PSI Akui Belum Kirim Surat Pemecatan Viani sebagai Anggota DPRD DKI Eks Politikus PSI, Viani Limardi. Foto: dprd-dkijakartaprov.go.id

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku, belum mengirimkan surat pemberhentian Viani Lamardi dari anggota DPRD DKI Jakarta. Surat pemecatan tersebut masih disusun di internal PSI.

Menurut Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, proses pencopotan Viani sebagai Legislatif Kebon Sirih memang cukup panjang. Kendati demikian, surat itu masih berjalan di PSI.

Baca Juga

PSI: Proses Pemecatan Viani dari Anggota DPRD DKI Masih Berjalan

"Kan prosesnya memang panjang, enggak mungkin seperti membalikkan telapak tangan. sekarang kita tunggu aja prosesnya. untuk suratnya memang sedang kita proses di internal sekarang," ucap Isyana saat dikonfirmasi awak media, Rabu (6/10).

Isyana menjelaskan, alasan hingga kini surat pemberhentian Viani belum dikirimkan ke Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi. Karena masih ada dokumen yang belum selesai disusun. Sebab surat dikirim harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Ada beberapa hal internal seperti tanda tangan yang kita lagi urus, dan seperti penyusunan surat," papar dia.

Mantan pembawa acara berita ini berjanji, akan langsung mengirimkan surat pencopotan Viani ke Ketua DPRD bila surat tersebut sudah rampung di internal PSI.

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Isyana Bagoes Oka. (ANTARA News/Gilang Galiartha)
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Isyana Bagoes Oka. (ANTARA News/Gilang Galiartha)

Iayana menuturkan, pihaknya belum tahu kapan pastinya surat tersebut akan selesai. Kini PSI tengah bekerja dalam penyusunan surat tersebut.

"Saya enggak bisa kasih perkiraan detail, ditunggu aja," tuturnya.

Diketahui, proses pencopotan Viani sebagai anggota DPRD DKI cukup panjang. PSI harus mengirimkan surat pemberhentian ke Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi.

Ketika ketua telah menerima surat, bukan berarti Viani otomatis sudah tak menjadi anggota dewan. Prasetyo akan mengirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Di KPUD, ketua meminta hasil rekapitulasi suara Pileg 2019 untuk menentukan anggota DPRD pengganti Viani. Nama pengganti ditentukan dari calon anggota legislatif yang mempunyai suara terbanyak setelah anggota legislatif yang saat ini menjabat.

Lalu, Prasetyo akan bersurat ke Gubernur Anies Baswedan untuk pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD PSI. kelanjutannya, Anies bersurat ke Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan surat keputusan (SK) pergantian anggota dewannya.

"Kita sesuai dengan UU yang menentukan siapa penggantinya kan nanti dari KPUD," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Dituduh Gelembungkan Dana Reses, Viani Limardi Gugat PSI Rp 1 Triliun

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Syarat Koalisi dengan Gerindra: Usung Prabowo Capres 2024
Indonesia
Syarat Koalisi dengan Gerindra: Usung Prabowo Capres 2024

Syarat utama apabila ada parpol lain yang ingin berkoalisi dengan Gerindra dan PKB yakni mendukung Prabowo Subianto sebagai capres 2024.

Airlangga Presiden Bergema di Puncak HUT Golkar
Indonesia
Airlangga Presiden Bergema di Puncak HUT Golkar

Momen itu terjadi ketika Airlangga memaparkan capaian Partai Golkar pada Pilkada 2020 lalu, yakni meraih kemenangan 62 persen. Kemudian para kader kompak meneriakkan Airlangga Presiden, Presiden, Presiden.

Richard Mille Jakarta Jawab Tuduhan Penipuan yang Dilayangkan Tony Trisno
Indonesia
Richard Mille Jakarta Jawab Tuduhan Penipuan yang Dilayangkan Tony Trisno

Pimpinan PT Royal Mandiri Internusa sebagai operator butik Richard Mille Jakarta, Yullie menyayangkan tuduhan penipuan oleh pengusaha Tony Trisno terkait pembelian 2 jam tangan mewah Richard Mille. Yullie menegaskan tuduhan Tony atas pembelian Jam tangan mewah itu menyesatkan karena Tony Trisno tidak membeli 2 jam tangan tersebut dari Richard Mille Jakarta.

Gerindra Sebut Ucapan Giring Hanya Buat Konten TikTok-nya
Indonesia
Gerindra Sebut Ucapan Giring Hanya Buat Konten TikTok-nya

Pidato Ketua Umum PSI Giring Ganesha terkait sosok yang tidak layak menggantikan Presiden Joko Widodo menuai kontroversi.

Polda Metro Harap Drag Race Ancol Tak Jadi Ajang Judi
Indonesia
Polda Metro Harap Drag Race Ancol Tak Jadi Ajang Judi

Siapa tahu di antara para pembalap ini bisa menjadi talenta yang bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional

Tindakan Aparat terhadap Warga Wadas Dinilai Melanggar HAM
Indonesia
Tindakan Aparat terhadap Warga Wadas Dinilai Melanggar HAM

Tindakan kekerasan aparat kepolisian terhadap warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, terus menuai kritik.

Kurangi Impor Bahan Bakar, PLN Mendorong Pertanian dan Perikanan Berbasis Listrik
Indonesia
Kurangi Impor Bahan Bakar, PLN Mendorong Pertanian dan Perikanan Berbasis Listrik

PLN melakukan perakitan dan konversi alat pertanian ke berbasis listrik dengan mengubah traktor yang berbasis solar menjadi traktor listrik.

[HOAKS atau FAKTA] Jokowi dan Sejumlah Menteri Berkumpul Tanpa Pakai Masker
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Jokowi dan Sejumlah Menteri Berkumpul Tanpa Pakai Masker

Beredar potongan video dengan durasi 31 detik yang memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi dan Wakilnya memasuki ruangan kemudian menyapa sejumlah menteri tanpa menggunakan masker.

Pemprov Jabar Janji Cegah Usaha Transportasi Tidak Gulung Tikar
Indonesia
Pemprov Jabar Janji Cegah Usaha Transportasi Tidak Gulung Tikar

Insan perhubungan selalu meningkatkan kemampuan dan keahlihan serta mampu kolaborasi dengan seluruh lapisan masyarakat dan juga seluruh lembaga.

Temui PM Jepang, Jokowi Minta Kishida Hadir di KTT G20
Indonesia
Temui PM Jepang, Jokowi Minta Kishida Hadir di KTT G20

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida. Pertemuan keduanya berlangsung di Kantor PM Jepang di Tokyo, Rabu (27/7) pagi.