PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang Hingga 23 Desember 2020 Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Foto: Humas Pemprov Jabar

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodabek) sampai 23 Desember 2020.

PSBB secara proporsional kawasan Bodebek berakhir pada 25 November 2020.

Baca Juga

Rekor Kasus Harian COVID-19 Pecah, Jokowi 'Semprit' 2 Provinsi

Perpanjangan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor:443/Kep.783-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Kedelapan Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Kepgub itu ditandatangani Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- pada Kamis (26/11).

Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Jabar, Daud Achmad mengatakan, dalam Kepgub itu, kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan daerah.

"PSBB secara proporsional disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM)," kata Daud, Senin (30/11).

Keputusan perpanjangan PSBB secara proporsional wilayah Bodebek diselaraskan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB transisi sampai 6 Desember 2020. Keputusan didasarkan juga pada berbagai hasil kajian epidemiologi.

"Penambahan kasus di wilayah Bodebek dalam sepekan terakhir ini masih cukup tinggi," ucap Daud.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil atau Kang Emil. (ANTARA/HO-Dok Humas Pemprov Jabar)
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil atau Kang Emil. (ANTARA/HO-Dok Humas Pemprov Jabar)

Berdasarkan data PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar) pada Senin (30/11) pukul 11:00 WIB, jika diakumulasikan, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di kawasan Bodebek dalam tujuh hari terakhir bertambah 880 kasus.

Baca Juga

Mahfud Sebut Mer-C Tidak Berwenang Tes Swab COVID-19

Daud pun mengimbau kepada masyarakat Jabar, khususnya Bodebek, untuk displin menerapkan protokol kesehatan 3M. Sebab, kata ia, masyarakat bersama pemerintah merupakan garda terdepan melawan COVID-19. Banyak bukti ilmiah menunjukkan, penerapan protokol kesehatan efektif mencegah penularan COVID-19.

"Kalau protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, kami yakin pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi di Jabar dapat berjalan bersamaan," katanya.

Selain itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluarkan Surat Edaran Nomor:185/KS.13.04/Hukham tentang Peningkatan Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan dalam Penanganan Penyebaran COVID-19.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah/Biro di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar.

Daud mengatakan, ada empat poin yang tercantum dalam surat edaran tersebut. Pertama, meminta Kepala Perangkat Daerah/Biro di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan 3M di ruang publik.

"Poin kedua, Kepala Perangkat Daerah/Biro di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar harus mengutamakan penyelenggaraan rapat atau pertemuan secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian, harus melakukan langkah-langkah proaktif dalam penanganan COVID-19," ucapnya.

Poin terakhir dalam surat edaran itu, kata Daud, Kepala Perangkat Daerah/Biro di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar mesti menjadi teladan bagi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Dengan tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan COVID-19," kata Daud. (Mauritz/Cirebon)

Baca Juga

Menko Polhukam Tuntut Kerja Sama Rizieq Shihab Patuhi Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus COVID-19 Melonjak, Aljazair Kembali Berlakukan Pembatasan
Dunia
Kasus COVID-19 Melonjak, Aljazair Kembali Berlakukan Pembatasan

Pemerintah Aljazair akan memberlakukan kembali pembatasan untuk memerangi penyebaran COVID-19 mulai 17 November.

Setpres Beberkan Ketatnya Protokol Kesehatan Istana
Indonesia
Setpres Beberkan Ketatnya Protokol Kesehatan Istana

Setiap orang yang dekat dengan Jokowi, termasuk juru masak selalu dilakukan swab baik sebelum maupun setelah bergantian setiap dua bulan.

Ini Harapan Wapres Ma'ruf Amin di HUT Polri
Indonesia
Ini Harapan Wapres Ma'ruf Amin di HUT Polri

Wapres juga berharap Polri terus bersinergi dalam menjaga semangat.

Satgas Usul Pemberian Tanda Khusus Bagi Penderita COVID-19 di Area Bencana
Indonesia
Satgas Usul Pemberian Tanda Khusus Bagi Penderita COVID-19 di Area Bencana

manajemen bencana akan lebih sempurna dengan adanya keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah untuk gotong royong melalui rencana kesiapsiagaan di masa pandemi.

BUMN Bukit Asam Malah Untung Rp 1 T Lebih Saat Wabah COVID-19
Indonesia
BUMN Bukit Asam Malah Untung Rp 1 T Lebih Saat Wabah COVID-19

Ketika dunia dihantam wabah virus corona COVID-19 dan melemahnya harga serta permintaan batu bara.

Kerja Dalam Senyap, Pujian Mahfud Pada Yasonna Bawa Buronan Kakap
Indonesia
Kerja Dalam Senyap, Pujian Mahfud Pada Yasonna Bawa Buronan Kakap

Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif dengan nilai sebesar Rp1,2 Triliun.

Pesinetron 'Anak Langit' Mewek dan Menyesal Pakai Narkoba
Indonesia
Pesinetron 'Anak Langit' Mewek dan Menyesal Pakai Narkoba

Polisi sendiri terus mengembangkan kasus yang menimpa Aulia

Sejarawan Kritisi Guru Sejarah Masih Ajarkan Narasi Kudatuli Versi Penguasa Orba
Indonesia
Sejarawan Kritisi Guru Sejarah Masih Ajarkan Narasi Kudatuli Versi Penguasa Orba

Asvi mengatakan dirinya sangat khawatir dengan narasi sejarah di buku pelajaran resmi yang menjadi pegangan bagi para guru dalam mengajar murid-murid di sekolah.

Pemudik Dizinkan Mudik Jika Bawa Surat RT/RW, Ini Jawaban Korlantas Polri
Indonesia
Pemudik Dizinkan Mudik Jika Bawa Surat RT/RW, Ini Jawaban Korlantas Polri

"Surat RT dan RW hanya sebatas untuk kepentingan statusnya diketahui serta dimana daerah asal dia berangkat," kata Irjen Pol Istiono

 Rilis Survei Kepatuhan Beribadah di Bulan Ramadan, Komnas HAM Bantah Sudutkan Umat Islam
Indonesia
Rilis Survei Kepatuhan Beribadah di Bulan Ramadan, Komnas HAM Bantah Sudutkan Umat Islam

"Oleh karenanya jika ada persepsi bahwa survei ini bernuansa phobia terhadap masyarakat/ kelompok tertentu, adalah sangat tidak berdasar," kata Anam