PSI Dukung Pembatalan Perpanjangan Kontrak Swastanisasi Air PT Aetra Air Jakarta. Foto: aetra.co.id

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya potensi kecurangan dalam rencana perpanjangan kontrak kerja sama antara BUMD PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta.

Fraksi PSI mendukung rekomendasi KPK untuk membatalkan rencana perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta dan meminta agar Pemprov DKI segera melakukan proses transisi pengambilalihan pengelolaan air bersih dari swasta.

Baca Juga

Pemprov DKI Pertimbangkan Penghentian Swastanisasi Air Rekomendasi KPK

Rencana perpanjangan kontrak tersebut telah tertuang pada Keputusan Gubernur nomor 891/2020 tentang Persetujuan Addendum Perjanjian Kerja sama Antara PAM DKI Jakarta dengan PT Aetra Air Jakarta pada 31 Agustus 2020.

"Pak Anies sendiri pada awal 2019 pernah menyatakan kontrak air bersih ini merugikan negara, sehingga memang sebaiknya tidak diperpanjang dan semuanya dikembalikan ke pemerintah,” kata anggota PSI DPRD DKI, Eneng Malianasari di Jakarta, Rabu (28/4).

Setidaknya diperlukan 3 langkah untuk mengambil alih pengelolaan air bersih di Jakarta. Langkah pertama, Pemprov DKI melakukan inventarisasi aset dan due diligence terhadap kontrak yang ada.

“Sepengetahuan kami di DPRD, hingga saat ini baik SKPD atau BUMD PAM Jaya belum melakukan pendataan semua aset air bersih dan melakukan perhitungan atau uji tuntas untuk penyelidikan terhadap investasi swasta di sektor air bersih ini,” ucap Eneng.

Anggota PSI DPRD DKI, Eneng Malianasari

Langkah kedua adalah menentukan aset mana yang akan dikembalikan ke pemerintah dan aset mana yang tetap dikuasai oleh swasta. Secara umum, aset pengelolaan air bersih terdiri dari dua bagian, yaitu Water Treatment Plant (WTP) untuk produksi air bersih dan pipa distribusi air ke pelanggan.

“Agar masalah ini tidak berlarut-larut, harus segera dilakukan kajian yang menyeluruh dan mendalam dari tim independen yang kredibel,” ucap Eneng.

Langkah ketiga, segera lakukan proses transisi manajemen air bersih. Itu dimulai dari pengalihan sistem pembayaran (billing system) hingga menyiapkan SDM untuk menjalankan operasional dan perawatan infrastruktur air bersih. Termasuk di dalamnya adalah mengalihkan SDM dari pihak swasta ke PAM Jaya.

Untuk transisi manajemen ini, kata Eneng, mungkin diperlukan waktu sampai 12 bulan. Tapi, durasi kontrak Pemprov DKI dengan swasta tinggal kurang dari 2 tahun, oleh karena itu, PSI minta Anies segera mengambil alih pengelolaan air bersih dari swasta.

"Jangan membuang-buang waktu lagi,” tutup anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini. (Asp)

Baca Juga

Anies Akui Palyja tak Kooperatif soal Swastanisasi Air

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Badan Geologi Perbarui Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Semeru
Indonesia
Badan Geologi Perbarui Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Semeru

Ahli geologi tata lingkungan akan membantu memetakan wilayah mana saja yang sudah tidak bisa dijadikan tempat tinggal sekaligus memberikan rekomendasi wilayah yang aman.

Wagub DKI Tegaskan Trotoar Tak Boleh Dipakai Main Skateboard
Indonesia
Wagub DKI Tegaskan Trotoar Tak Boleh Dipakai Main Skateboard

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan, olahraga skateboard tidak boleh dimainkan di atas trotoar.

Alasan Jawa Barat Belum Buka PTM 100 Persen
Indonesia
Alasan Jawa Barat Belum Buka PTM 100 Persen

Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum akan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.

Tiba di Indonesia, Jokowi dan Rombongan Langsung Karantina
Indonesia
Tiba di Indonesia, Jokowi dan Rombongan Langsung Karantina

Selama menjalani karantina, Jokowi akan tinggal terpisah dari keluarganya

Ini Dukungan Kebijakan Untuk Pulihkan Ekonomi di 2021
Indonesia
Ini Dukungan Kebijakan Untuk Pulihkan Ekonomi di 2021

"Untuk perekonomian tahun 2021 ini, akan terus mengawal dan trennya akan terus membaik didukung dengan kemajuan penanganan COVID-19 termasuk vaksinasi,” kata Sri Mulyani. (Asp)

Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Konvoi Kemenangan Persija di Bundaran HI
Olahraga
Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Konvoi Kemenangan Persija di Bundaran HI

Massa pendukung Persija itu sebelumnya berkumpul di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta Pusat.

[HOAKS atau FAKTA]: Guru Ngaji di Kalsel Lumpuh Setelah Divaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Guru Ngaji di Kalsel Lumpuh Setelah Divaksin COVID-19

Sosok guru ngaji tersebut hanya kelelahan karena kurang makan dan sedang menderita penyakit lain hingga menyebabkan dirinya lemas.

Penyitaan Aset TPPU Harus Hati-Hati, Pakar: Jangan Sampai Rugikan Pihak Ketiga
Indonesia
Penyitaan Aset TPPU Harus Hati-Hati, Pakar: Jangan Sampai Rugikan Pihak Ketiga

Hal itu berbahaya karena menyangkut persepsi dan kepercayaan publik

Politikus Pendukung Pemerintah Minta Kritik Didukung Data
Indonesia
Politikus Pendukung Pemerintah Minta Kritik Didukung Data

Kalau ada balasan dari pendengung (buzzer), tinggal dibalas juga memanfaatkan teknologi.

Beras Vietnam Menumpuk di Gudang, Bulog Tak Bisa Tampung Beras Impor Lagi
Indonesia
Beras Vietnam Menumpuk di Gudang, Bulog Tak Bisa Tampung Beras Impor Lagi

Maksimal penyimpanan beras di gudang itu idealnya sekitar enam bulan sampai satu tahun, sedangkan beras impor sudah tiga tahun lebih.