PSI: Anies Harus Adil Berikan Tunjangan bagi Pegawai Pemprov DKI Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memberikan keterangan kepada awak media di Balai Kota, usai meninjau pelaksanaan PSBB di Jakarta, Jumat (10/4/2020) (ANTARA/HO-Balai Kota Jakarta)

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan untuk berlaku adil dalam memberikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) pegawai negeri sipil (PNS) lingkungan Pemprov DKI.

Pasalnya, anggota DPRD DKI Fraksi PSI August Hamonangan menerima kabar bahwa pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Dinas Kominfo akan mendapatkan tunjangan penuh. Padahal diberitakan sebelumnya, tunjangan ASN DKI dipotong karena pendapatan pajak daerah jeblok akibat corona.

Baca Juga:

Gugus Tugas Nasional Hadirkan Dua Mobile Combat COVID-19 di Jawa Timur

"Pekerjaan mereka tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tidak berisiko tinggi," kata August di Jakarta, Rabu (27/5).

Bahkan, lanjut dia, ada kabar menjelang Lebaran Idulfitri 2020 kemarin anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) mendapatkan THR, sedangkan para PNS tidak. Pembayaran THR bagi anggota TGUPP telah telah beredar di medsos.

"Jangan sampai ada kesan Pak Gubernur pilih kasih dalam memberikan tunjangan penghasilan," jelas August.

Tangkapan layar Siaran Langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan grafik kasus COVID-19 lewat kanal YouTube DKI Jakarta, Selasa (19/5/2020). ANTARA/Livia Kristianti
Tangkapan layar Siaran Langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan grafik kasus COVID-19 lewat kanal YouTube DKI Jakarta, Selasa (19/5/2020). ANTARA/Livia Kristianti

August menyayangkan Pemda DKI belum memiliki mekanisme yang baku untuk mengatur besaran tunjangan pegawai.

"Pemberian tunjangan harus adil agar tidak timbul kecemburuan dan kecurigaan di antara pegawai. Saya kira para PNS legowo jika tunjangan 100 persen diberikan kepada tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien COVID-19," ucapnya.

Selain itu, August menerangkan, pemberian tunjangan yang lebih besar juga bisa diberikan bagi para pegawai yang benar-benar berpeluh keringat bekerja di lapangan untuk mengatasi pandemi.

"Misalnya pegawai Kelurahan, Kecamatan, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Satpol PP, dan Dinas Perhubungan (Dishub)," tutupnya.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Fokus Tangani Dampak Sosial Ekonomi akibat COVID-19

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Chaidir menyatakan tunjangan PNS dipotong karena buruknya realisasi pendapatan akibat pandemi COVID-19.

Kebijakan ini juga mengikuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. (Asp)

Baca Juga:

Jokowi Ingin 'New Normal' Segera Disosialisasikan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Jangan Keluar Rumah, Semua Wilayah di Jakarta Masuk Zona Merah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jangan Keluar Rumah, Semua Wilayah di Jakarta Masuk Zona Merah

Bahkan, pada Minggu 21 Juni ada satu daerah yang masuk zona tidak terdampak yaitu Kepulauan Seribu sekarang sudah menjadi resiko sedang

Perkara TPPU Pembiayaan PT Danareksa, Kejagung Garap Dirkeu PT Evio Sekuritas
Indonesia
Jasa Marga Prediksi Puncak Arus Mudik Libur Maulid Lusa
Indonesia
Jasa Marga Prediksi Puncak Arus Mudik Libur Maulid Lusa

Jasa Marga juga telah melakukan penghentian sementara pekerjaan konstruksi pada periode libur Maulid Nabi

 Wagub DKI: Alhamdulilah Kasus Corona di Jakarta Alami Penurunan
Indonesia
Wagub DKI: Alhamdulilah Kasus Corona di Jakarta Alami Penurunan

"Alhamdulillah sekarang Jakarta tren penurunan kasus. Tapi kita tidak boleh cepat puas," kata Riza Patria

Jokowi Diminta tidak Tiru Langkah Donald Trump Terapkan New Normal
Indonesia
Jokowi Diminta tidak Tiru Langkah Donald Trump Terapkan New Normal

Di Indonesia, pemerintah memang tengah menggalakkan penerapan new normal.

PSBB Kembali Diberlakukan, Jumlah Kecelakaan di DKI Meningkat
Indonesia
PDIP Minta Hak Konstitusional Keluarga Jokowi dan Anak Ma'ruf Amin Tak Dikebiri
Indonesia
PDIP Minta Hak Konstitusional Keluarga Jokowi dan Anak Ma'ruf Amin Tak Dikebiri

Politik dinasti itu adalah penempatan seseorang dalam jabatan publik tertentu

COVID-19 Melonjak, Aturan dan Personil Penanganan Dinilai Bermasalah
Indonesia
COVID-19 Melonjak, Aturan dan Personil Penanganan Dinilai Bermasalah

Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19) yang sebelumnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sekarang bertanggung jawab kepada Menteri BUMN.

Jokowi Hadiri KTT G20 Secara Virtual
Indonesia
Jokowi Hadiri KTT G20 Secara Virtual

Presiden Joko Widodo menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/11).

Soal Utang DKI 12,5 Triliun, PSI: Mendingan Gak Usah Diambil
Indonesia
Soal Utang DKI 12,5 Triliun, PSI: Mendingan Gak Usah Diambil

Utang dari Menteri Keuangan itu harus dikelola dengan baik.