PSHK: Pemerintah Perlu Bangun Sistem PBJ COVID-19 Secara Transparan Ilustrasi - Petugas mengangkut bantuan sosial dari Kemensos yang segera disalurkan ke penyandang disabilitas terdampak COVID-19. (ANTARA/Humas Ditjen Rehabilitasi Sosial)

MerahPutih.com - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menyebut pemerintah perlu membangun sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam penanganan COVID-19 secara terbuka dan transparan. Salah satunya dengan mempublikasikan perencanaan, realisasi, dan distribusi pengadaan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Demikian catatan PSHK mengenai pemberantasan korupsi di masa pandemi yang tertuang dalam publikasi bertajuk "Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020".

"Langkah itu diperlukan untuk menutup peluang korupsi, tak hanya pada proses pengadaan bansos tetapi juga pada proses pengadaan alat kesehatan untuk penanganan COVID-19, baik yang dilakukan pada level pusat maupun daerah," bunyi penggalan catatan PSHK sebagaimana dikutip Rabu (28/7).

Baca Juga:

Sejoli Ini Diciduk Gegara Jual Sertifikat Vaksin COVID-19 Secara Online

Dalam laporannya, PSHK menyatakan terjadi penurunan tren penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Revisi UU KPK berlaku pada September 2019. Kekhawatiran fungsi KPK tidak berjalan juga tercermin dari lemahnya fungsi pengawasan, terutama dalam mengawal proses pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi COVID-19.

Buntut dari lemahnya pengawasan tersebut, kata PSHK, adalah tertangkap tangannya beberapa pejabat di Kementerian Sosial (Kemensos) dan berlanjut pada penetapan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19.

Juliari disebut menerima suap atau pemberian hadiah sedikitnya Rp 17 miliar dari kasus tersebut.

"Kejadian itu mengonfirmasi bahwa fungsi pencegahan KPK tidak berjalan efektif sehingga yang terjadi adalah penindakan berupa operasi tangkap tangan," catat PSHK.

Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Menurut PSHK, dalam kajian yang dilakukan KPK terkait penyelenggaraan bansos, ditemukan empat permasalahan dalam proses penyalurannya. Yaitu ketidaktepatan target penerima, tidak optimalnya koordinasi dan regulasi antarinstitusi pengelola bantuan, keterlambatan dan penyalahgunaan penyaluran bantuan, serta masih minimnya pertanggungjawaban dan pendampingan.

"Sayangnya, temuan-temuan itu tidak ditindaklanjuti dengan optimalisasi pengawasan sehingga korupsi bansos penanganan COVID-19 tetap terjadi. KPK memang bukan satu-satunya pihak yang dapat disalahkan karena banyak elemen lain di instansi pemerintahan, terutama di Kementerian Sosial, yang lebih bertanggung jawab," tulis PSHK.

Selain itu, dikatakan PSHK, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menemukan sejumlah masalah utama dalam proses pengadaan untuk penanganan dampak COVID-19. Di antaranya, pemetaan atau identifikasi kebutuhan yang tidak berdasarkan kebutuhan lapangan.

Kemudian, terjadi jual beli penunjukan penyedia dan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Hal ini mengakibatkan penunjukan penyedia bansos tidak sesuai dengan ketentuan penunjukan penyedia dalam keadaan darurat, yaitu harus berpengalaman menyediakan barang sejenis di instansi pemerintah, atau wajib terdaftar dalam katalog elektronik (e-katalog).

"Penunjukan penyedia kemudian didasarkan pada suap atau adanya konflik kepentingan yang membawa keuntungan, baik bagi PPK maupun pejabat terkait," catat PSHK.

Kemudian, potensi penyedia yang ditunjuk oleh PPK hanya penyedia yang mempunyai modal dan kemudian melakukan sub-kontrak pekerjaan utama kepada pihak atau perusahaan lain. Hal itu umumnya menimbulkan kenaikan harga secara tidak wajar atau mark up.

Fenomena itu tak hanya potensial terjadi dalam pengadaan darurat, melainkan telah umum terjadi dalam sebagian besar proses pengadaan.

