PSBB Tak Perbolehkan Angkut Penumpang, Pemerintah Diminta Tak Korbankan Nasib Ojol Anggota Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat membagikan paket sembako kepada pengemudi ojek daring menjelang PSBB. (ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Barat)

MerahPutih.com - Pengamat transportasi Edison Siahaan menyesalkan para pengemudi ojek online seakan menjadi korban dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai diterapkan di Jakarta. Pasalnya, mereka tak bisa mengangkut penumpang.

Edison mengatakan, pemerintah harusnya tak mengorbankan ojek online sebagai kelompok pekerja.

Baca Juga:

Paling Banyak di Jakarta, Hanya NTT dan Gorontalo yang Belum Terjamah COVID-19

"Seharusnya disertai kebijakan terhadap pihak yang terkena dampak, seperti pengemudi ojol yang berpenghasilan harian," jelas Edison kepada merahputih.com di Jakarta, Selasa (7/4).

Presidium Indonesia Traffic Watch ini menambahkan, seharusnya pengemudi ojek online tetap diperbolehkan mengangkut penumpang. Namun mesti ditingkatkan pelayanan kebersihannya seperti pemaikaian antiseptik dan kebersihan helm maupun kendaraan.

"Artinya setiap kebijakan melarang harus disertai dengan kebijakan mengizinkan supaya kehidupan terus berlanjut," imbuh Edison.

Edison tak memungkiri, pelarangan mengangkut penumpanh ini di satu sisi adalah upaya pemerintah dalam menekan angka penderita corona di tanah air.

"Memang harus ada kebijakan yang radikal untuk mewujudkan upaya penyelamatan kemanusiaan itu;" terang Edison.

Suasana antrean pembelian bahan pokok oleh driver Gojek di Toko Tani Indonesia Center (TTIC) milik Kementerian Pertanian di Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (7/4/2020). ANTARA/HO-Kementerian Pertanian
Suasana antrean pembelian bahan pokok oleh driver Gojek di Toko Tani Indonesia Center (TTIC) milik Kementerian Pertanian di Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (7/4/2020). ANTARA/HO-Kementerian Pertanian

Edison meminta pemerintah memberikan keringanan bagi para pengemudi ojek online agar tetap bisa bertahan hidup di tengah segala larangan yang dikeluarkan pemerintah.

Seperti memberi keringanan kredit motor, penggratisan biaya listrik, pemberian sembako, dan bantuan uang dalam jumlah yang sudah ditetapkan.

Kepada wartawan, Gabungan Roda Dua (Garda) meminta pemerintah untuk memperhatikan para pengemudi ojol yang pendapatannya sudah hilang semenjak diterapkannya physical distancing.

Sebelum ada pembatasan itu pun, menurut Garda Ojol, rata-rata pendapatan ojol belakangan ini sudah turun 50-80 persen. Penurunan pendapatan itu tentu membuat mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok keluarganya.

Berdasarkan hal itu, Garda meminta beberapa hal dari pemerintah selama PSBB dilakukan. Pertama mereka minta adanya kompensasi untuk pengemudi ojol berupa bantuan langsung tunai (BLT) maupun bantuan pokok untuk menutupi kebutuhan pokok sehari-hari.

Mereka juga meminta pemerintah memberikan layanan kesehatan bagi para pengemudi ojol. Misalnya pengecekan COVID-19.

Baca Juga:

Dishub DKI: Penetapan PSBB Bisa Dimaksimalkan untuk Pembatasan Transportasi

Garda juga meminta beberapa permintaan kepada perusahaan aplikasi ojol seperti Gojek dan Grab. Pertama mereka meminta fitur layanan angkutan penumpang dinonaktifkan sementara

Mereka juga meminta para aplikator untuk menurunkan potongan ongkos kirim yang ditetapkan sebelumnya 20 persen menjadi maksimal 10 persen. Selama ini, ongkir yang didapat driver sekitar 20 pesen dipotong untuk aplikator.

Ketiga, para driver ojol juga meminta para aplikator menghilangkan sistem performa untuk sementara waktu. Sistem ini fungsinya untuk memberikan sanksi dan reward bagi para driver ojol berdasarkan performanya. (Knu)

Baca Juga:

Ketua DPR Minta Distribusi APD Dikawal Agar Tepat Sasaran


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH