PSI: Anies Harus Adil Berikan Tunjangan bagi Pegawai Pemprov DKI Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memberikan keterangan kepada awak media di Balai Kota, usai meninjau pelaksanaan PSBB di Jakarta, Jumat (10/4/2020) (ANTARA/HO-Balai Kota Jakarta)

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan untuk berlaku adil dalam memberikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) pegawai negeri sipil (PNS) lingkungan Pemprov DKI.

Pasalnya, anggota DPRD DKI Fraksi PSI August Hamonangan menerima kabar bahwa pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Dinas Kominfo akan mendapatkan tunjangan penuh. Padahal diberitakan sebelumnya, tunjangan ASN DKI dipotong karena pendapatan pajak daerah jeblok akibat corona.

Baca Juga:

Gugus Tugas Nasional Hadirkan Dua Mobile Combat COVID-19 di Jawa Timur

"Pekerjaan mereka tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tidak berisiko tinggi," kata August di Jakarta, Rabu (27/5).

Bahkan, lanjut dia, ada kabar menjelang Lebaran Idulfitri 2020 kemarin anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) mendapatkan THR, sedangkan para PNS tidak. Pembayaran THR bagi anggota TGUPP telah telah beredar di medsos.

"Jangan sampai ada kesan Pak Gubernur pilih kasih dalam memberikan tunjangan penghasilan," jelas August.

Tangkapan layar Siaran Langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan grafik kasus COVID-19 lewat kanal YouTube DKI Jakarta, Selasa (19/5/2020). ANTARA/Livia Kristianti
Tangkapan layar Siaran Langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan grafik kasus COVID-19 lewat kanal YouTube DKI Jakarta, Selasa (19/5/2020). ANTARA/Livia Kristianti

August menyayangkan Pemda DKI belum memiliki mekanisme yang baku untuk mengatur besaran tunjangan pegawai.

"Pemberian tunjangan harus adil agar tidak timbul kecemburuan dan kecurigaan di antara pegawai. Saya kira para PNS legowo jika tunjangan 100 persen diberikan kepada tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien COVID-19," ucapnya.

Selain itu, August menerangkan, pemberian tunjangan yang lebih besar juga bisa diberikan bagi para pegawai yang benar-benar berpeluh keringat bekerja di lapangan untuk mengatasi pandemi.

"Misalnya pegawai Kelurahan, Kecamatan, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Satpol PP, dan Dinas Perhubungan (Dishub)," tutupnya.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Fokus Tangani Dampak Sosial Ekonomi akibat COVID-19

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Chaidir menyatakan tunjangan PNS dipotong karena buruknya realisasi pendapatan akibat pandemi COVID-19.

Kebijakan ini juga mengikuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. (Asp)

Baca Juga:

Jokowi Ingin 'New Normal' Segera Disosialisasikan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MA Tolak Peninjauan Kembali KPK Atas Lepasnya Terdakwa Korupsi BLBI
Indonesia
MA Tolak Peninjauan Kembali KPK Atas Lepasnya Terdakwa Korupsi BLBI

PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil

Pengacara Djoko Tjandra Resmi Dijadikan Tersangka
Indonesia
Pengacara Djoko Tjandra Resmi Dijadikan Tersangka

Penetapan tersangka ini setelah 23 saksi yang diperiksa penyidik dalam kasus ini.

Diskotek di Jakarta Barat Digerebek BNN, Sejumlah Pengunjung Positif Narkoba
Indonesia
Diskotek di Jakarta Barat Digerebek BNN, Sejumlah Pengunjung Positif Narkoba

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta melakukan operasi yustisi di tempat hiburan malam berinisial NMM.

Vaksin COVID-19 Buatan Indonesia Diproduksi Massal 2021
Indonesia
Vaksin COVID-19 Buatan Indonesia Diproduksi Massal 2021

Sudah ada beberapa kandidat vaksin COVID-19 yang telah memasuki tahap uji coba pada manusia.

Idham Azis Bakal Pensiun, Ini Jenderal Bintang Tiga hingga Dua yang "Bertarung" Menjadi Kapolri
Indonesia
Idham Azis Bakal Pensiun, Ini Jenderal Bintang Tiga hingga Dua yang "Bertarung" Menjadi Kapolri

Ada delapan nama yang disebut-sebut masuk sebagai calon kuat dalam bursa calon Kapolri.

48 Persen Lansia di DKI Belum Divaksin COVID-19
Indonesia
48 Persen Lansia di DKI Belum Divaksin COVID-19

Saat awal vaksinasi, banyak lansia yang mulai mendaftarkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena hal itu, pihaknya mulai bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk membuka layanan vaksinasi di setiap kelurahan.

Bioskop Hingga Resepsi Pernikahan Jadi Tempat Tertinggi Penyebaran COVID-19
Indonesia
Bioskop Hingga Resepsi Pernikahan Jadi Tempat Tertinggi Penyebaran COVID-19

Indonesia berada pada peringkat keempat dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia

Hari Ini Megawati Umumkan Calon Kepala Daerah Usungan PDIP
Indonesia
Hari Ini Megawati Umumkan Calon Kepala Daerah Usungan PDIP

Rencananya, pengumuman itu akan dimulai pukul 14.00, Jumat (17/7).

Pandemi COVID-19, Layanan Tol Laut Pelni Melonjak 300 Persen
Indonesia
Pandemi COVID-19, Layanan Tol Laut Pelni Melonjak 300 Persen

Pelni mengoptimalkan aplikasi Informasi Muat Ruang Kapal (IMRK) untuk memantau tingkat keterisian armada tol laut di seluruh trayek