PSI: Buat Apa Maksakan Ganjil Genap?

PSI: Buat Apa Maksakan Ganjil Genap? Kawasan ganjil genap di DKI Jakarta. (ANTARA/DEVI NINDY)

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali menerapkan skema ganjil genap (Gage) di 25 ruas protokol ibu kota saat masa penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) Transisi.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI menilai kebijakan memberlakukan kembali Gage ini kontra produktif dengan penanganan Pandemi COVID-19.

Baca Juga

Senator Fahira Idris Puji Peningkatan Tes COVID-19 di Jakarta

“Kebijakan ganjil genap bertujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Namun, di masa pandemi COVID-19, transportasi umum memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, kebijakan ganjil genap justru akan meningkatkan penyebaran virus," kata anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anthony Winza Minggu (2/8).

Sejumlah kendaraan berhenti saat lampu merah di dekat kawasan aturan ganjil-genap, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Sabtu (6/6/2020). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp).
Sejumlah kendaraan berhenti saat lampu merah di dekat kawasan aturan ganjil-genap, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Sabtu (6/6/2020). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp).

Berdasarkan data Satgas COVID-19 hingga Jumat (31/7), di DKI terdapat 21.339 kasus. Selama seminggu terakhir, rata-rata jumlah kasus sekitar 400 orang per hari. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pada masa PSBB sekitar 100 orang per hari.

“Lalu lintas memang mulai macet, tapi pandemi COVID-19 belum terkendali. Bahkan saat ini kondisinya jauh lebih parah jika dibandingkan dengan masa PSBB. Jika Gage diberlakukan, maka akan semakin banyak warga Jakarta yang berdesak-desakan di transportasi umum. Kebijakan ini sangat membingungkan,” ucap Anthony.

Baca Juga

Pasien COVID-19 di Wisma Atlet Terus Bertambah

Anthony menduga kebijakan Gage ini hanya memikirkan transportasi, namun mengabaikan kesehatan masyarakat. Dia menyarankan agar Pemprov DKI mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar, bukan berpikir secara sektoral.

“Di tengah pandemi begini, buat apa memaksakan ganjil genap? Mungkin Pak Anies lelah dan bingung, sehingga akhirnya mengeluarkan kebijakan yang saya rasa bertentangan dengan logika akal sehat," tutup Anthony. (Asp)

Editor : Andika Pratama Andika Pratama
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Alasan Pangdam Jaya Beri Toleransi Acara Tabur Bunga Gatot cs di TMP Kalibata
Indonesia
Ini Alasan Pangdam Jaya Beri Toleransi Acara Tabur Bunga Gatot cs di TMP Kalibata

Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan, Gatot dan kawan-kawan yang belum izin ke Kementerian Sosial (Kemensos) tetap diperbolehkan masuk, karena mereka telah berjasa buat negara.

Di Jatim, Ketahuan Suhu Badan Tinggi Wajib Masuk Rumah Sakit Jiwa
Indonesia
Di Jatim, Ketahuan Suhu Badan Tinggi Wajib Masuk Rumah Sakit Jiwa

Penyebaran COVID-19 bisa ditekan semaksimal mungkin selama PSBB.

Hambat Kerja KPK, PDIP Dinilai Langgar Hukum
Indonesia
Hambat Kerja KPK, PDIP Dinilai Langgar Hukum

Petrus beranggapan, penggeledahan dan Penyegelan yang dilakukan oleh KPK di Kantor DPP PDIP tidak melanggar hukum dan Etika

 PSI Desak Menteri BUMN Tindak Gerakan yang Tebar Fitnah dan Tolak Ahok
Indonesia
PSI Desak Menteri BUMN Tindak Gerakan yang Tebar Fitnah dan Tolak Ahok

"Pidato orang itu tidak menunjukkan seorang pegawai BUMN yang profesional tapi lebih terkesan sebagai provokator yang reaktif pada informasi yang belum valid dan detail," kata Guntur kepada merahputih.com

Pemprov DKI Hanya Buka Operasional Terminal Pulogebang
Indonesia
Pemprov DKI Hanya Buka Operasional Terminal Pulogebang

Waktu operasional bus AKAP di terminal itu hanya berlaku dari pukul 13.00 hingga 18.00 WIB.

Bertemu di Kertanegara, Prabowo-Airlangga Dinilai Tengah Amankan Diri
Indonesia
Bertemu di Kertanegara, Prabowo-Airlangga Dinilai Tengah Amankan Diri

Dalam pertemuan itu, hadir pula mendampingi Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad

Harta Istri Nurhadi Diduga Mengalir ke Pria Lain
Indonesia
Harta Istri Nurhadi Diduga Mengalir ke Pria Lain

KPK telah menetapkan tiga orang tersangka

Korban Meninggal COVID-19 di Seluruh Dunia 1,1 Juta Lebih
Dunia
Korban Meninggal COVID-19 di Seluruh Dunia 1,1 Juta Lebih

Jumlah korban meninggal akibat COVID-19 di seluruh dunia mencapai 1,1 juta lebih.

Langgar Protokol Kesehatan, Calon Kepala Daerah akan Dipidana
Indonesia
Langgar Protokol Kesehatan, Calon Kepala Daerah akan Dipidana

“Jika tidak, kami akan melakukan tindakan hukum,” tegasnya.

Respons KPK Dituding Gelar Perkara Skandal Djoko Tjandra Cuma Pencitraan
Indonesia
Respons KPK Dituding Gelar Perkara Skandal Djoko Tjandra Cuma Pencitraan

"Kami menghargai pandangan dari siapapun soal hal tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri