PSI Desak Anies Revisi Pergub Kepengurusan RT dan RW Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaui akun Youtube resminya di Jakarta, Senin (13/12/2021) (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

MerahPutih.com - Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dinilai sudah tak relevan, karena terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 yang mengatur tentang lembaga kemasyarakatan.

“Kami kemarin menerima audiensi dari pengurus RT dan RW. Mereka mengeluhkan Pak Gubernur kurang responsif terhadap produk hukum baru dari Kementerian Dalam Negeri yang mengubah beberapa hal terkait kelembagaan RT dan RW,” kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana di Jakarta, Kamis (16/12).

William menjelaskan bahwa Permendagri 18/2018 telah terbit pada April 2018 dan seharusnya diikuti dengan perubahan pergub. Salah satu hal paling signifikan adalah terkait dengan masa bakti pengurus RT dan RW yang pada Permendagri 18/2018 diatur menjadi 5 tahun, sedangkan dalam Pergub 171/2016 masa bakti RT dan RW selama 3 tahun.

Baca Juga:

Survei Voxpol: Kekuatan Prabowo dan Ganjar Jauh Melampaui Anies

“Sudah hampir 4 tahun permendagri ini terbit, tapi Pak Anies tidak punya perhatian terhadap pengurus wilayah sehingga tidak merevisi pergub. Akhirnya hingga hari ini kelembagaan RT dan RW mengikuti produk hukum yang sudah usang,” papar William.

Ia menambahkan bahwa kepengurusan tingkat RT dan RW adalah bagian penting dari berjalannya pemerintahan apalagi dalam masa pandemi COVID-19, sehingga sudah seharusnya kelembagaannya dapat tertata dengan baik dan memiliki kepastian hukum.

“Selama ini, Pemprov mengandalkan pengurus RT dan RW untuk bergerak di wilayah melayani masyarakat. Namun, saya menyayangkan kepastian hukum mereka malah tidak diperhatikan,” tutup William. (Asp)

Baca Juga:

Anies Minta Para Orangtua Segera Bawa Anaknya ke Sentra Vaksinasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Raja OTT KPK Harun Al Rasyid Lolos Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung
Indonesia
Eks Raja OTT KPK Harun Al Rasyid Lolos Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung

Harun yang kini menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri, lolos seleksi administrasi calon hakim agung.

Marsekal Hadi Tjahjanto Dikabarkan Masuk Kabinet, Moeldoko: Tunggu Saja Waktunya
Indonesia
Marsekal Hadi Tjahjanto Dikabarkan Masuk Kabinet, Moeldoko: Tunggu Saja Waktunya

Jadi, tidak harus habis pensiun mendapatkan jabatan baru

Lampu Hotel JHL Solitaire Sambut Peringatan HUT Ke-76 Republik Indonesia
Foto
Lampu Hotel JHL Solitaire Sambut Peringatan HUT Ke-76 Republik Indonesia

Lampu hotel JHL Solitaire (Kanan) dan Hotel Episode (Kiri) menyala membentuk bendera Merah Putih dan Angka 76 di kawasan Gading Serpong, Tangerang

PSI Usul Pembentukan Pansus Sumur Resapan
Indonesia
PSI Usul Pembentukan Pansus Sumur Resapan

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta secara terbuka mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Sumur Resapan.

[HOAKS atau FAKTA]: PPKM Diperpanjang Sampai Kiamat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: PPKM Diperpanjang Sampai Kiamat

Setelah dilakukan penelusuran Mafindo, faktanya gambar tersebut telah disunting

Proyek Satelit Indonesia Dapat Pinjaman USD 150 Juta
Indonesia
Proyek Satelit Indonesia Dapat Pinjaman USD 150 Juta

Dukungan dan jaminan Pemerintah Indonesia terhadap PPP ini menjadi sangat penting bagi keberlangsungan proyek, mengingat skala dan total biaya proyek sebesar USD 540 juta.

Tambah 3.145, Virus Corona Sulit Hilang dari Tanah Air
Indonesia
Tambah 3.145, Virus Corona Sulit Hilang dari Tanah Air

Jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia bertambah 3.145 pada Kamis (16/9).

JakPro Pastikan Tidak Bawa Pawang Hujan untuk Formula E
Indonesia
JakPro Pastikan Tidak Bawa Pawang Hujan untuk Formula E

JakPro tidak akan mengikutsertakan pawang hujan dalam perhelatan balap mobil Formula E, pada Sabtu 4 Juni 2022 mendatang.

BPIP Sebut Terorisme Upaya Hancurkan Peradaban Dunia
Indonesia
BPIP Sebut Terorisme Upaya Hancurkan Peradaban Dunia

Terorisme terjadi karena mengambil ayat sepotong-sepotong

Ketua Jokowi Mania Sebut Tuduhan Teroris kepada Munarman Sangat Menyesatkan
Indonesia
Ketua Jokowi Mania Sebut Tuduhan Teroris kepada Munarman Sangat Menyesatkan

Immanuel menyebut, tuduhan teroris yang disematkan kepada eks Sekretaris Umum FPI itu begitu menyesatkan.