PSBB Ketat Jawa dan Bali, Pemkot Solo Pasrah Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Jawa Tengah, Ahyani (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sekala Jawa-Bali, Rabu (6/1). Kebijakan itu berlangsung selama dua pekan mulai 11 sampai dengan 25 Januari 2021 mendatang.

Menanggapi kebijakan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Jawa Tengah, sekaligus ketua Gugus Satgas Penanganan COVID-19, Ahyani, mengaku hanya bisa pasrah dengan aturan PSBB tersebut.

Baca Juga

Pemerintah Pusat Perketat Aktivitas Warga, Begini Reaksi Wagub DKI

"Kami hanya bisa pasrah. Mau tidak mau kami setuju dengan pembatasan yang dijadwalkan pemerintah itu," kata Ahyani.

Ia mengatakan dengan dengan rencana PSBB Pemkot Solo bisa lebih mengoptimalkan pemantauan aktivitas masyarakat di Solo. Terlebih pihaknya menilai saat ini orang-orang sudah abai menerapkan protokol kesehatan.

"Kami melihat banyak yang menggelar hajatan yang melebihi kapasitas yang ditetapkan Satgas COVID-19 Solo," katanya.

Pemkot Solo, lanjut dia, akan memperketat lagi pembatasan operasionalnya. Untuk teknisnya, pihaknya akan menunggu detail dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.

"Kebijakan itu akan dimulai pada Senin depan mendatang. Masih ada waktu bagi kami untuk mengoreksi SE (Surat Edaran) yang mengatur terkait teknis penanganan COVID-19 di Solo," papar dia.

Warga yang tidak memakai masker terjaring razia Satpol PP Solo Jawa Tengah. (MP/Ismail)

Warga yang tidak memakai masker terjaring razia Satpol PP Solo Jawa Tengah. (MP/Ismail)

Ahyani mengemukakan Pemkot Solo akan melihat detail kebijakan dari pusat dulu seperti apa terutama terkait fokus pembatasan PSBB. Ia berharap PSBB ini benar-benar mampu menekan laju penyebaran COVID-19 di Solo.

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan, kondisi Solo saat ini kasus COVID-19 terus menunjukkan angka kenaikan. Ia akan segera koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait PSBB.

"Ya kondisi Solo angka kasusnya mbledose tenanan (meledak beneran). Pembatasan akan melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, Pengadilan dan beberapa instansi lainnya," kata Rudy.

Rudy menambahkan sejauh ini belum mengetahui gambaran PSBB yang diinginkan pemerintah pusat. Ia menilai jika PSBB sama dengan penerapan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Pemkot Solo saat pertama kali ada kasus COVID-19, Kondisi ekonominya Solo seret. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Berikut Aturan Baru dalam PSBB Ketat Respons Lonjakan Angka COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rezim Jokowi Dinilai Tabrak UU Tempatkan Jenderal Polisi Aktif di Kementerian
Indonesia
Rezim Jokowi Dinilai Tabrak UU Tempatkan Jenderal Polisi Aktif di Kementerian

setidaknya ada tiga jenderal polisi aktif duduk di kementerian.

Ada 3 Klaster di Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
Ada 3 Klaster di Kasus Djoko Tjandra

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menyebut ada tiga klaster dalam kasus yang membelit Djoko Tjandra selama masih menjadi buronan interpol

Polisi Lalu Lintas Duga Orang yang Berkerumun di Kolong Semanggi Kelompok Anarko
Indonesia
Polisi Lalu Lintas Duga Orang yang Berkerumun di Kolong Semanggi Kelompok Anarko

Sambodo belum bisa menjelaskan secara rinci tujuan dari belasan orang yang ditangkap ini

Satgas COVID-19 Bawa Angin Segar untuk UMKM di Tengah Pandemi
Indonesia
Satgas COVID-19 Bawa Angin Segar untuk UMKM di Tengah Pandemi

Dari segi ekonomi, pemerintah akan menyiapkan agar daerah bisa melakukan pinjaman

Moeldoko Berkilah Pemecatan 51 Pegawai Kebijakan Pimpinan KPK
Indonesia
Moeldoko Berkilah Pemecatan 51 Pegawai Kebijakan Pimpinan KPK

Kementerian PANRB mengusulkan dilakukan Individual Development Plan (IDP) untuk pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK

Partai Harus Bisa Cetak Politikus Muda Berkualitas
Indonesia
Partai Harus Bisa Cetak Politikus Muda Berkualitas

Partai politik dapat mengoptimalkan perannya sebagai media penyerap aspirasi rakyat, sekaligus sebagai komunikator dua arah yang efektif bagi pemerintahan dan masyarakat.

Babak Baru Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan, Rizieq Bakal Digiring ke Kejaksaan
Indonesia
Babak Baru Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan, Rizieq Bakal Digiring ke Kejaksaan

Bareskrim telah melengkapi berkas perkara dengan tersangka Rizieq Shihab atas kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

Pemprov DKI Pertimbangkan Tarik Rem Darurat
Indonesia
Pemprov DKI Pertimbangkan Tarik Rem Darurat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memikirkan menarik rem darurat dan kembali ke PSBB ketat dalam meredam kasus COVID-19 yang semakin mengkhwatirkan.

RSD Wisma Atlet Penuh, Wagub DKI: Jangan Khawatir
Indonesia
RSD Wisma Atlet Penuh, Wagub DKI: Jangan Khawatir

Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran dikabarkan sudah hampir penuh karena meningkatnya kasus corona di ibu kota.

MUI: Adzan Jihad Haram karena Menyalahi Syariat
Indonesia
MUI: Adzan Jihad Haram karena Menyalahi Syariat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat bersama dengan organisasi Islam lainnya sepakat bahwa seruan adzan jihad adalah haram karena menyalahi syariat agama.