PSBB Sudah Bisa Diperlonggar Operasi Yustisi saat PSBB di Jakarta. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk penanganan COVID-19 dinilai sudah bisa diperlonggar secara bertahap serta bisa diikuti dengan mencabut status kedaruratan kesehatan.

Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menyebut, pemerintah bisa mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan mencabut atau melonggarkan PSBB yang diambil dari hasil penelitian tim pemodelan COVID-19 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, perencanaan atau pembangunan disesuaikan dengan rencana awal ataupun membuat rencana baru.

Ia menegaskan, penerapan PSBB saat ini sudah tidak akurat lagi, karena lebih cocok diterapkan saat awal pandemi terjadi untuk menekan angka penularan di kala pemerintah masih belajar mencari formula pengendalian wabah.

Baca Juga:

Jokowi Diminta Tunggu Hasil Uji Klinis Sebelum Vaksinasi COVID-19

Sedangkan setelah pandemi berjalan selama delapan bulan terakhir, Pandu melihat upaya tracing, testing, dan treatment (3T) sudah semakin ditingkatkan oleh tiap pemerintah daerah.

"Kemarin, pengetatan itu hanya momen emasnya pada awal pandemi, untuk menunggu waktu, sambil memperkuat surveillance, tes hingga lacak, dan kemudian melakukan perilaku penduduk, sampai akhirnya dilonggarkan," tutur Pandu.

Sedangkan saat ini, ucap Pandu, pemerintah khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bisa kembali mulai merencanakan program pembangunan di mana meski pandemi belum selesai, setidaknya sudah bisa dikendalikan.

Operasi Yustisi
Operasi Yustisi. (Foto: Antara).

Pemerintah tinggal berupaya meningkatkan kepatuhan penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Terlebih, rencana vaksinasi COVID-19 sudah berada di depan mata.

"Peran Bappenas akan menjadi penting untuk membuat perencanaan pembangunan Indonesia di era pandemi yang belum selesai. Jadi, penyakit ini nanti tidak lagi jadi pandemi tapi menjadi endemis," ujarnya.

Jika nanti ada peningkatan kasus di suatu wilayah, pemerintah daerah hanya tinggal mengetatkan pembatasan dalam skala lokal.

"Kemudian kalau ada masalah, kita bisa mengatasinya dengan cara lokal lockdown lokal. Dengan demikian, tidak mengganggu kehidupan ekonomi," tuturnya dikutip Antara.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pendemo UU Cipta Kerja Bakal Dipersulit Dapat Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari ini, Pekerja dan Guru Honor Mulai Dapat Tambahan Rp600 Ribu Dari Negara
Indonesia
Hari ini, Pekerja dan Guru Honor Mulai Dapat Tambahan Rp600 Ribu Dari Negara

Insentif total senilai Rp2,4 juta diberikan sebanyak Rp600.000 per bulan untuk empat bulan dan akan dibayarkan dalam dua kali penyaluran.

Banjir Jakarta Meluas seperti 2010, Anies Dianggap Lalai
Indonesia
Banjir Jakarta Meluas seperti 2010, Anies Dianggap Lalai

Proyek naturalisasi sungai Jakarta yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gagal total.

Jaksa Agung Tegaskan RUU Kejaksaan Usulan Baleg DPR
Indonesia
Jaksa Agung Tegaskan RUU Kejaksaan Usulan Baleg DPR

Setidaknya ada enam urgensi sehingga diperlukan perubahan UU Kejaksaan

Ketua GOIB Diperiksa Polisi karena Diduga Pasang Spanduk Penolakan Bioskop XXI
Indonesia
Ketua GOIB Diperiksa Polisi karena Diduga Pasang Spanduk Penolakan Bioskop XXI

Ketua GOIB H Andy M Shaleh pun dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait pemasangan spanduk penolakan bioskop.

Indonesia Sudah 3 Kali Batalkan Pemberangkatan Jamaah Haji
Indonesia
Indonesia Sudah 3 Kali Batalkan Pemberangkatan Jamaah Haji

Pembatalan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 494/2020

Bawaslu Solo Awasi Ketat Verifikasi Faktual Calon Independen Pilwalkot Solo 2020
Indonesia
Bawaslu Solo Awasi Ketat Verifikasi Faktual Calon Independen Pilwalkot Solo 2020

Proses pengawasan dengan cara door to door mendatangi rumah warga secara acak dengan dilengkapi alat pelindung diri (APD).

Di Mataram, Sabu-Sabu Digunakan Untuk Main 'Game Online'
Indonesia
Di Mataram, Sabu-Sabu Digunakan Untuk Main 'Game Online'

Pemerintah perlu mengeluarkan semacam regulasi yang mengatur dan membatasi waktu

Tim Advokasi Novel Temukan 9 Kejanggalan Sidang Teror Air Keras
Indonesia
Tim Advokasi Novel Temukan 9 Kejanggalan Sidang Teror Air Keras

Proses persidangan yang dilakukan dinilai belum bisa menggali fakta-fakta sebenarnya dalam kasus tersebut.

PUPR Izinkan Pemda Pakai Rusunawa untuk Isolasi Pasien Corona, Tapi Ada Syaratnya!
Indonesia
PUPR Izinkan Pemda Pakai Rusunawa untuk Isolasi Pasien Corona, Tapi Ada Syaratnya!

Mereka juga wajib mengindahkan himbauan dari pemerintah

Hari Ini, Pemerintah Evakuasi 243 WNI di Wuhan
Indonesia
Hari Ini, Pemerintah Evakuasi 243 WNI di Wuhan

Tim pengevakuasi akan diberangkatkan pada Sabtu (1/2)