PSI DKI Tolak Kenaikan Pendapatan Dewan Rp888 Miliar Rapat Paripurna pengumuman AKD DPRD DKI Jakarta, Senin (21/10). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari partainya untuk menolak kenaikan rencana kerja tahunan (RKT) menjadi Rp888 miliar.

“Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini (RKT)," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta PSI Michael Victor Sianipar di Jakarta, Senin (30/11).

Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi COVID-19 terjadi. Banyak orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.

Baca Juga:

PSI Nilai Target Pajak APBD DKI Rp43,37 Triliun Ketinggian

"Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan,” kata Michael.

Michael menuturkan, pembahasan anggaran yang menyangkut hak-hak anggota dewan sudah melalui rapat di internal PSI antara fraksi dan DPW, bahkan sudah dikonsultasikan juga dengan DPP.

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Lanjut dia, keputusan yang telah diambil partai harus dilaksanakan oleh Fraksi PSI dan menjadi landasan pandangan umum fraksi yang telah disampaikan di rapat paripurna.

Michael menuturkan, bila anggota Fraksi PSI DPRD tidak dilaksanakan akan ada sanksi disiplin partai yang tegas.

“Kami tentunya ingin agar kegiatan anggota dewan mendapatkan dukungan yang memadai dari APBD. Namun sekali lagi, kami ingatkan bahwa perhitungan biaya harus mengedepankan asas kepantasan, kewajaran, dan peraturan perundangan yang berlaku,” ucapnya.

Baca Juga:

Pimpinan DPRD DKI: Anggota Rangkulan dengan Wagub Wajib Tes COVID-19

Dalam rancangan APBD DKI tahun 2021, RKT tiap anggota DPRD mencapai Rp8.383.791.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.

Jika dikali dengan 106 anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, butuh anggaran sebesar Rp888.681.846.000 dalam satu tahun.

Angka itu melonjak drastis dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu pos anggaran yang mengakibatkan meroketnya nilai RKT adalah kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD. (Asp)

Baca Juga:

Wagub DKI Positif Corona, Setiap Tamu Anies Wajib Rapid Test

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Pimpinan KPK Bertemu Zulhas dan Jazilul Berpotensi Sandera Proses Hukum
Indonesia
Pimpinan KPK Bertemu Zulhas dan Jazilul Berpotensi Sandera Proses Hukum

Haris Azhar mengatakan seharusnya Firli Bahuri Cs menghindari pertemuan tersebut. Menurut dia, pertemuan pimpinan KPK dengan pimpinan MPR berpotensi menyandera proses hukum

[HOAKS atau FAKTA]: Bank BCA Bakal PHK Besar-besaran
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bank BCA Bakal PHK Besar-besaran

Fungsi kantor cabang nantinya akan bergeser menjadi fokus layanan-layanan yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi

Pemberlakuan PPKM di Solo, Tim Gabungan Temukan Orang Tua Ajak Anak ke Pasar
Indonesia
Pemberlakuan PPKM di Solo, Tim Gabungan Temukan Orang Tua Ajak Anak ke Pasar

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hari pertama di Solo, Jawa Tengah masih ditemukan adanya pelanggaran, Senin (11/1).

Polisi Kembali Periksa Kekasih Editor Metro TV
Indonesia
Polisi Kembali Periksa Kekasih Editor Metro TV

Yusri menilai, pemanggilan kembali Suci untuk dimintai keterangan atas kasus Yodi sebagai hal yang wajar.

Gubernur Banten Kaji Kembali Sekolah Tatap Muka Januari
Indonesia
Gubernur Banten Kaji Kembali Sekolah Tatap Muka Januari

Banten mengkaji kembali rencana pembukaan KBM secara tatap muka untuk SMA/SMK yang akan dilaksanakan mulai awal Januari 2021.

Indonesia Keluarkan Surat Utang, Cadangan Devisa Naik
Indonesia
Indonesia Keluarkan Surat Utang, Cadangan Devisa Naik

Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi.

Keluarga Besar Denjaka TNI-AL Dapat Bantuan 300 Alat Tes Cepat COVID-19
Indonesia
Keluarga Besar Denjaka TNI-AL Dapat Bantuan 300 Alat Tes Cepat COVID-19

Alat tes cepat juga dapat disalurkan Denjaka untuk membantu masyarakat sekitar lingkungan

Guru Besar UNS Kritik Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi
Indonesia
Guru Besar UNS Kritik Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi

"Ya kalau seperti itu kan ngakali saja. Padahal fokusnya bukan besaran nilainya, tapi kenapa itu dianulir? Menurut saya hanya mengangkangi saja itu," ujar Pujiyono.

KRL Bekasi-Kota Anjlok di Kampung Bandan, KCI Rekayasa Pola Perjalanan
Indonesia
KRL Bekasi-Kota Anjlok di Kampung Bandan, KCI Rekayasa Pola Perjalanan

Kereta Rel Listrik (KRL) relasi Bekasi Jakarta Kota, anjlok di Stasiun Kampung Bandan, Jakarta Utara, pada Jumat (30/10) pukul 09.40 WIB.

Menag Keluarkan Protokol Kesehatan di Pendidikan Keagamaan
Indonesia
Menag Keluarkan Protokol Kesehatan di Pendidikan Keagamaan

Ada 4 ketentuan utama yang berlaku dalam pembelajaran di masa pandemi