PSI DKI Klaim Tak Pernah Setujui Kenaikan RKT Rp888 Miliar Anggota BK DPRD DKI fraksi PSI August Hamonangan Pasaribu (kiri) dan Wakil Ketua Fraksi PSI Justin di DPRD DKI, Jumat (29/11/2019). ANTARA/Livia Kristianti/pri.

MerahPutih.com - Kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2021 Rp888 miliar masih berpolemik di dewan.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan tegas akan tetap menolak peningkatan RKT meskipun fraksi lain setuju.

Baca Juga

Polemik PSI Tolak Kenaikan RKT, Buat Malu Fraksi Lain

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan mengungkapkan, sejak awal fraksinya tidak pernah menyetujui rencana kenaikan RKT yang angkanya drastis.

Dalam rancangan APBD DKI tahun 2021, anggaran RKT dalam satu tahun tertera sebesar Rp888.681.846.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.

Jika jumlah tersebut dibagi dengan 106 Anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, maka tiap anggota DPRD mencapai Rp8.383.791.000. Angka itu melonjak dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152.329.612.000 per tahun.

"Supaya tidak simpang siur, tidak pernah ada kami iyakan adanya kenaikan tersebut," ujar August dalam diskusi virtual yang digelar PSI, Kamis (3/12).

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Meski pun fraksi lain kekeh untuk meningkatkan anggaran RKT, ucap August, Fraksi PSI nantinya akan dengan lantang menyuarakan pandangan tidak menyetujui dalam Rapat Paripurna (Rapur) APBD Tahun Anggaran 2021 pada Senin (7/12) pekan depan.

"Kembali kami tegaskan bahwa di pandangan umum rapur itu lah hasil akhir bahwa kami menolak tidak setuju adanya kenaikan RKT," paparnya.

Pria Kelahiran Pematang Siantar, 25 Agustus 1969 ini menuturkan, ketegasan Fraksi PSI DKI menolak kenaikan RKT atas dorongan dari PSI DKI dan pusat. Memang, menurut dia, keputusan ini perlu diambil mengingat dalam masa pandemi, di mana warga kini masih dalam kesusahan.

"Kami selalu kembali merasa didukung oleh DPW maupun DPP dan selalu kami berkoordinasi untuk memberikan yang terbaik kepada warga Jakarta," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga

Pekan Depan Rapat Paripurna, DPRD dan Pemprov Kebut Pembahasan APBD 2021

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bamsoet Kritik Respon Lamban Kemenlu Terkait Kematian ABK WNI di Kapal Tiongkok
Indonesia
Bamsoet Kritik Respon Lamban Kemenlu Terkait Kematian ABK WNI di Kapal Tiongkok

"Akibat kelambanan dan sikap minimalis itu, para almarhum dan keluarganya tidak mendapatkan perlakuan yang layak," kata Bamsoet

Pembakar Bendera PDIP Resmi Dilaporkan, Ancaman Penjara 6 Tahun Menanti
Indonesia
Pembakar Bendera PDIP Resmi Dilaporkan, Ancaman Penjara 6 Tahun Menanti

Pihak PDIP membawa barang bukti berupa print out media massa dan video aksi pembakaran bendera partai.

Pemerintah Kekurangan Ribuan Dokter dan Relawan Tanggulangi COVID-19
Indonesia
Pemerintah Kekurangan Ribuan Dokter dan Relawan Tanggulangi COVID-19

Gugus Tugas telah bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait ketersediaan relawan tenaga medis, termasuk LSM dan perguruan tinggi.

Kesadaran Masyarakat dan Pelayanan Rumah Sakit Kunci Peningkatan Angka Sembuh
Indonesia
Kesadaran Masyarakat dan Pelayanan Rumah Sakit Kunci Peningkatan Angka Sembuh

Ia menambahkan bahwa kesadaran masyarakat untuk segera mengakses layanan rawatan itu menjadi kunci dari kontribusi angka ini.

Gelar Dangdutan, RSD Wisma Atlet Klaim Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Gelar Dangdutan, RSD Wisma Atlet Klaim Patuhi Protokol Kesehatan

Selain petugas kesehatan, tidak ada orang lain yang diizinkan masuk.

Tugas Berat Menanti Irjen Rycko Amelza Dahniel dan Irjen Boy Rafli Amar
Indonesia
Tugas Berat Menanti Irjen Rycko Amelza Dahniel dan Irjen Boy Rafli Amar

Salah satunya mengantisipasi angka kambuh bagi mantan napi untuk kembali menjadi pelaku teror masih cukup tinggi

Umat Islam Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Salat Idul Adha
Indonesia
Pengusaha Desak DPR Terus Bahas RUU Cilaka di Tengah Pagebluk COVID-19
Indonesia
Pengusaha Desak DPR Terus Bahas RUU Cilaka di Tengah Pagebluk COVID-19

Padahal, RUU Cipta Kerja terdiri atas 11 klaster dan masalah ketenagakerjaan hanya satu di antaranya

Gerindra: Kebijakan Nadiem Bikin Gaduh
Indonesia
Gerindra: Kebijakan Nadiem Bikin Gaduh

Menteri Nadiem dan para pejabat di lingkungan Kemendikbud harus dievaluasi