasan Panitia Pilih Kawasan Ancol untuk Ajang Formula E

Ketua Organizing Committee Formula E Jakarta 2022, Ahmad Sahroni menjelaskan, ada beberapa faktor yang menjadikan Ancol sebagai lokasi yang dipilih. Salah satu di antaranya adalah lokasi yang ikonik dan tidak mengganggu fasilitas umum.

Demokrat Bantah Rumor AHY Jadi Cawapres sebagai Syarat Koalisi
Indonesia
Demokrat Bantah Rumor AHY Jadi Cawapres sebagai Syarat Koalisi

Demokrat menyatakan pertemuan yang digelar AHY dengan ketum parpol lain sejauh ini untuk mengedepankan pembahasan visi dan misi.

Kawasan Wisata GWK Cultural Park Kembali Dibuka
Indonesia
Kawasan Wisata GWK Cultural Park Kembali Dibuka

Sebelumnya salah satu ikon wisata baru Pulau Dewata itu ditutup sejak bulan Februari 2021 untuk mengatasi pandemi COVID-19.

Pegiat Media Sosial Adam Deni Sudah Jadi Tersangka Saat Ditangkap Polisi
Indonesia
Pegiat Media Sosial Adam Deni Sudah Jadi Tersangka Saat Ditangkap Polisi

Adam Deni diduga melakukan upload atau mentransmisikan dokumen elektronik yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak

Sadar Ada Perubahan Profesi, Varian Pilihan Kampus dan Prodi SNMPTN 2022 Bergeser
Indonesia
Sadar Ada Perubahan Profesi, Varian Pilihan Kampus dan Prodi SNMPTN 2022 Bergeser

Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) menyebutkan sebanyak 120.643 peserta dari 612.049 pendaftar dinyatakan lolos.

Kasus Korupsi Pupuk, KPK Tahan Eks Dirjen Kementan
Indonesia
Kasus Korupsi Pupuk, KPK Tahan Eks Dirjen Kementan

Hasanuddin merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk hayati untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pada Kementan tahun anggaran 2013.