PSBB DKI Disetujui Menkes, Ojol dan Ekonomi Warga Terancam Kian Terpuruk Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto telah menyetujui pengajuan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww

MerahPutih.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto telah menyetujui pengajuan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta. Pemberlakukan PSBB itu diprediksi bakal kian membuat ekonomi warga Ibu Kota kian terpuruk di tengah pandemi COVID-19.

"Dampaknya jelas misalnya sekolah dan ruang publik terhadap ekonomi masyarakat. Seperti orang yang jualan di sana. Kan jadi enggak dapat penghasilan. Lalu usaha yang tak mendapatkam penghasilan dari pembelian masyarakat," kata Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah kepada MerahPutih.com di Jakarta, Selasa (7/4).

Baca Juga:

Aturan PSBB, Pengemudi Ojol Dilarang Angkut Penumpang

Menurut Trubus, beberapa poin di peraturan PSBB yang justru makin merepotkan ekonomi warga. Dia mencontohkan Trubus, salah satu poin PSBB yang melarang ojek online (Ojol) mengangkut penumpang hanya boleh mengantar barang, justru bakal mengurangi penghasilan ribuan pengemudi.

"Sumber pemasukan terbesar mereka adalah dari mengantar jemput penumpang bukan barang. Ini berpotensi menimbulkan penurunan kesehjateraan bagi para pengemudi yang terancam berkurang penghasilannya," papar Trubus.

Pengojek daring mengikuti penyemprotan disinfektan untuk mencegah penularan COVID-19 di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (22/03/2020). (ANTARA Jatim/ Hanif Nashrullah)
Pengojek daring mengikuti penyemprotan disinfektan untuk mencegah penularan COVID-19 di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (22/03/2020). (ANTARA Jatim/ Hanif Nashrullah)

Baca Juga:

Ojol Diminta Tak Berkerumun untuk Cegah Penyebaran COVID-19

Trubus juga menyoroti sepinya usaha pariwisata seperti perhotelan yang anjlok pemasukannya. Akibatnya, lanjut dia, potensi ancaman PHK bagi pekerja di sektor itu kian besar dengan adanya PSBB. Untuk itu, dia meminta ada jaminan subsidi bagi mereka ketika DKI resmi menerapkan PSBB.

"Misalnya Hotel dia punya kamar berapa dalam satu bulan dihuni oleh satu bulan. Itu bisa diberikan stimulus berdasarkan jumlah usaha. Pemerintah diminta komitmen tak melakukan PHK mesti ada kontrak agar pengusaha tak kabur," tutup Trubus.

Seperti diketahui, Menkes Terawan Agus Putranto, telah menyetujui usulan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menerapkan PSBB di Ibu Kota. Surat secara resmi akan dikirim Menkes hari ini. Setelah menerima surat, DKI bisa mengatur beberapa tindakan untuk pencegahan Corona. (Knu)

Baca Juga:

Menkes Terawan Izinkan Anies Lakukan PSBB di Jakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berlibur di Zona Orange dan Merah Berisiko Tertular COVID-19 Lebih Tinggi
Indonesia
Berlibur di Zona Orange dan Merah Berisiko Tertular COVID-19 Lebih Tinggi

Ia menegaskan masyarakat yang tetap melakukan wisata atau berlibur ke zona oranye atau merah, maka risiko tertular COVID-19 jauh lebih tinggi

Pandemi COVID-19, Muhammadiyah Anjurkan Kurban Iduladha Diganti Sumbangan Uang
Indonesia
Pandemi COVID-19, Muhammadiyah Anjurkan Kurban Iduladha Diganti Sumbangan Uang

Selama pandemi COVID-19, PP Muhammadiyah menganjurkan agar kurban Iduladha diganti dengan sumbangan berupa uang.

Update COVID-19 per Selasa (31/3): 1.528 Kasus Positif, 136 Meninggal Dunia
Indonesia
Update COVID-19 per Selasa (31/3): 1.528 Kasus Positif, 136 Meninggal Dunia

Setiap hari jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia semakin bertambah

 Bamsoet: Taat Pembatasan Sosial, Modal Awal Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Bamsoet: Taat Pembatasan Sosial, Modal Awal Pemulihan Ekonomi

Menurut Bamsoet, ketidakmampuan komunitas internasional menghentikan penularan Covid-19 mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, memulai pergulatan merespons resesi ekonomi.

Akui Gerebek PSK di Hotel, Anak Buah Prabowo Bisa Dikenai UU ITE
Indonesia
Akui Gerebek PSK di Hotel, Anak Buah Prabowo Bisa Dikenai UU ITE

Menurut Petrus, Andre Rosiade dan Ajudannya Bimo bisa dikenakan pasal turut serta membantu terjadinya tindak pidana menurut pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE.

Kemendagri Diminta Kumpulkan Para Petahana yang Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
Kemendagri Diminta Kumpulkan Para Petahana yang Langgar Protokol Kesehatan

Langkah itu agar Pilkada 2020 dapat berjalan dengan lancar

Politikus PKS Minta Jokowi Lockdown Pulau Jawa
Indonesia
Politikus PKS Minta Jokowi Lockdown Pulau Jawa

"Opsi ‘lockdown’ yang di dalam UU No. 6 Tahun 2018 tetang Kekaraninaan Kesehatan

KPK Periksa Eks Bos PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso
Indonesia
KPK Periksa Eks Bos PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso

PT Dirgantara Indonesia merupakan satu-satunya perusahaan yang bergerak di industri pesawat terbang di Indonesia

Satpol PP DKI Larang Berjualan Hewan Kurban di Atas Trotoar
Indonesia
Satpol PP DKI Larang Berjualan Hewan Kurban di Atas Trotoar

Jelang Hari Raya Iduladha banyak masyarakat yang menyulap trotoar ibu kota menjadi tempat berjualan hewan kurban musiman.

Jokowi Yakin Rasa Malu Nikmati Hasil Bisa Tangkal Korupsi
Indonesia
Jokowi Yakin Rasa Malu Nikmati Hasil Bisa Tangkal Korupsi

Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik juga merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi.