PSBB Bodebek Akan Diselaraskan dengan DKI Jakarta Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jawa Barat (Jabar) Daud Achmad. Foto Humas Pemprov Jabar

Merahputih.com - Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jawa Barat (Jabar) Daud Achmad mengatakan, kawasan Bodebek (Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Bogor) akan mengikuti kebijakan Pemerintah DKI Jakarta yang akan merapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi sepanjang Juni.

"Seperti diamanatkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar nomor 46, Bodebek akan mengikuti DKI Jakarta. Terkait aturan teknisnya akan diatur dalam peraturan bupati/wali kota," kata Daud dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (4/6).

Baca Juga

Pemkot Bekasi Siapkan Jalankan PSBB

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jabar Eni Rohyani menyatakan, penerapan PSBB kawasan Bodebek akan diselaraskan dengan PSBB DKI Jakarta.

"Jawa Barat memiliki kabupaten/kota yang juga memiliki otonomi. Beda dengan Jakarta bahwa keputusan Gubernur otomatis diikuti seluruh jajaran tanpa harus membuat produk hukum. Kalau di Jabar, Gubernur menetapkan kebijakan, kota/kabupaten juga membuat produk hukum sesuai situasi kondisi," ucapnya.

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahjono memimpin patroli pencegahan penyebaran COVID-19 di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah)
Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahjono memimpin patroli pencegahan penyebaran COVID-19 di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah)

Menurut Eni, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar intens berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota di kawasan Bodebek, pemerintah DKI Jakarta, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Selain itu, Eni menjelaskan, dalam menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), pemerintah kabupaten/kota harus mengajukan permohonan pencabutan PSBB dan mengajukan permohonan penerapan AKB ke Kemenkes. Pemerintah kabupaten/kota harus mengajukan pencabutan PSBB dan mengajukan pemohonan penerapan AKB ke Kemenkes melalui gubernur.

Baca Juga:

Anies Usahakan Ojol Masih Bisa Angkut Penumpang Selama PSBB

"Pada saat AKB belum mendapat persetujuan dari Kemenkes. kota/kabupaten masih harus melaksanakan PSBB secara proporsional," katanya.

"Kami juga meluruskan bahwa yang harus dibuka terlebih dahulu (dalam masa AKB) adalah tempat ibadah, berikutnya baru industri perkantoran, dan kegiatan paling akhir terkait kepariwisataan," imbuhnya. (Mauritz)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pekik Takbir Menggema Saat Perwakilan FPI Minta Jokowi Mundur dan Cabut UU Ciptaker
Indonesia
Tiga Organisasi Besar Mundur, POP Kemendikbud Dinilai Bermasalah
Indonesia
Tiga Organisasi Besar Mundur, POP Kemendikbud Dinilai Bermasalah

POP dan program serupa dalam perencanaannya dilakukan secara terbuka

Gubernur Anies Dinilai Tidak Perlu Diperiksa KPK
Indonesia
Gubernur Anies Dinilai Tidak Perlu Diperiksa KPK

"Kalau semua urusan BUMN kemudian menteri BUMN dipanggil, kemudian urusan BUMD gubernur-wagub dipanggil ya enggak bisa kerja kita semua," ujar Wagub.

Pilkada di Tangsel, Warga Terpantau Patuh Pada Protokol Kesehatan
Indonesia
Pilkada di Tangsel, Warga Terpantau Patuh Pada Protokol Kesehatan

Para pemilih yang hendak menandai jarinya ke tinta hanya boleh diberikan petugas. Setelah memilih, mereka pun diminta langsung pulang ke rumah.

Ketua DPR Berharap Pers Bisa Tangkal Hoaks COVID-19
Indonesia
Ketua DPR Berharap Pers Bisa Tangkal Hoaks COVID-19

Putri Megawati Soekarnoputri itu berharap pers dapat mengedukasi masyarakat dan menangkal hoaks terkait COVID-19 agar tidak menyesatkan masyarakat.

Saat Pencoblosan Jari Dilarang Dicelupkan ke Tinta
Indonesia
Saat Pencoblosan Jari Dilarang Dicelupkan ke Tinta

Pemilih diberi sarung tangan plastik sekali pakai oleh petugas TPS, tujuannya untuk menjaga kebersihan tangan guna menghindari terjadinya perpindahan virus.

Lawan COVID-19, Tito Tegaskan Indonesia Tidak Bisa Lockdown
Indonesia
Lawan COVID-19, Tito Tegaskan Indonesia Tidak Bisa Lockdown

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi efek domino pada sektor perekonomian adalah dengan disalurkannya bantuan sosial.

BMKG Keluarkan Peringatan Gempa Besar dan Tsunami di Banyuwangi
Indonesia
BMKG Keluarkan Peringatan Gempa Besar dan Tsunami di Banyuwangi

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pusat mengeluarkan peringatan terjadinya gempa hingga tsunami di sekitar Banyuwangi.

LBH HKTI Diharapkan Berkontribusi Besar Selesaikan Konflik Agraria
Indonesia
LBH HKTI Diharapkan Berkontribusi Besar Selesaikan Konflik Agraria

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HKTI.

Kubu Rizieq Klaim Acara di Petamburan Dapat Lampu Hijau Anak Buah Anies
Indonesia
Kubu Rizieq Klaim Acara di Petamburan Dapat Lampu Hijau Anak Buah Anies

Kamil juga mengklaim telah meminta kepada pendukung Rizieq dan FPI untuk tidak datang