Proyek Wisata Super Premium Berpotensi Musnahkan Komodo Kawasan Wisata Komodo. (Foto: PUPR).

MerahPutih.com - Pemerintah tengah melakukan pengembangan wisata super premium di Taman Nasional Komodo (TNK) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Namun, proyek tersebut menuai kecaman dari sejumlah pihak. Salah satunya Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal NTT, Angelo Wake Kako

"Itu komodo hidupnya di alam terbuka dan tidak pernah membutuhkan bangunan mewah atau ber-AC di sekitarnya, sehingga konsep pembangunan yang saat ini mulai dijalankan, seperti di Pulau Rinca dapat merusak lingkungan dan komodo sendiri akan musnah dari habitatnya," kata Angelo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (31/10)

Menurut dia, pembangunan wisata super premium itu bisa menghilangkan keaslian kawasan yang selama telah nyaman dan cocok dengan kehidupan komodo.

Baca Juga

NTT Tetapkan Akses Pulau Komodo Melalui Membership

Angelo menyebutkan Presiden Joko Widodo beberapa kali melakukan kunjungan kerja ke NTT, teranyar kunjungan kerja pada 1 Oktober 2020 meninjau pembangunan prasarana yang berada di Kampung Ujung, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo.

Menurut Angelo, kunjungan kerja Presiden Jokowi ke NTT selama ini yang sebagian besar difokuskan di Labuan Bajo sepertinya hanya untuk melapangkan kepentingan bisnis pemodal besar.

Sebab, kata dia, sebagian besar konsep pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo belum menyentuh pariwisata berbasis komunitas untuk mendongkrak perekonomian masyarakat lokal NTT.

"Masa pak Jokowi sering turun ke NTT tetapi tidak mampu membaca pikiran dan suasana batin masyarakat NTT? Ini saatnya untuk pikirkan ulang konsep pengembangan Taman Nasional Komodo yang lebih ekologis," ucap Angelo dilansir Antara.

Angelo menambahkan pemerintah harus bertanggungjawab apabila komodo di TNK musnah dari habitatnya karena pembangunan wisata super premium.

Apalagi, kata dia, pemegang izin pengelola usaha wisata ini adalah PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE), PT Segara Komodo Lestari (SKL) dan PT Sinergindo Niagatama. Ketiganya akan mengelola Pulau Rinca, Pulau Padar, Pulau Tatawa, dan Pulau Komodo dengan luas konsesi yang berbeda-beda.

Tak hanya itu, Angelo juga mengkiritik kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan konsep KSPN Labuan Bajo yang tidak melihat secara komprehensif NTT secara lebih luas, terkait dengan arus distribusi barang dan jasa untuk menunjang kebutuhan pasar yang besar di kawasan tersebut saat ini dan masa datang.

"Coba dibuka datanya, berapa banyak kebutuhan pangan, misalnya, di Labuan Bajo yang diambil dari wilayah NTT? Jangan sampai NTT hanya punya nama, tapi yang mendapat keuntungan besar dari 'multi plier effect-'nya Labuan Bajo, itu daerah lain, itu yang tidak boleh," tegasnya

Angelo mengingatkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus duduk bersama membahas persoalan tersebut karena harus ada unsur memaksa dari pemerintah kepada investor.

"Siapa pun yang hendak berinvestasi di Labuan Bajo agar harus membina dan memberdayakan masyarakat lokal NTT dan menjadikan mereka sebagai 'supplier' kebutuhan pangan," pungkasnya.

Baca Juga

Arah Pembangunan Kawasan Wisata Komodo Labuan Bajo

Pembangunan wisata super premium TNK ditargetkan rampung pada akhir 2020 dan 2021, sebab Labuan Bajo akan menjadi tuan rumah agenda internasional G-20 dan ASEAN Summit 2023. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Listyo Sigit Bakal Wujudkan Potret Polri yang Tegas dan Humanis
Indonesia
Listyo Sigit Bakal Wujudkan Potret Polri yang Tegas dan Humanis

Sebab, keselamatan rakyat merupakah hukum tertinggi

Kirim Kapal Perusak, AS dan Tiongkok Kembali Bersitegang di Laut China Selatan
Dunia
Kirim Kapal Perusak, AS dan Tiongkok Kembali Bersitegang di Laut China Selatan

Militer Tiongkok mengutuk tindakan pelayaran perdana kapal perang di era Presiden Biden itu, dan mengirim unit angkatan laut dan udara untuk mengikuti dan memperingatkan kapal tersebut.

Antisipasi Resesi Ekonomi, DPR Minta Percepat Program Perlindungan Warga Miskin
Indonesia
Antisipasi Resesi Ekonomi, DPR Minta Percepat Program Perlindungan Warga Miskin

Kebijakan dan anggaran untuk rakyat miskin dan rakyat terdampak harus benar-benar bisa dieksekusi cepat dan tepat,

Digelar Virtual, IndoBuildTech Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi Saat Pandemi
Indonesia
Digelar Virtual, IndoBuildTech Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi Saat Pandemi

Kegiatan komukasi dan interaksi bisnis secara virtual selama penyelenggaraan IndoBuildTech diharapkan mampu menghadapi kendala fisik.

KPK Pertajam Bukti Keterlibatan Istri Edhy Prabowo di Kasus Suap Benur
Indonesia
KPK Pertajam Bukti Keterlibatan Istri Edhy Prabowo di Kasus Suap Benur

Iis Rosita diketahui sempat diamankan bersama sang suami dan sejumlah pihak lain

Dukung Paslon Ma-Ju, Tenaga PMK Langsung Dipecat
Indonesia
Dukung Paslon Ma-Ju, Tenaga PMK Langsung Dipecat

Salah satu anggota Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Surabaya langsung dipecat karena mendukung pasangan calon wali.

Di Tengah Upaya Tekan COVID-19, Wagub Sentil Massa Tuntut Pembebasan Rizieq
Indonesia
Di Tengah Upaya Tekan COVID-19, Wagub Sentil Massa Tuntut Pembebasan Rizieq

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza meminta kepada simpatisan FPI untuk menempuh jalur hukum.

Tim Denny Indrayana Ngaku Punya Berbagai Bukti Kecurangan Dari Warga Kalsel
Indonesia
Tim Denny Indrayana Ngaku Punya Berbagai Bukti Kecurangan Dari Warga Kalsel

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan perolehan pasangan calon nomor urut 01 Sahbirin Noor dan Muhidin unggul sebanyak 8.127 suara dari pasangan calon nomor urut 02 Denny Indrayana dan Difriadi Derajat.

Tiga Korban Kapal Wisata Waduk Kedung Ombo Meninggal, 6 Belum Ditemukan
Indonesia
Tiga Korban Kapal Wisata Waduk Kedung Ombo Meninggal, 6 Belum Ditemukan

Kapal wisata WKO maksimal menampung 14 orang termasuk operatornya. Yang terjadi di lokasi kejadian kapal wisata mengangkut justru membawa 20 orang.

DPR: Mendagri tak Bisa Asal Copot Kepala Daerah
Indonesia
DPR: Mendagri tak Bisa Asal Copot Kepala Daerah

Menurutnya, pencopotan kepala daerah perlu kajian mendalam dan koordinasi.