PSI Dukung Pembatalan Perpanjangan Kontrak Swastanisasi Air PT Aetra Air Jakarta. Foto: aetra.co.id

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya potensi kecurangan dalam rencana perpanjangan kontrak kerja sama antara BUMD PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta.

Fraksi PSI mendukung rekomendasi KPK untuk membatalkan rencana perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta dan meminta agar Pemprov DKI segera melakukan proses transisi pengambilalihan pengelolaan air bersih dari swasta.

Baca Juga

Pemprov DKI Pertimbangkan Penghentian Swastanisasi Air Rekomendasi KPK

Rencana perpanjangan kontrak tersebut telah tertuang pada Keputusan Gubernur nomor 891/2020 tentang Persetujuan Addendum Perjanjian Kerja sama Antara PAM DKI Jakarta dengan PT Aetra Air Jakarta pada 31 Agustus 2020.

"Pak Anies sendiri pada awal 2019 pernah menyatakan kontrak air bersih ini merugikan negara, sehingga memang sebaiknya tidak diperpanjang dan semuanya dikembalikan ke pemerintah,” kata anggota PSI DPRD DKI, Eneng Malianasari di Jakarta, Rabu (28/4).

Setidaknya diperlukan 3 langkah untuk mengambil alih pengelolaan air bersih di Jakarta. Langkah pertama, Pemprov DKI melakukan inventarisasi aset dan due diligence terhadap kontrak yang ada.

“Sepengetahuan kami di DPRD, hingga saat ini baik SKPD atau BUMD PAM Jaya belum melakukan pendataan semua aset air bersih dan melakukan perhitungan atau uji tuntas untuk penyelidikan terhadap investasi swasta di sektor air bersih ini,” ucap Eneng.

Anggota PSI DPRD DKI, Eneng Malianasari

Langkah kedua adalah menentukan aset mana yang akan dikembalikan ke pemerintah dan aset mana yang tetap dikuasai oleh swasta. Secara umum, aset pengelolaan air bersih terdiri dari dua bagian, yaitu Water Treatment Plant (WTP) untuk produksi air bersih dan pipa distribusi air ke pelanggan.

“Agar masalah ini tidak berlarut-larut, harus segera dilakukan kajian yang menyeluruh dan mendalam dari tim independen yang kredibel,” ucap Eneng.

Langkah ketiga, segera lakukan proses transisi manajemen air bersih. Itu dimulai dari pengalihan sistem pembayaran (billing system) hingga menyiapkan SDM untuk menjalankan operasional dan perawatan infrastruktur air bersih. Termasuk di dalamnya adalah mengalihkan SDM dari pihak swasta ke PAM Jaya.

Untuk transisi manajemen ini, kata Eneng, mungkin diperlukan waktu sampai 12 bulan. Tapi, durasi kontrak Pemprov DKI dengan swasta tinggal kurang dari 2 tahun, oleh karena itu, PSI minta Anies segera mengambil alih pengelolaan air bersih dari swasta.

"Jangan membuang-buang waktu lagi,” tutup anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini. (Asp)

Baca Juga

Anies Akui Palyja tak Kooperatif soal Swastanisasi Air

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Masih 'Tertutup' soal Penangkapan Reza Artamevia
Indonesia
Polisi Masih 'Tertutup' soal Penangkapan Reza Artamevia

"Sampai saat ini masih diperiksa secara intensif," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Gedung Kejaksaan Agung Terbakar
Indonesia
Gedung Kejaksaan Agung Terbakar

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 19.00 WIB

Buntut Insiden Midodareni Solo, Menag Ingatkan Islam Itu Penebar Perdamaian
Indonesia
Buntut Insiden Midodareni Solo, Menag Ingatkan Islam Itu Penebar Perdamaian

"Dalam situasi apapun, kita harus dapat menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahamatan lil'alamiin, penebar perdamaian, di manapun dan kapanpun."

Dishub Ingatkan Aturan Pesepada Harus Berada di Jalur Paling Kiri
Indonesia
Dishub Ingatkan Aturan Pesepada Harus Berada di Jalur Paling Kiri

Pesepeda ini sejatinya harus berada di jalur lalu lintas sebelah kiri berbarengan dengan kendaraan motor.

Gerebek Diskotek Top One Pelanggar PSBB, Satpol PP Kesulitan Amankan Pengunjung
Indonesia
Gerebek Diskotek Top One Pelanggar PSBB, Satpol PP Kesulitan Amankan Pengunjung

Aksi penggerebekan ini dilancarkan karena Top One dan pengunjung melanggar PSBB transisi.

LPSK Siap Lindungi Saksi dan Korban Baku Tembak Polisi-FPI
Indonesia
LPSK Siap Lindungi Saksi dan Korban Baku Tembak Polisi-FPI

Proses hukum yang profesional dan akuntabel, hendaknya dikedepankan

Mensos Juliari Tunggu Keterangan Resmi KPK Soal Penangkapan Anak Buahnya
Indonesia
Mensos Juliari Tunggu Keterangan Resmi KPK Soal Penangkapan Anak Buahnya

Saat ini pejabat Kemensos itu telah dibawa ke Gedung Merah Putih, Jakarta untuk diperiksa secara intensif.

Penumpang Melonjak, KAI Daop 8 Operasionalkan 6 Kereta Api Jarak Jauh
Indonesia
Penumpang Melonjak, KAI Daop 8 Operasionalkan 6 Kereta Api Jarak Jauh

pengopersional kereta api ini khusus akhir pekan dan tanggal tertentu di Agustus 2020 setelah dihentikan kini beroperasi kembali.

Di Tengah Upaya Tekan COVID-19, Wagub Sentil Massa Tuntut Pembebasan Rizieq
Indonesia
Di Tengah Upaya Tekan COVID-19, Wagub Sentil Massa Tuntut Pembebasan Rizieq

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza meminta kepada simpatisan FPI untuk menempuh jalur hukum.

Bawaslu Minta Ubah Metode Kampanye Calon Kepala Daerah Tatap Muka
Indonesia
Bawaslu Minta Ubah Metode Kampanye Calon Kepala Daerah Tatap Muka

Abhan meminta KPU mengubah metode dalam tahapan kampanye dari tatap muka menjadi kegiatan virtual.