Soffi Amira
MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Bun Joi Phiau, menyoroti pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang sedang menyiapkan pembangunan 19.800 unit hunian untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal warganya.
Menurut Bun Joi, Pemprov DKI harus memperbaiki beberapa permasalahan mendasar terkait isu perumahan untuk memastikan programnya bisa berjalan secara optimal.
"Masih ada beberapa perbaikan mendasar yang perlu dilakukan agar program tersebut dapat berjalan dengan baik ke depannya," kata Bun Joi kepada wartawan, Kamis (11/9).
Salah satu permasalahan yang diungkit oleh Bun adalah kendala ketika mengakses aplikasi Sistem informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim).
Baca juga:
Pemprov DKI Jakarta Siapkan 19 Ribu Hunian, Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah Prabowo
Menurut Bun, Sirukim memainkan peran penting dalam membuka akses masyarakat terhadap hunian-hunian di Ibu Kota. Namun, aplikasi tersebut terkadang memberikan informasi yang tidak akurat mengenai ketersediaan hunian kepada para warga.
"Sebagai contoh, aplikasi Sirukim kadang masih bermasalah. Warga yang menggunakannya untuk mencari hunian kosong mendapatkan informasi keliru dari situ. Katanya, ada hunian yang kosong, tetapi ketika dicek langsung ke lapangan ternyata sudah terisi," ucapnya.
"Hal sesederhana itu saja masih perlu diperbaiki terlebih dahulu. Warga perlu menerima informasi-informasi yang benar, sehingga dapat memilih huniannya dengan baik di berbagai tempat yang akan dibangun nantinya," lanjutnya.
Menyangkut permasalahan yang lebih besar lagi, Bun juga mengungkit Laporan Hasil Pemriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2024 yang menunjukkan, bahwa Jakarta berpotensi kehilangan Rp 103 miliar dari tunggakan sewa, listrik, air, dan piutang lainnya penghuni rumah susun (rusun) di beberapa tempat.
Baca juga:
Sediakan Hunian Layak, Pramono Serahkan Kunci Rusunawa PIK Pulogadung
"Belum lagi kita membahas adanya tunggakan bernilai miliaran rupiah yang belum dibayarkan oleh para penghuni rusun," ujarnya.
Hal itu juga menyangkut berbagai jenis tagihan, salah satunya adalah tagihan sewa yang belum dilunasi.
"Ini juga menjadi persoalan serius karena bisa membebani keuangan Pemprov DKI ketika ingin membangun hunian-hunian baru lagi ke depannya," tutupnya. (Asp)
