PSBB di Jakarta Dinilai Gagal

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 23 April 2020
PSBB di Jakarta Dinilai Gagal
Petugas UPT AJ Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan melakukan pengecekan penumpang. (ANTARA/Ho-Kasatpel Terminal Lebak Bulus)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah resmi menjalankan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah meluasnya wabah virus corona, terhitung sejak Jumat (17/4).

Penerapan PSBB di lapangan dirasakan berbagai kalangan masih kurang efektif lantaran masih banyak warga yang belum melaksanakan sepenuhnya social dan physical distancing, maupun bekerja di rumah atau working from home (WFH)

Baca Juga:

Tanpa Peran Masyarakat, Larangan Mudik Pemerintah Tak Berarti Apa-apa

Menanggapi masih kurang efektifnya penerapan PSBB, Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menyatakan, hal itu terjadi karena kebijakan tersebut hanya sebatas mengimbau.

“Sebab PSBB itu tidak punya pijakan hukum yang jelas. Di sisi lain antara Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta dan Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan bertolak belakang, terutama soal penumpang sepeda motor,” kata Neta kepada wartawan, Kamis (23/4).

Menurut Neta, hal tersebut juga terjadi di daerah, di mana pergub dan peraturan bupati (perbup) juga tidak seiring sejalan.

“Di daerah antara pergub dan perbup tidak sinkron, sehingga semua ini tidak hanya membingungkan masyarakat tapi juga membuat aparatur di lapangan menjadi serba salah,” ujar dia.

Petugas Pos Cek Poin Kalimalang, Jakarta Timur, mengecek alamat pengendara motor pada alamat KTP. (ANTARA/HO-Polrestro Jaktim).
Petugas Pos Cek Poin Kalimalang, Jakarta Timur, mengecek alamat pengendara motor pada alamat KTP. (ANTARA/HO-Polrestro Jaktim).

Neta berpendapat, situasi ini menunjukkan Jokowi sebagai Presiden sangat kebingungan dalam menghadapi wabah COVID-19.

Neta juga menilai, ada tiga hal yang membuat Presiden Jokowi bingung.

“Pertama, kondisi keuangan negara yang minim membuat pemerintah tidak bisa melakukan lockdown maupun karantina wilayah,” sebut Neta.

Hal Kedua, menurut Neta adalah, masyarakat bawah tidak peduli dengan PSBB karena mereka harus mencari uang untuk bisa bertahan hidup.

“Ketiga, para pembantu Jokowi di kabinet sepertinya tidak bertindak maksimal karena sebagai petugas partai mereka pasti punya agenda sendiri sendiri,” ungkapnya.

Baca Juga:

Evaluasi PSBB, Ketua DPRD DKI: Satpol PP Harus Banyak Jaga Dibandingkan Polisi

"Jadi kalau dikatakan PSBB gagal ya memang gagal, apalagi mengenai koordinasi Pemprov DKI Jakarta dengan jajaran Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya yang cenderung normatif."

“Hal itu terlihat pada titik check point di perbatasan DKI Jakarta dengan Jawa Barat (Jabar) yang terlihat seadanya, karena polisi hanya berjaga pada pagi hari, sedangkan siang hingga malam check point itu tidak ada fungsinya,” tegas mantan Wapemred Harian Jakarta tersebut.

Neta pun menambahkan, apalagi dengan aksi kriminal yang makin sadis belakangan ini.

“Polri tentunya harus berkonsentrasi menjaga kamtibmas dibandingkan mengamankan PSBB. Terbukti perdagangan di masyarakat bawah tetap berlangsung seperti biasa dari pagi hingga tengah malam,” pungkas Neta. (Knu)

Baca Juga:

DPRD DKI Potong Anggaran Rp2 Triliun untuk Warga yang Terdampak Corona

#Virus Corona #Neta S Pane
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir
Bagikan