PSBB Sudah Bisa Diperlonggar Operasi Yustisi saat PSBB di Jakarta. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk penanganan COVID-19 dinilai sudah bisa diperlonggar secara bertahap serta bisa diikuti dengan mencabut status kedaruratan kesehatan.

Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menyebut, pemerintah bisa mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan mencabut atau melonggarkan PSBB yang diambil dari hasil penelitian tim pemodelan COVID-19 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, perencanaan atau pembangunan disesuaikan dengan rencana awal ataupun membuat rencana baru.

Ia menegaskan, penerapan PSBB saat ini sudah tidak akurat lagi, karena lebih cocok diterapkan saat awal pandemi terjadi untuk menekan angka penularan di kala pemerintah masih belajar mencari formula pengendalian wabah.

Baca Juga:

Jokowi Diminta Tunggu Hasil Uji Klinis Sebelum Vaksinasi COVID-19

Sedangkan setelah pandemi berjalan selama delapan bulan terakhir, Pandu melihat upaya tracing, testing, dan treatment (3T) sudah semakin ditingkatkan oleh tiap pemerintah daerah.

"Kemarin, pengetatan itu hanya momen emasnya pada awal pandemi, untuk menunggu waktu, sambil memperkuat surveillance, tes hingga lacak, dan kemudian melakukan perilaku penduduk, sampai akhirnya dilonggarkan," tutur Pandu.

Sedangkan saat ini, ucap Pandu, pemerintah khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bisa kembali mulai merencanakan program pembangunan di mana meski pandemi belum selesai, setidaknya sudah bisa dikendalikan.

Operasi Yustisi
Operasi Yustisi. (Foto: Antara).

Pemerintah tinggal berupaya meningkatkan kepatuhan penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Terlebih, rencana vaksinasi COVID-19 sudah berada di depan mata.

"Peran Bappenas akan menjadi penting untuk membuat perencanaan pembangunan Indonesia di era pandemi yang belum selesai. Jadi, penyakit ini nanti tidak lagi jadi pandemi tapi menjadi endemis," ujarnya.

Jika nanti ada peningkatan kasus di suatu wilayah, pemerintah daerah hanya tinggal mengetatkan pembatasan dalam skala lokal.

"Kemudian kalau ada masalah, kita bisa mengatasinya dengan cara lokal lockdown lokal. Dengan demikian, tidak mengganggu kehidupan ekonomi," tuturnya dikutip Antara.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pendemo UU Cipta Kerja Bakal Dipersulit Dapat Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mantan Pimpinan KPK Anggap Polisi Punya Wewenang dalam Penembakan Laskar FPI
Indonesia
Mantan Pimpinan KPK Anggap Polisi Punya Wewenang dalam Penembakan Laskar FPI

Seno Adji yang juga mantan pimpinan KPK menyebut bahwa tidak ada unlawful killing terkait dengan kasus penembakan laskar FPI oleh polisi.

MPR Minta Natal di Saat Pandemi COVID Kuatkan Toleransi
Indonesia
MPR Minta Natal di Saat Pandemi COVID Kuatkan Toleransi

Momentum peringatan Natal di Indonesia, tegas ia, adalah saat yang tepat untuk mengamalkan nilai-nilai kebangsaan.

Australia Beli Kapal Nuklir, Rivalitas AS dan Tiongkok di Indo-Pasifik Meningkat
Dunia
Australia Beli Kapal Nuklir, Rivalitas AS dan Tiongkok di Indo-Pasifik Meningkat

"Diprediksi isu terkait kondisi di kawasan Indo-Pasifik akan mewarnai situasi pada tahun 2022," kata Mahendra Siregar.

Penyaluran Subsidi Rumah Program FLPP Lampaui Target
KPR
Penyaluran Subsidi Rumah Program FLPP Lampaui Target

Berdasarkan dashboard management control PPDPP, saat ini sebanyak 255.635 calon debitur sudah mengakses aplikasi Sistem Informasi KPR Sejahtera (SiKasep).

Reputasi Jokowi Rusak Jika Ada Yang Ngotot Ingin 3 Periode
Indonesia
Reputasi Jokowi Rusak Jika Ada Yang Ngotot Ingin 3 Periode

Jokowi telah berhasil memimpin bangsa Indonesia dan membangun kepemimpinan yang kondusif dengan merangkul lawan politiknya pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, yaitu Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia.

UNS Gelar Perkuliahan Tatap Muka Semester Ganjil Mulai 6 September
Indonesia
UNS Gelar Perkuliahan Tatap Muka Semester Ganjil Mulai 6 September

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membenarkan, membolehkan semua lembaga pendidikan di Solo mengadakan PTM. Hal ini dilakukan setelah Solo turun level 3.

Ingat, Ganjil Genap Kota Bandung Hanya Berlaku untuk Kendaraan Nonpelat D
Indonesia
Ingat, Ganjil Genap Kota Bandung Hanya Berlaku untuk Kendaraan Nonpelat D

Hari ini, Jumat (3/9) hingga 5 September mendatang, di Bandung berlaku pengaturan kendaraan ganjil genap.

Bareskrim Polri Bakal Usut Tuntas Kasus Dugaan Pidana Perbankan Sadikin Aksa
Indonesia
Bareskrim Polri Bakal Usut Tuntas Kasus Dugaan Pidana Perbankan Sadikin Aksa

Penyidik Polri kemungkinan akan kembali memeriksa Direktur Utama PT Bosowa Corporindo Sadikin Aksa dalam kasus tindak pidana perbankan.

Anies Dipanggil Polisi karena Rizieq Shihab, ini Tanggapan Wagub DKI
Indonesia
Anies Dipanggil Polisi karena Rizieq Shihab, ini Tanggapan Wagub DKI

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dipanggil Polda Metro Jaya terkait kegiatan Maulid Nabi dan resepsi pernikahan putri Imam Besar FPI, Rizieq Shihab

Kasus COVID-19 Aktif Tembus 100 Ribu, Wagub DKI Minta Warga Tetap di Rumah
Indonesia
Kasus COVID-19 Aktif Tembus 100 Ribu, Wagub DKI Minta Warga Tetap di Rumah

Pemprov DKI Jakarta meminta masyarakat untuk tidak keluar rumah jika tidak ada hal yang mendesak.