PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang Hingga 23 Desember 2020 Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Foto: Humas Pemprov Jabar

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodabek) sampai 23 Desember 2020.

PSBB secara proporsional kawasan Bodebek berakhir pada 25 November 2020.

Baca Juga

Rekor Kasus Harian COVID-19 Pecah, Jokowi 'Semprit' 2 Provinsi

Perpanjangan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor:443/Kep.783-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Kedelapan Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Kepgub itu ditandatangani Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- pada Kamis (26/11).

Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Jabar, Daud Achmad mengatakan, dalam Kepgub itu, kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan daerah.

"PSBB secara proporsional disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM)," kata Daud, Senin (30/11).

Keputusan perpanjangan PSBB secara proporsional wilayah Bodebek diselaraskan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB transisi sampai 6 Desember 2020. Keputusan didasarkan juga pada berbagai hasil kajian epidemiologi.

"Penambahan kasus di wilayah Bodebek dalam sepekan terakhir ini masih cukup tinggi," ucap Daud.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil atau Kang Emil. (ANTARA/HO-Dok Humas Pemprov Jabar)
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil atau Kang Emil. (ANTARA/HO-Dok Humas Pemprov Jabar)

Berdasarkan data PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar) pada Senin (30/11) pukul 11:00 WIB, jika diakumulasikan, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di kawasan Bodebek dalam tujuh hari terakhir bertambah 880 kasus.

Baca Juga

Mahfud Sebut Mer-C Tidak Berwenang Tes Swab COVID-19

Daud pun mengimbau kepada masyarakat Jabar, khususnya Bodebek, untuk displin menerapkan protokol kesehatan 3M. Sebab, kata ia, masyarakat bersama pemerintah merupakan garda terdepan melawan COVID-19. Banyak bukti ilmiah menunjukkan, penerapan protokol kesehatan efektif mencegah penularan COVID-19.

"Kalau protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, kami yakin pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi di Jabar dapat berjalan bersamaan," katanya.

Selain itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluarkan Surat Edaran Nomor:185/KS.13.04/Hukham tentang Peningkatan Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan dalam Penanganan Penyebaran COVID-19.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah/Biro di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar.

Daud mengatakan, ada empat poin yang tercantum dalam surat edaran tersebut. Pertama, meminta Kepala Perangkat Daerah/Biro di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan 3M di ruang publik.

"Poin kedua, Kepala Perangkat Daerah/Biro di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar harus mengutamakan penyelenggaraan rapat atau pertemuan secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian, harus melakukan langkah-langkah proaktif dalam penanganan COVID-19," ucapnya.

Poin terakhir dalam surat edaran itu, kata Daud, Kepala Perangkat Daerah/Biro di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar mesti menjadi teladan bagi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Dengan tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan COVID-19," kata Daud. (Mauritz/Cirebon)

Baca Juga

Menko Polhukam Tuntut Kerja Sama Rizieq Shihab Patuhi Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sespri Ungkap Djoko Tjandra Transfer Rp1,6 Miliar ke Anita Kolopaking
Indonesia
Sespri Ungkap Djoko Tjandra Transfer Rp1,6 Miliar ke Anita Kolopaking

Fransisca mengklaim, tak mengetahui tujuan pemberian uang dari Djoko Tjandra kepada Anita.

Seribu Lebih Warga DKI Pulang Mudik Tak Bawa Hasil Tes PCR
Indonesia
Polisi Tidak Bisa Serta Merta Selidiki Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri
Indonesia
Polisi Tidak Bisa Serta Merta Selidiki Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri

Penyidik sudah mengirimkan aduan ICW atas Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK

PSBB Ketat, Hukuman Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Makin Masif dan Tegas
Indonesia
PSBB Ketat, Hukuman Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Makin Masif dan Tegas

PSBM merupakan pengawasan Polri terhadap protokol kesehatan

Polres Jakpus Kerahkan 1.300 Anggota Cegah Kerumunan Warga saat Malam Takbiran
Indonesia
Polres Jakpus Kerahkan 1.300 Anggota Cegah Kerumunan Warga saat Malam Takbiran

Polres Metro Jakarta Pusat menyiapkan 1.300 pasukan untuk melakukan pengamanan di malam takbiran.

[HOAKS atau FAKTA] Uang Tutup Mulut Rp100 Juta untuk 6 Keluarga Laskar FPI yang Tewas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Uang Tutup Mulut Rp100 Juta untuk 6 Keluarga Laskar FPI yang Tewas

Video itu menyebut bila pemerintah memberikan uang Rp100 juta untuk tutup mulut kepada setiap keluarga korban meninggal anggota Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

Kemenag Tegur Pemkot Serang yang Larang Restoran Buka Siang Hari
Indonesia
Kemenag Tegur Pemkot Serang yang Larang Restoran Buka Siang Hari

“Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip moderasi dalam mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, dan cenderung berlebih-lebihan,” jelas Adung d

Polda Papua Usut Penyandang Dana Senjata KKB
Indonesia
Polda Papua Usut Penyandang Dana Senjata KKB

Selain itu, polisi juga menemukan bukti pengiriman uang dari Lekagak Telenggen

Trump Diganti Biden, Iran Diminta Patuhi Kesepakatan Nuklir
Dunia
Trump Diganti Biden, Iran Diminta Patuhi Kesepakatan Nuklir

Trump hengkang dari kesepakatan itu pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi AS pada Taheran.

KPK Kembali Perpanjang Masa Penahanan Bekas Mensos Juliari Batubara
Indonesia
KPK Kembali Perpanjang Masa Penahanan Bekas Mensos Juliari Batubara

Perpanjangan masa penahanan ini dilakukan lantaran tim penyidik masih memerlukan waktu merampungkan penyidikan kedua tersangka.