PSI Desak Anies Segera Lunasi Tunjangan PNS Bulan Desember 2020 Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. (ANTARA/HO-Balai Kota Jakarta)

MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk segera membayarkan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) bulan Desember 2020 tanpa dikenai pemotongan.

“Saya cek di situs simpeg.jakarta.go.id, ternyata tunjangan PNS belum dibayarkan," kata anggota DPRD Fraksi PSI August Hamonangan di Jakarta, Selasa (19/1).

Jika Anies belum melunasi tunjangan, ia berpendapat, para ASN akan resah. Nantinya bisa mengganggu kinerja pemerintah DKI dalam melayani masyarakat.

Baca Juga:

Kenapa Anies Tak Undang Influencer Saat Peluncuran Vaksinasi di Jakarta?

Kebijakan Anies yang akan membayar tunjangan bulan Desember 2020 secara penuh tertuang di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Anggota BK DPRD DKI fraksi PSI August Hamonangan Pasaribu (kiri) dan Wakil Ketua Fraksi PSI Justin di DPRD DKI, Jumat (29/11/2019). ANTARA/Livia Kristianti/pri.
Anggota BK DPRD DKI fraksi PSI August Hamonangan Pasaribu (kiri) dan Wakil Ketua Fraksi PSI Justin di DPRD DKI, Jumat (29/11/2019). ANTARA/Livia Kristianti/pri.

Salah satu perubahan di dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2021 terdapat di pasal 4 yang menerangkan bahwa rasionalisasi penghasilan terhitung sejak April sampai dengan November 2020. Hal ini berbeda dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2020 yang mengatur rasionalisasi penghasilan berlaku bulan April hingga Desember 2020.

Baca Juga:

Tiga Unsur Mulai Divaksin di DKI, Anies Minta Tak Abai Protokol Kesehatan

Itu berarti tunjangan PNS pada bulan Desember akan dibayarkan secara penuh atau tidak dikenakan pemotongan.

Sebelumnya, tunjangan bulan April hingga November 2020 telah diberikan sebanyak 50 persen.

“Mohon Pak Gubernur tidak menunda-nunda pembayaran hak para PNS,” pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Anies Minta Para Penerima BST Bijak Gunakan Uangnya

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bekas Mensos Juliari Jalani Pemeriksaan Perdana di KPK
Indonesia
Bekas Mensos Juliari Jalani Pemeriksaan Perdana di KPK

Juliari tiba di Gedung KPK, Jakarta, pukul 13.47 WIB.

Waspadai Penumpang Gelap Aksi Massa UU Cipta Kerja
Indonesia
Waspadai Penumpang Gelap Aksi Massa UU Cipta Kerja

Menurutnya, tak menutup kemungkinan akan ada penumpang gelap muncul untuk memprovokasi masyarakat yang hendak melakukan demonstrasi.

Marak Begal Sepeda, Wagub Minta Warga Galakkan Kembali Siskamling
Indonesia
Marak Begal Sepeda, Wagub Minta Warga Galakkan Kembali Siskamling

Pemprov DKI Jakarta mengklaim sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam menjaga keamanan antisipasi maraknya begal sepeda di wilayah ibu kota.

Polisi Tindak Pengendara Motor yang Kerap Kebut-kebutan di Kawasan Monas
Indonesia
Polisi Tindak Pengendara Motor yang Kerap Kebut-kebutan di Kawasan Monas

Mereka melakukan kebut-kebutan karena jalanan di Medan Merdeka yang luas, sepi, dan minim hambatan.

128 Sepeda Sewa Milik DKI Hangus Dibakar Massa Aksi UU Cipta Kerja
Indonesia
128 Sepeda Sewa Milik DKI Hangus Dibakar Massa Aksi UU Cipta Kerja

Sebanyak 128 sepeda sewa atau bike sharing yang dipajang di kawasan Jakarta hangus terbakar pasca aksi demonstrasi menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

KPK-Kemenkes Fasilitasi 50 Tahanan Tes SWAB
Indonesia
KPK-Kemenkes Fasilitasi 50 Tahanan Tes SWAB

50 tahanan KPK yang melakukan uji ini berasal dari tiga rumah tahanan

Rumahnya Kebanjiran, Ketum Partai Emas Nilai DKI Krisis Kepemimpinan
Indonesia
Rumahnya Kebanjiran, Ketum Partai Emas Nilai DKI Krisis Kepemimpinan

Pemimpin seharusnya tidak hanya melakukan tinjauan

Banjir Bandang Hanyutkan 29 Rumah di Bolaang Mangondow
Indonesia
Banjir Bandang Hanyutkan 29 Rumah di Bolaang Mangondow

Berdasarkan data sementara, banjir bandang berdampak pada 1.032 kepala keluarga atau 3.188 jiwa.

PKS Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi COVID-19 Tenaga Kesehatan
Indonesia
PKS Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi COVID-19 Tenaga Kesehatan

Menanggapai hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati meminta agar pemerintah bisa lebih mempercepat pelaksanaan vaksinasi pada kelompok target kedua dan seterusnya yakni petugas layanan publik dan lansia.

Anies Dinilai Buruk dalam Tangani Laju Penambahan Pasien COVID-19
Indonesia
Anies Dinilai Buruk dalam Tangani Laju Penambahan Pasien COVID-19

Ada yang salah dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).