PSI: Kedatangan Ustad Somad Bahaya Bagi Kekompakan KPK Ustaz Abdul Somad (@ustadzabdulsomad_official)

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan adanya undangan terhadap Ustaz Abdul Somad di Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Guntur, jika berpandangan pada pemikiran Abdul Somad yang cenderung keras, seharusnya KPK tak mengundangnya.

"Ceramah Somad kan dinilai memecah belah bangsa, melukai hati penganut agama lain, pegawai KPK kan plural dari sisi agama, penganut dari pelbagai agama di Indonesia," kata Juru Bicara PSI Guntur Romli, kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (21/11).

Baca Juga

Agus Rahardjo: Pimpinan Sempat Cegah UAS Ceramah di KPK

Guntur mengatakan, kedatangan Somad ke KPK sangatlah berbahaya. "Kok mengundang penceramah yang dinilai melukai perasaan penganut agama di luar Islam, ini kan bahaya bagi kekompakan di KPK," tegasnya

Jubir Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli. (Foto: merahputih.com/Fadli)
Jubir Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli. (Foto: merahputih.com/Fadli)

Guntur menduga, kelompok yang mengundang Somad di KPK adalah kelompok garis keras. Ia lantas menyesalkan adanya ketidaktaatan kelompok tersebut kepada pimpinan KPK.

Baca Juga

Agus Rahardjo Cs Akan Periksa Pegawai yang Undang UAS Ceramah di KPK

"Saya dengar yang mengundang Somad ini kelompok oknum pegawai KPK yang selama ini disebut-sebut sebagai 'Taliban di KPK' mereka terbiasa menentang pimpinan KPK, mengundang Somad tujuannya bukan ceramah agama tapi dipakai untuk simbol perlawanan gerakan politik kelompok ini," kata dia.

Seperti yang ramai diberitakan Ketua KPK Agus Rahardjo sudah berusaha mencegah agar Abdul Somad tidak diundang ceramah di KPK. Namun pegawai KPK tidak mematuhinya.

Ustaz Abdul Somad ketika usai berceramah di KPK
Ustaz Abdul Somad (UAS) di Gedung KPK (Foto: antaranews)

"Saya prihatin dengar berita ini, Ketua KPK tidak digubris oleh oknum pegawai KPK yang tetap mengundang Abdul Somad yang kontroversial ceramah di KPK," sesal Guntur.

Baca Juga

PSI Nilai Pidato UAS Picu Konflik di Masyarakat

Oleh sebab itu, ia mendesak agar kelompok ini diberikan sanksi. "Saya setuju kalau oknum pegawai KPK itu diperiksa internal dan dijatuhkan sanksi oleh atasannya di KPK," tutup Guntur. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Habib Bahar bin Smith Kembali Ditangkap Polisi
Indonesia
Habib Bahar bin Smith Kembali Ditangkap Polisi

"Iya, dijemput pihak kepolisian sekarang posisi beliau dibawa ke Lapas Gunung Sindur," kata Ichwan

 Nadiem Akui Pembayaran SPP Lewat GoPay Bentuk Kompetisi Dompet Digital
Indonesia
Nadiem Akui Pembayaran SPP Lewat GoPay Bentuk Kompetisi Dompet Digital

"Tidak ada kebijakan Kemendikbud sama sekali mengenai metode pembayaran. Sekolah itu bebas memilih mau dia bank apa, mau dia dompet digital apa," kata Nadiem.

Anies Tunjuk Rekannya di Kabinet Jokowi Jadi Komisaris PT Food Tjipinang Jaya
Indonesia
Anies Tunjuk Rekannya di Kabinet Jokowi Jadi Komisaris PT Food Tjipinang Jaya

Informasi tersebut diketahui dalam Rapat Umum Pemilik Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada Rabu (22/4) lalu melalui video conference

Gibran Pasrah Jika Tidak Dapat Rekomendasi PDIP di Pilwakot Solo
Indonesia
Gibran Pasrah Jika Tidak Dapat Rekomendasi PDIP di Pilwakot Solo

Gibran saat ini sedang berebut rekomendasi dengan cawali Achmad Purnomo.

 Anies Diteriaki ' Gubernur Rasa Presiden' oleh Massa di Balai Kota
Indonesia
Anies Diteriaki ' Gubernur Rasa Presiden' oleh Massa di Balai Kota

Teriakan seperti 'Gubernur Rasa Presiden' dan 'Goodbener' terus disuarakan massa pendukung Anies.

Sri Mulyani Ditantang Jagoan Tiga Partai Koalisi di Pilkada Klaten
Indonesia
Sri Mulyani Ditantang Jagoan Tiga Partai Koalisi di Pilkada Klaten

Ia mengatakan fenomena politik yang ada di Klaten sangat dinamis.

Polri Bentuk Tim Siaga Bencana Antisipasi Bencana Alam
Indonesia
Polri Bentuk Tim Siaga Bencana Antisipasi Bencana Alam

Heru memastikan semua anggota terlibat

Khawatir Potensi Korupsi Meningkat di Pilkada Tahun Ini, Ketua KPK: Tahun Ini Adalah Tahun Kritis
Indonesia
Khawatir Potensi Korupsi Meningkat di Pilkada Tahun Ini, Ketua KPK: Tahun Ini Adalah Tahun Kritis

Tindak pidana korupsi terjadi paling banyak di tahun-tahun politik

 Ketua KPU: Wahyu Setiawan Masih Diperiksa KPK
Indonesia
Ketua KPU: Wahyu Setiawan Masih Diperiksa KPK

"Dalam pertemuan itu kami infin mengonfirmasi apakah benar salah satu anggota KPU diperiksa di KPK dan beliau (Alexander Marwata) menyatakan benar dengan inisial Pak WS. Sedang dilakukan pemeriksaan," kata Arief

PDIP Merasa Jadi Korban 'Framing' Politik
Indonesia
PDIP Merasa Jadi Korban 'Framing' Politik

KPK menetapkan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan sebagai tersangka