PSI Dorong Pemprov DKI Gratiskan Sekolah untuk Turunkan Kemiskinan Ekstrem Anggota DPRD PSI William Aditya Sarana. Foto: DPP PSI

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta tengah berupaya melakukan pengentasan permasalahan angka kemiskinan ekstrem dan stunting (gizi buruk anak) di ibu kota.

Hal ini digalakkan Pemprov DKI, lantaran Badan Pusat Statistik (BPS) DKI telah merilis 95.668 penduduk ibu kota tergolong dalam masyarakat dengan kemiskinan ekstrem.

Baca Juga:

Pj DKI 1 Akui Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Terkendala Pendatang Baru

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan ini Pemprov DKI mestinya membuat kebijakan sekolah gratis. Sehingga uang biaya sekolah, bisa dialihkan untuk membeli makanan-makanan bergizi.

"Pemprov DKI Jakarta harus memastikan anak-anak mereka bisa makan layak dan sekolah gratis. Sehingga generasi berikutnya dapat naik kelas dan membawa keluarganya keluar dari garis kemiskinan," kata William, Senin (5/2).

Dia menilai menyiapkan anak-anak untuk masa depan bangsa adalah hal utama dalam upaya menanggulangi angka kemiskinan yang ekstrem. Anak-anak yang disejahterakan hari ini akan berdampak pada bangsa yang lebih maju dan naik kelas di masa mendatang.

"Prioritas pemprov mestinya ada di anak-anak. Di ibu kota anak-anak yang lahir di keluarga tidak mampu bisa mengubah nasibnya. Karena satu satunya harapan orang tua adalah nasib anaknya yang lebih baik di masa datang," tegasnya.

Baca Juga:

Penanganan Kemiskinan di DKI Jakarta Terkendala Penambahan Pendatang

William sangat mendukung berbagai intervensi Pj Gubernur Heru Budi Hartono terkait pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta. Hal tersebut harus dibarengi dengan kerja nyata pemprov tentunya.

"Pemprov harus bisa menerjemahkan apa yang menjadi concern dari Pak Heru Budi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem ini. Seperti menyajikan data akurat by name by adress agar bantuan yang disampaikan bisa tepat sasaran," jelasnya.

Sebagai Legislator, PSI siap membantu Pemerintah DKI dalam pelayanan pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrem.

"Kami dari Fraksi PSI akan mengawal segala upaya pemerintah untuk menangani hal itu dan harus dipastikan tepat sasaran," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Heru Budi Instruksikan Jajarannya Jalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Tangani PMK Seperti Penanganan COVID-19
Indonesia
Pemerintah Tangani PMK Seperti Penanganan COVID-19

Pemerintah melakukan sejumlah penanganan agar penyakit mulut dan kuku tidak masif kembali.

Jepang Akan Survei IKN Nusantara
Indonesia
Jepang Akan Survei IKN Nusantara

Berdasarkan permohonan Menteri MLIT, JICA telah mengajukan surat kepada Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga untuk melakukan survei di IKN pada akhir November ini.

Presiden Jokowi akan Bagikan Bansos hingga Sertifikat Tanah di Blora
Indonesia
Presiden Jokowi akan Bagikan Bansos hingga Sertifikat Tanah di Blora

Kepala Negara diagendakan mengunjungi pasar di Kabupaten Blora untuk membagikan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang dan masyarakat yang ada di sana.

Banjir di Kabupaten Bekasi Meluas, Rendam 73 Titik dengan Ketinggian 10-70 Cm
Indonesia
Banjir di Kabupaten Bekasi Meluas, Rendam 73 Titik dengan Ketinggian 10-70 Cm

banjir yang menggenangi 73 titik itu memiliki ketinggian bervariasi, mulai 10 sampai dengan 70 sentimeter.

KPK Pastikan Penjagaan TNI di MA Tak Pengaruhi Penyidikan Kasus Suap Hakim Agung
Indonesia
KPK Pastikan Penjagaan TNI di MA Tak Pengaruhi Penyidikan Kasus Suap Hakim Agung

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penjagaan militer di Mahkamah Agung (MA) tidak akan mempengaruhi penyidikan yang sedang dilakukan terhadap kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

[HOAKS atau FAKTA]: Hakim Tolak Banding, Ferdy Sambo Tetap Divonis Mati
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Hakim Tolak Banding, Ferdy Sambo Tetap Divonis Mati

Akun Youtube Benang Merah (https://youtube.com/@benangmerah5232) pada 19 Februari 2023 mengunggah sebuah video yang masih terkait dengan pelaku pembunuhan Brigadir J.

Panpel Arema Desak Polisi Lakukan Autopsi Korban Tragedi Kanjuruhan
Indonesia
Panpel Arema Desak Polisi Lakukan Autopsi Korban Tragedi Kanjuruhan

Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Abdul Haris mendesak aparat kepolisian melakukan autopsi terhadap jenazah ratusan orang yang meninggal dunia saat tragedi Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, untuk memastikan penyebab kematiannya.

Walkot Bandung Sebut Harta Kekayaan PNS Naik Karena Dapat Berbagai Fasilitas
Indonesia
Walkot Bandung Sebut Harta Kekayaan PNS Naik Karena Dapat Berbagai Fasilitas

Ia mengimbau agar para pejabat tidak memamerkan harta kekayaan yang diperoleh. Meski ia mengakui jika saat menjadi pejabat, banyak fasilitas yang didapatkan.

NasDem Minta Pemerintah Gerak Cepat Respons Kasus Hepatitis Akut
Indonesia
NasDem Minta Pemerintah Gerak Cepat Respons Kasus Hepatitis Akut

Pemerintah diminta bertindak cepat dalam merespons persoalan kasus hepatitis akut yang diduga telah menyerang sejumlah anak. Respons cepat dibutuhkan untuk memberi ketenangan kepada masyarakat dan menjadi tindakan preventif atas munculnya penyakit tersebut.

Rayakan Imlek Nasional, Jokowi Ungkap Potensi Ekonomi Minus 17 Persen
Indonesia
Rayakan Imlek Nasional, Jokowi Ungkap Potensi Ekonomi Minus 17 Persen

Apabila ekonomi nasional sampai minus seperti itu, maka upaya mengembalikan akan sangat sulit.