PSBB Ketat Jawa dan Bali, Pemkot Solo Pasrah Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Jawa Tengah, Ahyani (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sekala Jawa-Bali, Rabu (6/1). Kebijakan itu berlangsung selama dua pekan mulai 11 sampai dengan 25 Januari 2021 mendatang.

Menanggapi kebijakan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Jawa Tengah, sekaligus ketua Gugus Satgas Penanganan COVID-19, Ahyani, mengaku hanya bisa pasrah dengan aturan PSBB tersebut.

Baca Juga

Pemerintah Pusat Perketat Aktivitas Warga, Begini Reaksi Wagub DKI

"Kami hanya bisa pasrah. Mau tidak mau kami setuju dengan pembatasan yang dijadwalkan pemerintah itu," kata Ahyani.

Ia mengatakan dengan dengan rencana PSBB Pemkot Solo bisa lebih mengoptimalkan pemantauan aktivitas masyarakat di Solo. Terlebih pihaknya menilai saat ini orang-orang sudah abai menerapkan protokol kesehatan.

"Kami melihat banyak yang menggelar hajatan yang melebihi kapasitas yang ditetapkan Satgas COVID-19 Solo," katanya.

Pemkot Solo, lanjut dia, akan memperketat lagi pembatasan operasionalnya. Untuk teknisnya, pihaknya akan menunggu detail dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.

"Kebijakan itu akan dimulai pada Senin depan mendatang. Masih ada waktu bagi kami untuk mengoreksi SE (Surat Edaran) yang mengatur terkait teknis penanganan COVID-19 di Solo," papar dia.

Warga yang tidak memakai masker terjaring razia Satpol PP Solo Jawa Tengah. (MP/Ismail)

Warga yang tidak memakai masker terjaring razia Satpol PP Solo Jawa Tengah. (MP/Ismail)

Ahyani mengemukakan Pemkot Solo akan melihat detail kebijakan dari pusat dulu seperti apa terutama terkait fokus pembatasan PSBB. Ia berharap PSBB ini benar-benar mampu menekan laju penyebaran COVID-19 di Solo.

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan, kondisi Solo saat ini kasus COVID-19 terus menunjukkan angka kenaikan. Ia akan segera koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait PSBB.

"Ya kondisi Solo angka kasusnya mbledose tenanan (meledak beneran). Pembatasan akan melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, Pengadilan dan beberapa instansi lainnya," kata Rudy.

Rudy menambahkan sejauh ini belum mengetahui gambaran PSBB yang diinginkan pemerintah pusat. Ia menilai jika PSBB sama dengan penerapan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Pemkot Solo saat pertama kali ada kasus COVID-19, Kondisi ekonominya Solo seret. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Berikut Aturan Baru dalam PSBB Ketat Respons Lonjakan Angka COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Kapolsek di Tasikmalaya Lelang Motor dan Mobil Murah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kapolsek di Tasikmalaya Lelang Motor dan Mobil Murah

AKP Suparlan menegaskan bahwa nomor WhatsApp yang mengatasnamakan dirinya itu bukanlah nomor WhatsApp miliknya

Lumpur Lapindo Kandung Unsur Bahan untuk Baterai
Indonesia
Lumpur Lapindo Kandung Unsur Bahan untuk Baterai

Tanah lumpur Lapindo Sidoarjo nyatanya didominasi kandungan lithium yang cocok untuk material baterai.

Progres Pembangunan Prasarana LRT Jabodebek Capai 94,36 persen
Indonesia
Progres Pembangunan Prasarana LRT Jabodebek Capai 94,36 persen

Stasiun LRT Jabodebek berada di lokasi-lokasi strategis mulai dari kawasan perumahan hingga kawasan bisnis. Tujuannya untuk memudahkan para penglaju untuk bertransportasi dari dan menuju Ibu Kota atau wilayah lainnya.

ASN Gugat Presidential Threshold, Menpan RB Diminta Turun Tangan
Indonesia
ASN Gugat Presidential Threshold, Menpan RB Diminta Turun Tangan

Terkait dengan langkah seorang ASN yang menggugat presidential threshold di MK, harus ditelisik dalam rangka kepentingan apa mengajukan gugatan tersebut.

Operator Kelurahan Duri Kepa Diduga Terlibat Kasus Pinjaman Uang Rp 264,5 Juta
Indonesia
Operator Kelurahan Duri Kepa Diduga Terlibat Kasus Pinjaman Uang Rp 264,5 Juta

Hal itu diungkap dari hasil pemeriksaan Lurah Duri Marhali dan Bendahara Kelurahan Duri Kepa Devi Ambarsari di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Kasus tersebut kini masih terus di dalami Inspektorat DKI.

Naik Rp 75.915, Sultan Yogyakarta Perintahkan Tidak Ada Penundaan UMP
Indonesia
Naik Rp 75.915, Sultan Yogyakarta Perintahkan Tidak Ada Penundaan UMP

Keistimewaan DIY tidak pernah berdaya dalam membuat suatu sistem pengupahan daerah yang membawa kehidupan layak bagi buruh dan keluarganya.

Soal TWK KPK, LPPI: Ombudsman Diminta Lebih Teliti dan Cermat Baca UU
Indonesia
Soal TWK KPK, LPPI: Ombudsman Diminta Lebih Teliti dan Cermat Baca UU

"Kami menilai alasan ombudsman terlalu mengada-ada dan lebay, dan sangat tidak logis. Kami sebagai masyarakat tidak bisa menerima hasil rekomendasi ombudsman tersebut," kata Dedi

PDIP Singgung Nasib 191 Pohon di Monas yang Dibabat Demi Revitalisasi
Indonesia
PDIP Singgung Nasib 191 Pohon di Monas yang Dibabat Demi Revitalisasi

Sebanyak 191 Pohon di di sekitar Monumen Nasional (Monas) telah ditebang sejak akhir tahun 2019 dalam rangka rencana revitalisasi kawasan Monas.

Anies Diminta Tambah Jumlah Penerima Kompensasi TPST Bantargebang
Indonesia
Anies Diminta Tambah Jumlah Penerima Kompensasi TPST Bantargebang

DKI Jakarta diminta menambahkan dana kompensasi dalam perpanjangan pemanfaatan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.

Gelar Raker dan Acara di Hotel Mewah, KPK Dinilai Kehilangan Etika dan Sensitifitas
Indonesia
Gelar Raker dan Acara di Hotel Mewah, KPK Dinilai Kehilangan Etika dan Sensitifitas

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, kegiatan itu menandakan KPK seperti kehilangan etika dan sensitifitas.