PSBB Total DKI, Erick Thohir Pastikan Pemerintah Pusat Dukung Penuh Ketua Pelaksana PCPEN yang juga Menteri BUMN, Erick Thohir . ANTARA/HO-twitter @KemenBUMN/pri.

MerahPutih.com - Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir memastikan pemerintah pusat akan proaktif menyambut perkembangan terkini terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta yang berlaku mulai 14 September 2020.

"Mari kita sama-sama saling menjaga sebab program sosial yang dijalankan Komite merupakan satu kesatuan dengan kesehatan,” ujar Erick dalam keterangan resmi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (13/9).

Ia menambahkan, pemerintah tidak mungkin menerapkan kesehatan tapi rakyat tidak makan, sulit bekerja.

Baca Juga:

Anies Dipastikan Tak Langkahi Pemerintah Pusat Terapkan PSBB Total

Oleh karena itu TNI, Polri, Satgas Penanganan COVID-19 akan aktif dalam penegakan disiplin dan operasi yustisi di area-area yang terduga menjadi klaster baru termasuk di wilayah perkantoran agar protokol kesehatan dijalankan lebih ketat.

Ia menyampaikan dalam kebijakan terbaru ditetapkan bahwa akan terdapat penyekatan terbatas terhadap semua kegiatan yang berlangsung di Jakarta.

Polda Metro Jaya menggelar kegiatan patroli berskala besar sebagai langkah antisipasi pencegahan corona. ANTARA/Polda Metro Jaya
Polda Metro Jaya menggelar kegiatan patroli berskala besar sebagai langkah antisipasi pencegahan corona. ANTARA/Polda Metro Jaya

Dia menambahkan, kegiatan perkantoran yang meliputi 11 sektor, kantor pemerintahan/ASN dan perusahaan swasta diputuskan tetap berjalan dengan syarat dibatasi menjadi 25 persen dan akan berlangsung selama dua minggu.

Ia juga mengatakan, dukungan pemerintah pusat terhadap kebijakan pemerintah daerah sudah jelas, yakni totalitas dalam penegakan disiplin terkait Inpres Nomor: 6/2020.

Baca Juga:

Polri-TNI Gelar Operasi Besar-besaran saat PSBB Total, Jaksa Siapkan Sanksi Pidana

Operasi yustisi, lanjut dia, melibatkan TNI dan Polri untuk kampanye jaga jarak dan menghindari kerumunan dalam rangka penggunaan masker Pilkada 2020 yang aman, damai, dan sehat.

"Pemerintah tetap semaksimal mungkin menjaga kesehatan dan disiplin terus ditegakkan, keberadaan vaksin tetap diprioritaskan, dan ke depannya ekonomi akan bergerak kembali," katanya. (Knu)

Baca Juga:

PSBB Total di DKI, Warga Jakarta Dilarang Keras Kumpul Lebih dari 5 Orang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 ICW: Sikap Jokowi Tolak Bebaskan Koruptor Teguran Keras untuk Menteri Yasonna
Indonesia
ICW: Sikap Jokowi Tolak Bebaskan Koruptor Teguran Keras untuk Menteri Yasonna

"Pernyataan ini semestinya menjadi teguran keras bagi Menteri Hukum dan HAM untuk tidak lagi merencanakan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap koruptor," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana

KPK Bantu Usut Kasus 56 Desa Fiktif di Kabupaten Konawe Sultra
Indonesia
Anggaran Banjir Disunat untuk Formule E, Begini Penjelasan Wakil Ketua DPRD DKI
Indonesia
Anggaran Banjir Disunat untuk Formule E, Begini Penjelasan Wakil Ketua DPRD DKI

"Soal perbandingan dengan Formula E itu orang nyari-nyari saja. Sudahlah jangan julid hatinya lebih baik duduk bareng memberikan konsep apa," papar dia.

Artis Eka Deli Penuhi Panggilan Polda Jatim Terkait Kasus Investasi Bodong MeMiles
Indonesia
Artis Eka Deli Penuhi Panggilan Polda Jatim Terkait Kasus Investasi Bodong MeMiles

Dalam kasus investasi bodong "MeMiles", polisi mengamankan uang nasabah sebesar Rp122 miliar dan menetapkan empat tersangka

Indonesia Tak Beli Putus Vaksin COVID-19 dari Tiongkok
Indonesia
Indonesia Tak Beli Putus Vaksin COVID-19 dari Tiongkok

Indonesia tidak semata-mata menjadi lahan uji klinik atau pasar potensial

Digoyang Gempa Magnitudo 6,1, Ini Kesaksian Warga Jepara
Indonesia
Digoyang Gempa Magnitudo 6,1, Ini Kesaksian Warga Jepara

gempa yang berpusat di koordinat 6.12 Lintang Selatan dan 110.55 Bujur Timur, sekitar 53 km barat laut Jepara, pada kedalaman 578 km tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Lemkapi Dorong Polri Tuntaskan Kasus Pemalsuan Label SNI Palsu
Indonesia
Lemkapi Dorong Polri Tuntaskan Kasus Pemalsuan Label SNI Palsu

Apalagi, lanjut Edi, persoalan label merupakan hal yang harus dijaga oleh negara.

Stafsus Jokowi 'Buang Badan', Elite Gerindra: Digaji Tapi Enggak Bisa Bantu Kangmas
Indonesia
Stafsus Jokowi 'Buang Badan', Elite Gerindra: Digaji Tapi Enggak Bisa Bantu Kangmas

Jokowi memiliki hak untuk memberikan grasi kepada narapidana

 Sekitar 1.753 Peserta Lulus Seleksi Jalur SNMPTN di UGM
Indonesia
Sekitar 1.753 Peserta Lulus Seleksi Jalur SNMPTN di UGM

"Saintek yang diterimab sebanyak 1.238 orang dan kelompok program studi Soshum sebanyak 515 orang," jelas Djagal melalui keterangan pers di Yogyakarta

Penerbitan SKB 11 Menteri Soal Radikalisme Dianggap Tak Perlu
Indonesia
Penerbitan SKB 11 Menteri Soal Radikalisme Dianggap Tak Perlu

Penerbitan surat keputusan bersama (SKB) 11 menteri soal radiakalisme tak mendesak.