PSI Desak Ketua DPRD DKI Gelar Paripurna Interpelasi Formula E Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo di Lapangan Monas, Jumat (20/9/2019). ANTARA/Livia Kristianti/aa. (Antara/Livia Kristianti) Formula E.

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta mendesak Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi untuk mengagendakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) terkait hak interpelasi Formula E.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar berujar, sudah hampir 1 bulan sejak usulan interpelasi diajukan Fraksi PSI dan dan PDIP Perjuangan kepada pimpinan DPRD, hingga kini masih mandek. Setelah Bamus rampung digelar, DPRD langsung kebut rapar paripurna interpelasi.

"Interpelasi ini (Formula E) segera diparipurnakan," ujar Michael saat konfrensi pers yang digelar PSI DPRD DKI, Rabu (22/9).

Baca Juga:

Satu Massa 'Tersundul' Mobil RAISA, Polisi-Massa Penolak Formula E Bentrok

Adapun untuk meminta penjelasan Anies Baswedan soal Formula E, DPRD mesti menggelar rapat paripurna. Dalam rapat paripurna tersebut, anggota yang hadir harus memenuhi kuorum 50 persen + 1, atau sebanyak 54 dari total 106 anggota DPRD.

Michael mengaku optimistis pada saat rapat paripurna nanti, akan ada anggota fraksi DPRD lain yang mendukung juga hak interpelasi mobil balap Formula E.

 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo di Lapangan Monas, Jumat (20/9/2019). ANTARA/Livia Kristianti/aa. (Antara/Livia Kristianti)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo di Lapangan Monas, Jumat (20/9/2019). ANTARA/Livia Kristianti/aa. (Antara/Livia Kristianti)

Maka dari itu, Michael kembali meminta pimpinan DPRD agar secepatnya menjadwalkan rapat paripurna interpelasi. Karena ini adalah kewajiban dewan Kebon Sirih, jangan menghilangkan hak-hak para anggota DPRD.

"33 anggota DPRD yang sudah menggunakan hak interpelasi yang dilindungi undang-undang dan juga dijamin oleh undang-undang," paparnya.

Baca Juga:

PSI Bandingkan Commitment Fee Formula E, Ini Jawaban Wagub DKI

Ia juga berpandangan, satu bulan merupakan waktu yang cukup lama dalam pengajuan hak interpelasi. Saatnya DPRD DKI menyudahi perang opini di masyarakat dalam interpelasi ini.

"Saya rasa sudah cukup selama satu bulan ini di partai partai maupun para politisi anggota DPRD secara individu mempertimbangkan matang-matang apakah interpelasi ini diperlukan atau tidak," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Wagub DKI Sebut Pergantian Pimpinan BPK DKI tidak Terkait Rekomendasi Formula E

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Sebut Semua Program Pemulihan Dampak COVID-19 Rawan Dikorupsi
Indonesia
KPK Sebut Semua Program Pemulihan Dampak COVID-19 Rawan Dikorupsi

KPK tidak akan segan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) bila terdeteksi ada pejabat negara yang melakukan korupsi terkait pemulihan dampak COVID-19

Hari ini, Indonesia Terima 15 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac
Indonesia
Hari ini, Indonesia Terima 15 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac

Menkes meminta bantuan daerah, atau swasta untuk bisa bahu-membahu membantu jika kesulitan untuk bisa menyalurkan 426 juta vaksin.

Satgas Ungkap Penyebab Kasus COVID-19 di Indonesia Tinggi
Indonesia
Satgas Ungkap Penyebab Kasus COVID-19 di Indonesia Tinggi

Wiku membandingkan kasus di Indonesia yang masih tinggi dengan Singapura dan Tiongkok

Kebijakan Ganjil Genap saat PPKM Dinilai Kontraproduktif
Indonesia
Kebijakan Ganjil Genap saat PPKM Dinilai Kontraproduktif

Penerapan ganjil genap di Jakarta saat pandemi COVID-19 tak henti-hentinya menuai kritik.

Dewan Pers: Pemidanaan Jurnalis di 2020 Preseden Buruk
Indonesia
Dewan Pers: Pemidanaan Jurnalis di 2020 Preseden Buruk

Dewan Pers mengingatkan bahwa kasus Diananta adalah kasus pers yang semestinya diselesaikan berdasarkan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers .

Urus SIM di Polresta Sidoarjo Gratis Vaksin COVID-19 Lho
Indonesia
Urus SIM di Polresta Sidoarjo Gratis Vaksin COVID-19 Lho

Alhamdulillah respon masyarakat cukup baik

KPK Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Kasus Suap Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Kasus Suap Edhy Prabowo

Deputi Penindakan KPK, Karyoto mengatakan, tim penyidik bakal menggeledah sejumlah tempat yang sudah disegel sebelumnya.

Wagub DKI Jadi Saksi Terdakwa Rizieq Kasus Kerumunan Petamburan
Indonesia
Wagub DKI Jadi Saksi Terdakwa Rizieq Kasus Kerumunan Petamburan

Ahmad Riza Patria dikabarkan akan menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Rizieq Shihab dalam kasus kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat.

Banyak yang Terpapar COVID-19 saat PTM, DPR Sebut Pemerintah Belum Siap
Indonesia
Banyak yang Terpapar COVID-19 saat PTM, DPR Sebut Pemerintah Belum Siap

Temuan adanya siswa sekolah yang terpapar COVID-19 saat pembelajaran tatap muka terbatas, menjadi bukti ketidaksiapan dalam menjalankan protokol kesehatan.

Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Kini Turun Jadi 82.687 Orang
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Kini Turun Jadi 82.687 Orang

"Sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 82.687 orang yang masih dirawat atau yang isolasi mandiri," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia di Jakarta Senin (12/7).