Terakhir, pelunasan pembayaran dilakukan sebelum penyedia menyelesaikan pekerjaan atau belum dilakukan pemeriksaan yang memadai terhadap hasil pekerjaan.

Baca Juga:

KSAD Jamin Dana Operasional RS Lapangan COVID-19 Terpenuhi

Dengan demikian, PSHK menyarankan KPK bersama penegak hukum lainnya untuk meningkatkan pencegahan agar dana bansos dan pengadaan lain dalam penanganan COVID-19 tidak dikorupsi.

KPK juga diminta harus mengusut tuntas dan menelusuri pihak lain yang berpotensi terlibat atau menerima aliran dana hasil suap atau penerimaan hadiah yang terjadi di Kemensos.

"Serta praktik korupsi serupa dalam proses pengadaan di kementerian atau lembaga lain yang juga terlibat dalam penanganan COVID-19," tutur PSHK. (Pon)

Baca Juga:

KSAD Jamin Dana Operasional RS Lapangan COVID-19 Terpenuhi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Anies Urusin Asbak, Tidak Urus COVID-19
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Anies Urusin Asbak, Tidak Urus COVID-19

Sergub yang diterbitkan oleh Anies Baswedan merupakan upaya penurunan resiko penyebaran COVID-19.

Jokowi: RCEP Komitmen Perdamaian, Stabilitas dan Kesejahteraan di Kawasan
Indonesia
Jokowi: RCEP Komitmen Perdamaian, Stabilitas dan Kesejahteraan di Kawasan

Presiden mengatakan, semua negara merasakan bahwa proses perundingan RCEP ini bukanlah sesuatu yang mudah.

Tak Perlu Panik, Perayaan Idul Fitri Dijamin Tak Bakal Mati Lampu
Indonesia
Tak Perlu Panik, Perayaan Idul Fitri Dijamin Tak Bakal Mati Lampu

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan pasokan listrik pada sistem Jawa-Bali menjelang Hari Raya Idulfitri 1442 H aman dan cukup.

Ma'ruf Amin: Industri Asuransi Syariah Akan Hadapi Tantangan
Indonesia
Ma'ruf Amin: Industri Asuransi Syariah Akan Hadapi Tantangan

Persaingan usaha asuransi syariah di dalam negeri akan semakin kompetitif

Periksa Anak Buah Anies, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan APBD DKI
Indonesia
Tolak RUU Pemilu, Pemerintah Dinilai Rasional
Indonesia
Tolak RUU Pemilu, Pemerintah Dinilai Rasional

Pemilu sulit naik level menjadi ajang adu gagasan dan visi misi karena kualitas calon tidak pernah disiapkan parpol dan lebih disibukan menyesuaikan diri dengan UU pemilu.

Partai Gelora Nilai Militer Indonesia Perlu 'Roadmap' Jika Ingin Masuk Lima Besar Dunia
Indonesia
Partai Gelora Nilai Militer Indonesia Perlu 'Roadmap' Jika Ingin Masuk Lima Besar Dunia

Partai Gelora tidak ingin terjebak soal "isu mafia alutsista"

Meningkat, Pemda DIY Targetkan 20 Ribu Vaksin COVID-19 Per Hari
Indonesia
Meningkat, Pemda DIY Targetkan 20 Ribu Vaksin COVID-19 Per Hari

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menaikkan target vaksinasi COVID-19 menjadi 20.000 suntikan per hari.

Profil Kolonel Putu Sucahyadi, Komandan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia
Profil Kolonel Putu Sucahyadi, Komandan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan

Kolonel Putu menjabat sebagai Asops Kosekhanudnas II Makassar

Pasangan Maming-Rakhman Berpeluang Menang di Tanah Bumbu
Indonesia
Pasangan Maming-Rakhman Berpeluang Menang di Tanah Bumbu

Indonesia Politica Studies memberikan hasil survei Pilkada Tanah Bumbu dengan menunjukkan pasangan Syafruddin H. Maming-M. Alpiya Rakhman (SHM-MAR) berpeluang menang di Pilkada Tanah Bumbu 2020.