Protes PSBB, Menteri Dianggap Tidak Sejalan Dengan Jokowi Cek Poin PSBB. (Foto: TMC Polda Metro Jaya).

MerahPutih.com - Menteri Kabinet Kerja Jokowi-Maruf Amin ramai-ramai memprotes keputusan Gubernur Anies Baswedan yang menarik rem darurat untuk kembali ke PSBB total pada Senin, 14 september 2020.

Wakil Ketua I Fraksi Gerindra S. Andyka mengatakan, bila para menteri itu mengkritik kebijakan Anies soal PSBB, artinya mereka juga secara tidak langsung memprotes dan tidak patuh dengan Presiden Jokowi.

Sebab, lanjut Andyka, Jokowi pernah menyatakan kesehatan dan keselamatan masyarakat merupakan faktor utama yang harus diperhatikan pemerintah dalam membuat kebijakan saat kondisi pandemi seperti ini.

Baca Juga:

PSBB Bogor Diperketat, Mal Wajib Tutup Jam 7 Malam

"Jadi istilahnya kalau menteri menteri protes pak Anies artinya menteri-menteri yang protes itu tidak tertib kepada pimpinannya, tidak tertib kepada presiden," ucap Andyka di Jakarta, Sabtu (12/9).

Andyka mengakui, ketakutan pembantu Jokowi itu jika Anies berlakukan PSBB total ekonomi akan kembali anjlok. Tapi berkaca pada perkataan Jokowi, yang diutamakan ialah kesehatan, maka setelah yang utama diselamatkan barulah pemerintah DKI memperbaiki ekonomi.

"Presiden sudah mengatakan, presiden sudah sampaikan kepada menteri, dahulukan kesehatan jadi setelah itu baru kita bicara masalah ekonomi," sambungnya.

Suasana Jakarta
Suasana Jakarta. (Foto: Pemprov Jakarta).

Jadi intinya, Andyka berkata, jika ada menteri yang bertentangan dengan arahan Presiden Jokowi, hal ini patut dipertanyakan. Harusnya para pembantu itu patuh kepada pimpinanya bukan bertolak belakang pada pernyataan Jokowi.

"Jadi saya bukan dalam kapasitas mengkritisi para menteri, saya hanya mengatakan bahwa para menteri ini harus manut dong," tuturnya.

Para menteri yang menyentil Gubernur Anies Baswedan terkait PSBB totol ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang; Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto; dan Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar. (Asp).

Baca Juga:

Langkah Anies Pulihkan UMKM Jakarta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus COVID-19 Melonjak, Sejumlah Destinasi Wisata DIY Tutup di Akhir Pekan
Indonesia
Kasus COVID-19 Melonjak, Sejumlah Destinasi Wisata DIY Tutup di Akhir Pekan

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menutup sejumlah destinasi wisata pada saat akhir pekan.

Penyebab Meroketnya COVID-19 di Perkantoran Versi PSI DKI
Indonesia
Penyebab Meroketnya COVID-19 di Perkantoran Versi PSI DKI

Dinas Perhubungan sendiri mengatakan bahwa angka kemacetan Jakarta saat ini, sudah hampir sama seperti sebelum PSBB dahulu.

UMP Jateng 2021 Naik, SBSI Solo: Ideal Upah Rp3 Juta
Indonesia
UMP Jateng 2021 Naik, SBSI Solo: Ideal Upah Rp3 Juta

"Kebutuhan ideal upah di Solo berada di kisaran Rp3 juta. Belum lagi kondisi pandemi COVId-19 membuat kebutuhan makin membengkak," ujar Endang

Dianggap Ikon Kota Bandung, Kawasan Alun-alun akan Dipercantik
Indonesia
Dianggap Ikon Kota Bandung, Kawasan Alun-alun akan Dipercantik

Revitalisasi kawasan Alun-alun, kata Didi, tentu saja sesuai amanat dari Peraturan Daerah (Perda) No 18 Tahun 2011 tentang RT/RW dan Perda No 10 Tahun 2011 tentang RDTR

Pasien COVID-19 Menyusut, BOR Wisma Atlet 13 Persen
Indonesia
Pasien COVID-19 Menyusut, BOR Wisma Atlet 13 Persen

Kini, hanya sekitar 1.000 warga yang dirawat di rumah sakit darurat tersebut.

Abu Janda Dipolisikan atas Dugaan Penyebaran SARA
Indonesia
Abu Janda Dipolisikan atas Dugaan Penyebaran SARA

Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri.

Istana Tegaskan Tidak Perlu Jawab Surat AHY
Indonesia
Istana Tegaskan Tidak Perlu Jawab Surat AHY

Semuanya sudah diatur di dalam AD/ART

[Hoaks atau Fakta]: Pakai Masker Bikin Infeksi
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Pakai Masker Bikin Infeksi

sSebagian orang adalah pembawa Staph pada saluran hidung sehingga orang tersebut berpotensi untuk lebih banyak infeksi staph dari pemakaian masker, secara potensial tetapi tidak secara keseluruhan.

Wagub Jakarta Riza Patria Dukung Pilkada Serentak 2024
Indonesia
Wagub Jakarta Riza Patria Dukung Pilkada Serentak 2024

Kebijakan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengamanatkan pelaksanaan pilkada serentak dilakukan pada 2024.

Sahkan UU Cipta Kerja Secara Kilat, DPR dan Pemerintah Tidak Punya Empati
Indonesia
Sahkan UU Cipta Kerja Secara Kilat, DPR dan Pemerintah Tidak Punya Empati

Pembahasan hingga pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang kilat dan senyap, menunjukkan pemerintah dan DPR tidak peduli pada keinginan dan aspirasi rakyat.