PSBB Diperketat, Warga Butuh Stimulus Buat Amankan Daya Beli Ilustrasi Pasar. (Foto: PD Pasar Jaya).

MerahPutih.com - Pemerintah diminta meningkatkan stimulus bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menyusul pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 14 September 2020 di Jakarta.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E Halim memaparkan, pemerintah bisa memberikan stimulus konsumsi bagi masyarakat (dari sisi demand), dan membantu pelaku usaha melalui sejumlah relaksasi (sisi supply) sehingga konsumsi dan produksi dalam negeri tetap terjaga.

"Stimulus konsumsi bagi masyarakat (konsumen) tidak hanya melalui pemberian tunai transfer tetapi juga dengan relaksasi kredit konsumsi, kredit kendaraan bermotor dan sebagainya," katanya.

Baca Juga:

75 Juta Jiwa Perlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kemensos Luncurkan Program Atensi

Ia menegaskan, Pemerintah dapat memberi stimulus pada usaha mikro dan kecil di beberapa sektor yang memang mengandalkan pemasukan harian khususnya di sektor perdagangan, bantuan bagi karyawan yang dirumahkan dan tidak mendapat pemasukan atau pemotongan terhadap gaji, dan bahkan pengurangan pegawai selama PSBB berlangsung.

"Upaya itu sangat membantu dalam menstimulus konsumsi dan menjaga daya beli konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jika konsumsi ini bisa dijaga, maka kita berharap produksi terus dipertahankan, sehingga meminimalisir pengurangan pekerja sekaligus mendorong perekonomian tumbuh kembali," katanya.

Ilustrasi warung
Ilustrasi warung. (Foto: Kementerian Koperasi dan UMKM)

Ketua Komunikasi dan Edukasi BPKN, Johan Effendi menambahkan ketika kebijakan PSBB telah dijalankan, pemerintah harus siap dan konsekuen dengan aturan yang ada dan aparat menindak tegas apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

"Masyarakat bisa menyesuaikan diri dengan pola hidup yang baru demi menekan penyebaran COVID-19. Kita semua secara bersama-sama harus taat menjaga jarak dan kesehatan sesuai protokol penanganan COVID-19 sehingga bisa menjamin keamanan dan keselamatan menyambut adaptasi kebiasaan baru," katanya.

Baca Juga:

Ketika Terjadi Resesi Ekonomi, Lebih Baik Menabung atau Investasi?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Periksa Kepala KPP Pratama Bantaeng, KPK Dalami Aliran Uang Suap Pajak Angin Prayitno
Indonesia
Periksa Kepala KPP Pratama Bantaeng, KPK Dalami Aliran Uang Suap Pajak Angin Prayitno

Sebelumnya, KPK menetapkan enam tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah

Secara De Jure, FPI Dianggap Bubar Sejak Tahun Lalu
Indonesia
Secara De Jure, FPI Dianggap Bubar Sejak Tahun Lalu

Dalam butir satu SKB ditegaskan, FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar

Pemerintah Larang Mudik 2021
Indonesia
Pemerintah Larang Mudik 2021

Keputusan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat, serta para pekerja seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, karyawan swasta maupun pekerja mandiri.

Eijkman Sebut Idealnya Vaksin Sekali Suntik dan Bertahan Seumur Hidup
Indonesia
Eijkman Sebut Idealnya Vaksin Sekali Suntik dan Bertahan Seumur Hidup

Vaksin tersebut juga diharapkan bisa bertahan seumur hidup

FPI Berencana Ganti Nama, Begini Kata Polisi
Indonesia
FPI Berencana Ganti Nama, Begini Kata Polisi

FPI sejak 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas

[HOAKS atau FAKTA]: Seorang Pria Ditembak Mati di Masjidil Haram
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Seorang Pria Ditembak Mati di Masjidil Haram

Saudi Press Agency juga menyatakan, jika insiden tersebut terjadi pada 30 Maret 2021 selepas ibadah shalat Asar.

Pembangunan MRT Fase 2 Ditargetkan Rampung Agustus 2027
Indonesia
Pembangunan MRT Fase 2 Ditargetkan Rampung Agustus 2027

"Target operasi MRT dari Harmoni ke Kota, yang merupakan segmen ke-2 dari Fase 2A adalah Agustus 2027. Sementara Segmen 1 dari Fase 2A, yaitu dari Bundaran HI sampai ke Monas akan beroperasi pada April 2025," ujar William.

Isu Pergantian Menteri Mencuat, Ketum Golkar Airlangga Sambangi Prabowo
Lainnya
Isu Pergantian Menteri Mencuat, Ketum Golkar Airlangga Sambangi Prabowo

Kedatangan para politisi pendukung pemerintah ini, langsung disambut oleh Prabowo dengan saling menempelkan siku tangan mereka.

Demo Tolak Omnibus Law Ciptaker Rusuh, Prabowo: Pasti Dibiayai Asing
Indonesia
Demo Tolak Omnibus Law Ciptaker Rusuh, Prabowo: Pasti Dibiayai Asing

Hoaks yang mengiringi UU Cipta Kerja bertujuan menimbulkan kekacauan di dalam negeri

Kirim Surat ke Jokowi soal Masa Pensiunnya, Sikap Kapolri Jenderal Idham Azis Patut Dicontoh
Indonesia
Kirim Surat ke Jokowi soal Masa Pensiunnya, Sikap Kapolri Jenderal Idham Azis Patut Dicontoh

Menurut Arqam Azikin, jarang terjadi pada posisi jabatan tingkat pusat, ada yang mau melaporkan pensiunnya ke Presiden dan meminta agar penggantinya segera diproses.