PSI: Buat Apa Maksakan Ganjil Genap? Kawasan ganjil genap di DKI Jakarta. (ANTARA/DEVI NINDY)

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali menerapkan skema ganjil genap (Gage) di 25 ruas protokol ibu kota saat masa penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) Transisi.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI menilai kebijakan memberlakukan kembali Gage ini kontra produktif dengan penanganan Pandemi COVID-19.

Baca Juga

Senator Fahira Idris Puji Peningkatan Tes COVID-19 di Jakarta

“Kebijakan ganjil genap bertujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Namun, di masa pandemi COVID-19, transportasi umum memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, kebijakan ganjil genap justru akan meningkatkan penyebaran virus," kata anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anthony Winza Minggu (2/8).

Sejumlah kendaraan berhenti saat lampu merah di dekat kawasan aturan ganjil-genap, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Sabtu (6/6/2020). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp).
Sejumlah kendaraan berhenti saat lampu merah di dekat kawasan aturan ganjil-genap, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Sabtu (6/6/2020). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp).

Berdasarkan data Satgas COVID-19 hingga Jumat (31/7), di DKI terdapat 21.339 kasus. Selama seminggu terakhir, rata-rata jumlah kasus sekitar 400 orang per hari. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pada masa PSBB sekitar 100 orang per hari.

“Lalu lintas memang mulai macet, tapi pandemi COVID-19 belum terkendali. Bahkan saat ini kondisinya jauh lebih parah jika dibandingkan dengan masa PSBB. Jika Gage diberlakukan, maka akan semakin banyak warga Jakarta yang berdesak-desakan di transportasi umum. Kebijakan ini sangat membingungkan,” ucap Anthony.

Baca Juga

Pasien COVID-19 di Wisma Atlet Terus Bertambah

Anthony menduga kebijakan Gage ini hanya memikirkan transportasi, namun mengabaikan kesehatan masyarakat. Dia menyarankan agar Pemprov DKI mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar, bukan berpikir secara sektoral.

“Di tengah pandemi begini, buat apa memaksakan ganjil genap? Mungkin Pak Anies lelah dan bingung, sehingga akhirnya mengeluarkan kebijakan yang saya rasa bertentangan dengan logika akal sehat," tutup Anthony. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tempatkan KSAD dan Wakapolri di Penangan COVID-19, Istana Terinspirasi Negara Lain
Indonesia
Tempatkan KSAD dan Wakapolri di Penangan COVID-19, Istana Terinspirasi Negara Lain

Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, negara lain juga melibatkan aparat keamanan dalam penanganan COVID-19.

PPKM Darurat Hari Pertama Dianggap Lancar, Tapi Kita Tidak Sedang Baik-baik Saja
Indonesia
Seorang Pria Bunuh Diri karena Istri Reaktif COVID-19
Indonesia
Seorang Pria Bunuh Diri karena Istri Reaktif COVID-19

Polsek Cibinong mengungkap kasus suami bunuh diri di Perumahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

PDIP Keukeuh Pilkada Tetap Digelar Serentak 2024
Indonesia
PDIP Keukeuh Pilkada Tetap Digelar Serentak 2024

"Evaluasi Pilkada penting namun belum mengarah pada urgensi perubahan UU Pilkada," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat

Kemenaker Gagalkan Pengiriman 11 Calon Pekerja Migran Nonprosedural ke Timteng
Indonesia
Kemenaker Gagalkan Pengiriman 11 Calon Pekerja Migran Nonprosedural ke Timteng

11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan

Pimpinan DPD Minta BPOM Tak Persulit Perizinan Vaksin Nusantara
Indonesia
Pimpinan DPD Minta BPOM Tak Persulit Perizinan Vaksin Nusantara

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin meminta kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), untuk segera memberikan izin terhadap Vaksin Nusantara.

Risma Tegaskan Penerima Bansos Tak Perlu Takut Melapor jika Ada Kecurangan
Indonesia
Risma Tegaskan Penerima Bansos Tak Perlu Takut Melapor jika Ada Kecurangan

Menteri Sosial Tri Rismaharini blusukan di Yogyakarta untuk mengecek langsung penerimaan bantuan untuk warga terdampak PPKM Darurat.

Dalam 6 Bulan di 2021, Pekerja Migran Kirim Uang Rp 144 Miliar ke NTB
Indonesia
Dalam 6 Bulan di 2021, Pekerja Migran Kirim Uang Rp 144 Miliar ke NTB

Berdasarkan data dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan NTB bahwa remitansi terbanyak dikirim PMI asal Lombok Barat dan Kota Mataram sebesar Rp 72,976 miliar.

Ketua Komisi D Minta Anies Tak Pangkas Anggaran Banjir
Indonesia
Ketua Komisi D Minta Anies Tak Pangkas Anggaran Banjir

Anggaran 2020 tidak seharusnya dipangkas meski APBD atau PAD DKI dialihkan untuk penanganan kasus corona di Jakarta.

Mahfud Sebut Mer-C Tidak Berwenang Tes Swab COVID-19
Indonesia
Mahfud Sebut Mer-C Tidak Berwenang Tes Swab COVID-19

Mahfud MD menyatakan Mer-C tidak mempunyai laboratorium dan kewenangan untuk melakukan tes swab COVID-19.