PSI Desak Pemprov DKI Batalkan Pembangunan RTH di Tengah Pagebluk COVID-19 Gubernur DKI Anies Baswedan. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyoroti kebijakan Pemprov DKI yang masih terus melakukan perencanaan pembangnan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di tengah wabah corona.

Padahal Pemprov DKI sudah berani memangkas proyeksi anggaran pendapatan daerah tahun 2020 menjadi Rp47,18 triliun dari Rp87,95 triliun atau turun sekitar 53,65 persen dari target awal akibat pandemi COVID-19.

Baca Juga

Menhub Izinkan Semua Moda Transportasi Beroperasi Mulai Besok dengan Syarat

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Viani Limardi mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk segera membatalkan rencana tersebut kemudian memfokuskan anggaran untuk pelayanan kesehatan dan pemberian bantuan sosial (bansos).

“Dua bulan lalu Pak Anies menyatakan Jakarta genting virus corona. Lalu bulan Mei ini gaji dan tunjangan PNS dipotong, katanya dialihkan untuk pandemi COVID-19. Tapi kenapa rencana pembangunan RTH taman malah jalan terus? Kita semua jadi bingung, kok Pak Gubernur tidak konsisten,” kata Viani di Jakarta, Rabu (6/5).

Aa
6 lelang proyek pembangunan RTH taman di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Foto: lpse.jakarta.go.id

Berdasarkan situs lpse.jakarta.go.id, terdapat 6 lelang proyek pembangunan RTH taman di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dengan total nilai Rp14,2 miliar. Lokasinya tersebar di Kecamatan Ciracas, Cakung, Kebon Jeruk, Pasar Minggu ada dua lokasi, dan Tanjung Priok. Status lelang tersebut sudah selesai dan tinggal penandatanganan kontrak.

“Kami sudah ajukan keberatan di Komisi D dua minggu lalu, anggota dewan yang lain juga ikut mempertanyakan hal yg sama. Setelah diprotes sana-sini, pihak Dinas Pertamanan bilang akan meninjau kembali kegiatan yang tidak prioritas seperti pembangunan RTH, tapi nyatanya tetap dilanjutkan," terang Viani.

Dirinya mengaku terkejut dan heran saat mendapatkan informasi bahwa rencana revitalisasi Taman Tebet tetap berlanjut dengan biaya anggaran yang cukup besar, diperkirakan sekitar Rp50 miliar atau bahkan lebih.

“Pandemi COVID-19 masih jauh dari selesai, saya mohon Dinas Pertamanan jangan mencari kesempatan di tengah kesempitan. Pak Gubernur dan timnya harus memastikan birokrasi fokus bekerja menyelesaikan masalah pandemi, seperti layanan kesehatan dan bantuan sosial," ucap dia

Baca Juga

Jokowi: Kurva COVID-19 Harus Turun dengan Cara Apapun

Viani menilai kejadian ini menunjukkan tidak adanya arah kebijakan anggaran yang jelas dari Gubernur Anies.

“Di tengah situasi pandemi seperti ini sangat dibutuhkan arahan dan koordinasi yang jelas dari pimpinan. Gubernur harus memberikan perintah yang jelas kepada tiap dinas, mana anggaran mana yang boleh dibelanjakan dan mana yang tidak, jangan sampai ada kebingungan di birokrasi, sehingga mereka bergerak sendiri-sendiri," tutup Viani. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari Ini Presiden Jokowi Launching Subsidi Karyawan Rp600 Ribu
Indonesia
Hari Ini Presiden Jokowi Launching Subsidi Karyawan Rp600 Ribu

Ida mengungkapkan bahwa Kemnaker telah menerima 2,5 data calon penerima subsidi gaji/upah dari BPJS Ketenagakerjaan pada hari Senin (24/8) lalu

Uang Suap Djoko Tjandra Diduga Mengalir ke Atasan Irjen Napoleon
Indonesia
Uang Suap Djoko Tjandra Diduga Mengalir ke Atasan Irjen Napoleon

Djoko Soegiarto Tjandra dapat masuk ke Indonesia, maka Djoko Soegiarto Tjandra bersedia memberikan uang sebesar Rp10 miliar melalui Tommy Sumardi untuk diberikan kepada pihak-pihak yang turut mengurus.

Indonesia Keluarkan Surat Utang, Cadangan Devisa Naik
Indonesia
Indonesia Keluarkan Surat Utang, Cadangan Devisa Naik

Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi.

 DPRD Usulkan Disdik DKI Tak Ambil Proyek Rehabilitasi Sekolah
Indonesia
DPRD Usulkan Disdik DKI Tak Ambil Proyek Rehabilitasi Sekolah

Karena kita menginginkan urusan Dinas Pendidikan adalah urusan kurikulum pendidikan, tidak ikut-ikutan dalam pembangunan fisik," ujar Jhonny

[HOAKS atau FAKTA]: Tanpa BPJS RS Citarum Terima Pengobatan Gratis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tanpa BPJS RS Citarum Terima Pengobatan Gratis

Beredar pesan berantai di aplikasi WhatsApp tentang di Rumah Sakit (RS) Panti Wilasa Citarum, Semarang, Jawa Tengah yang membuka program pengobatan gratis bagi masyarakat yang sedang sakit.

 Hasil Uji 123.572 Orang, Kasus Positif COVID-19 Hari Ini Bertambah 689
Indonesia
Hasil Uji 123.572 Orang, Kasus Positif COVID-19 Hari Ini Bertambah 689

Data tersebut sekaligus melengkapi akumulasi data sebelumnya yang mana untuk kasus positif bertambah sebanyak 689 sehingga total menjadi 15.438.

Ida Fauziyah Jadi Menteri Keempat Jokowi yang Positif Corona
Indonesia
Ida Fauziyah Jadi Menteri Keempat Jokowi yang Positif Corona

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dinyatakan positif COVID-19.

Polri Beberkan Alasan Habiskan Duit APBN Miliaran Rupiah Bayar Influencer
Indonesia
Polri Beberkan Alasan Habiskan Duit APBN Miliaran Rupiah Bayar Influencer

Lelang tersebut pun, telah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Fadli Zon dan Sandiaga Uno Disebut Berpeluang Gantikan Edhy Prabowo
Indonesia
Fadli Zon dan Sandiaga Uno Disebut Berpeluang Gantikan Edhy Prabowo

Bursa calon Menteri Kelautan dan Perikanan mencuat ke publik setelah Edhy Prabowo ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keputusan Jokowi Larang Warga Mudik Dinilai Tepat
Indonesia
Keputusan Jokowi Larang Warga Mudik Dinilai Tepat

Menurut Karyono, kebijakan larangan mudik memang terasa berat bagi masyarakat.