Protokol Kesehatan saat Demo Dilanggar, Pelaku Bisa Dijerat UU Kekarantinaan Demo Buruh. (MP/ Rizky Fitrianto).

MerahPutih.com - Pihak kepolisian menyikapi tegas terkait rencana kaum buruh atau serikat pekerja yang berencana melakukan demonstrasi menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker).

Polri telah melakukan sejumlah antisipasi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi.

Dalam pelaksanaannya, jika apabila protokol kesehatan dilanggar maka akan ada sanksi.

Baca Juga:

[HOAKS Atau FAKTA]: Demo 6 Oktober di Gedung DPR/MPR Ricuh

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono berharap agar masyarakat mematuhi imbauan dari aparat penegak hukum.

"Ada pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang Kekerantinaan Kesehatan, juga ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 212 ada 216, 218," tegas Awi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (7/10).

Kedua, lanjut Awi, Polri telah melakukan imbauan untuk serikat pekerja dari wilayah khususnya di luar Jabodetabek untuk tidak melaksanakan demo di Jakarta.

Alasannya angka penularan kasus COVID-19 di Jakarta masih sangat tinggi. Jadi jangan sampai dengan adanya demonstrasi di Jakarta justru akan membuat klaster baru.

"Pimpinan Polri punya kebijakan silakan kalaupun terpaksa harus melaksanakan demo di tempat masing-masing tidak harus ke Jakarta," tutur Awi.

 Ilustrasi - Demo mahasiswa terkait UU Cipta Kerja di Kota Tangerang, Banten. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
Ilustrasi - Demo mahasiswa terkait UU Cipta Kerja di Kota Tangerang, Banten. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Awi mengatakan, pengamanan dan pelayanan itu menjadi tugas melekat Polri. Namun, dia tetap berharap demo buruh tidak dilakukan di tengah pandemi untuk mencegah klaster baru penyebaran COVID-19.

"(Kalau ada ditemukan buruh demo) kita kedepankan adalah kegiatan-kegiatan preemtif, preventif, dan penegakan hukum adalah hal yang terkakhir," ungkap jenderal bintang satu itu.

Sebanyak 2 juta buruh merencanakan mogok kerja mulai Selasa, 6 Oktober hingga Kamis, 8 Oktober 2020.

Baca Juga:

Satgas Belum Gunakan UU Kekarantinaan Buat Larang Buruh Demo

Dasar hukum mogok nasional adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Buruh yang mogok kerja tergabung dari 32 federasi dan serikat.

Selain mogok nasional, buruh akan mengambil tindakan strategis lain sepanjang waktu sesuai mekanisme konstitusi dan perundang-undangan.

UU Ciptaker dinilai merugikan buruh. Salah satunya, menghapus ketentuan upah minimum di kabupaten/kota, dan juga dapat menurunkan pesangon. (Knu)

Baca Juga:

ST Kapolri Keluar, Seluruh Polda Diminta Tidak Ragu Tindak Demo Buruh

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Densus 88 Pasti Punya Bukti Kuat Dugaan Munarman Terlibat Terorisme
Indonesia
Densus 88 Pasti Punya Bukti Kuat Dugaan Munarman Terlibat Terorisme

Polri telah menetapkan mantan Sekretaris Umum (Sekum) ormas terlarang Front Pembela Islam (FPI) Munarman sebagai tersangka kasus dugaan terorisme.

Pulihkan Ekonomi, Masyarakat Menengah ke Bawah Harus Jadi Prioritas Utama
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, Masyarakat Menengah ke Bawah Harus Jadi Prioritas Utama

Problem kita selalu sama dan klasik. Kesemrawutan data sehingga bantuan sosial tidak tepat dan salah sasaran

Senin Pagi, Pengguna KRL Melonjak 9 Persen
Indonesia
Senin Pagi, Pengguna KRL Melonjak 9 Persen

"Khusus di Stasiun Bogor pada pagi hari ini jumlah pengguna tercatat 11.701 pengguna hingga pukul 10.00," jelas Anne

Di Depan Mahasiswa, Mentan Beri Sinyal Keberatan Soal Impor Beras
Indonesia
Di Depan Mahasiswa, Mentan Beri Sinyal Keberatan Soal Impor Beras

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menolak mengomentari soal rencana impor beras yang menjadi perbincangan publik sepekan terakhir.

Pemprov DKI Bakal Tambah Rumah Sakit Rujukan COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Tambah Rumah Sakit Rujukan COVID-19

"Semoga usaha tersebut dapat mengimbangi jumlah kenaikan angka kasus covid yang masih meningkat," tutupnya.

Puan Minta Sumbar Dukung Pancasila, Politisi PDIP Kritik PKS
Indonesia
Puan Minta Sumbar Dukung Pancasila, Politisi PDIP Kritik PKS

PDIP menilai semangat berbangsa atas dasar Pancasila di Sumbar nampak menurun. Selain itu, 10 tahun di bawah kepemimpinan kader PKS, Sumbar tidak mengalami kemajuan yang fundamental.

Polisi Tegaskan Operasi Mantap Praja Petakan Daerah Rawan Pemilu
Indonesia
Polisi Tegaskan Operasi Mantap Praja Petakan Daerah Rawan Pemilu

Polri selanjutnya akan melakukan antisipasi

Singgung Sosok Agamis dan Pancasilais, Jokowi Dinilai Sindir Kelompok Fanatik
Indonesia
Singgung Sosok Agamis dan Pancasilais, Jokowi Dinilai Sindir Kelompok Fanatik

"Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar," ujarnya.

Alasan KPK Tunda Pemeriksaan RJ Lino
Indonesia
Alasan KPK Tunda Pemeriksaan RJ Lino

"RJL (RJ Lino) diperiksa sebagai tersangka. Namun karena belum siap dengan PH-nya maka pemeriksaan ditunda," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin.