PSI Dukung Pembukaan Kembali Posko Pengaduan Balai Kota Era Jokowi dan Ahok Warga mengadukan sejumlah persoalan melalui posko pengaduan di Pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa (18/10/2022). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

MerahPutih.com - Posko pengaduan bagi warga Jakarta dihidupkan kembali di Balai Kota DKI, setelah Heru Budi Hartono mengemban tugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur penerus Anies Baswedan.

Meja pengaduan pernah hadir di Balai Kota era Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Namun, posko itu hilang seiring masuknya Anies sebagai orang nomor satu di Jakarta.

Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyambut baik kebijakan Pj Heru Budi membuka posko pengaduan bagi warga Jakarta di Pendopo Balai Kota.

Baca Juga:

Posko Pengaduan Balai Kota DKI Dibuka, Ada 7 Warga yang Mengadu

"Walaupun warga bisa mengadu lewat aplikasi JAKI, namun membuka opsi pengaduan secara langsung juga perlu diadakan. Masyarakat tentu lebih suka mengadu secara langsung, bahkan didengar langsung oleh pejabatnya," ucap William.

Meski bukan yang pertama kali, posko pengaduan bagi warga DKI ini sempat dibuka di era Gubernur Jokowi dan Ahok. William menilai, tradisi yang baik tetap harus dilanjutkan.

"Soal tradisi baik tentu harus diteruskan, mendengar keluhan warga adalah bagian dari kewajiban Pemprov DKI. Bukan hanya mendengarkan, tapi menyelesaikan apa yang diadukan juga merupakan tugas mereka," jelasnya.

Baca Juga:

Heru Budi Buka Kembali Posko Pengaduan di Balai Kota

William meminta, aduan dari masyarakat bisa ditindaklanjuti Pemprov DKI hingga menyelesaikan masalahnya.

"Ke depan, kita akan lihat dari banyaknya aduan warga ke Balai Kota, apakah juga sesuai dengan tindak lanjut yang dilakukan Pemprov untuk menyelesaikan masalah yang diadukan," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Perpisahan, Anies Baswedan Diteriaki "Presiden" saat Tiba di Balai Kota

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pihak yang Diuntungkan dari Aturan Jalan Berbayar di Jakarta
Indonesia
Pihak yang Diuntungkan dari Aturan Jalan Berbayar di Jakarta

Pakar Transportasi, Djoko Setijowarno mengatakan, ada sejumlah pihak yang diuntungkan dalam aturan jalan berbayar elektronik ini. Yakni Pemerintah DKI dan pengusaha electric vehicles (EV).

Seluruh Jemaah Haji Pulang ke Tanah Air Diwajibkan Jalani Skrining Kesehatan
Indonesia
Seluruh Jemaah Haji Pulang ke Tanah Air Diwajibkan Jalani Skrining Kesehatan

Kemenkes mendeteksi 14 jemaah haji positif COVID-19 dari total 9.551 haji yang sudah kembali ke tanah air, hingga Selasa (19/7).

Pj DKI 1 Lantik Marullah Matali Jadi Deputi Gubernur DKI Jakarta
Indonesia
Pj DKI 1 Lantik Marullah Matali Jadi Deputi Gubernur DKI Jakarta

Kini Marullah menjadi sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Jokowi Beri Waktu Mentan 1 Pekan Cek Ulang Data Stok Beras
Indonesia
Jokowi Beri Waktu Mentan 1 Pekan Cek Ulang Data Stok Beras

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian besar pada stok beras nasional.

KPK Kawal Evaluasi Izin Usaha Perkebunan Sawit di Papua Barat
Indonesia
KPK Kawal Evaluasi Izin Usaha Perkebunan Sawit di Papua Barat

Evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan koordinasi dan supervisi Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Papua Barat yang sudah dilakukan sejak Februari 2021.

Kementerian PUPR Buka Akses Jalan yang Tertutup Longsor Akibat Gempa
Indonesia
Kementerian PUPR Buka Akses Jalan yang Tertutup Longsor Akibat Gempa

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengonfirmasikan ada sebanyak 162 korban yang meninggal dan 326 luka-luka dengan mayoritas patah tulang dan berhubungan luka karena tertimpa atau kena benda tajam.

Pj DKI 1 Minta JakPro Mediasi Warga Korban Penggusuran JIS
Indonesia
Pj DKI 1 Minta JakPro Mediasi Warga Korban Penggusuran JIS

Warga Kampung Bayam hingga saat ini belum menempati rumah susun sebagai ganti atas penggusuran pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

Penembakan Nelayan Merauke hingga Tewas oleh Tentara PNG dalam Jarak Dekat
Indonesia
Penembakan Nelayan Merauke hingga Tewas oleh Tentara PNG dalam Jarak Dekat

Peristiwa penembakan yang diduga dilakukan tentara Papua Nugini (PNGDF) terhadap kapal nelayan asal Merauke menewaskan seorang anak buah kapal (ABK).

Butuh Kebijakan Strategis dan Langkah Konkret untuk Mengungkap Pelanggar HAM
Indonesia
Butuh Kebijakan Strategis dan Langkah Konkret untuk Mengungkap Pelanggar HAM

Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas'ud berharap, agar pernyataan Presiden tersebut dapat diikuti dengan proses hukum dan sebuah kebijakan strategis.

Sekber Koalisi Gerindra-PKB Bakal Diresmikan Senin Besok
Indonesia
Sekber Koalisi Gerindra-PKB Bakal Diresmikan Senin Besok

Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin erat dalam koalisi jelang Pemilu 2024.