Proses Banding Ferdy Sambo Harus Cepat dan Transparan Irjen Pol. Ferdy Sambo diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Polri, Jumat (26/8/2022). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

MerahPutih.com - Irjen Ferdy Sambo mengajukan banding setelah mendengar putusan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada mantan Kadiv Propam Polri tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri untuk menyelesaikan proses banding yang diajukan oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo secara cepat dan transparan.

"Hal terpenting adalah agar kepolisian memprosesnya dengan cepat dan transparan agar tidak mengganggu proses pidana," kata Ahmad Sahroni, Jumat (26/8).

Baca Juga:

Pemecatan Ferdy Sambo Jadi Pintu Masuk Jerat Pihak Lain

Bendahara Umum Partai NasDem itu menilai, sanksi PTDH yang dijatuhkan kepada jenderal bintang dua itu merupakan keputusan yang tepat.

"Keputusan KKEP tersebut sebenarnya tidak mengejutkan, karena sudah seharusnya KKEP menjatuhkan hukuman tersebut kepada Sambo. Jadi, memang keputusannya sudah tepat dan kami di Komisi III DPR mendukung," ujar Sahroni.

Diketahui, Irjen Sambo dianggap hakim sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terbukti melanggar kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Baca Juga:

Pastikan Pemecatan, Polri Tak Akan Proses Pengunduran Diri Ferdy Sambo

Irjen Sambo divonis pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) oleh majelis hakim karena dianggap melanggar tujuh aturan yang tertuang dalam peraturan pemerintah atau peraturan kepolisian.

Misalnya, Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 juncto Pasal 11 ayat 1 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Adapun, Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan anggota Polri dapat diberhentikan tidak hormat dari kedinasan karena melanggar sumpah atau janji anggota, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik.

Sementara itu, Pasal 11 ayat 1 huruf B menyatakan setiap pejabat Polri yang berkekedudukan sebagai atasan dilarang menggunakan kewenangan secara tidak bertanggung jawab.

Namun Sambo memutuskan mengajukan banding atas putusan sidang KKEP tersebut. Proses banding akan diajukan paling lambat tiga hari kerja sejak putusan dibacakan pada Jumat (26/8) ini. (Pon)

Baca Juga:

Pengacara Brigadir J Laporkan Ferdy Sambo dan Istrinya soal Dugaan Laporan Palsu

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perjalanan Kereta Api Meningkat Drastis Jelang Imlek
Indonesia
Perjalanan Kereta Api Meningkat Drastis Jelang Imlek

Total terdapat sekitar 63 ribu tiket yang telah terjual untuk jadwal keberangkatan pada tanggal 20 sampai 23 Januari 2023.

2 Juta Kendaraan Listrik Bakal Digunakan Warga di 2025
Indonesia
2 Juta Kendaraan Listrik Bakal Digunakan Warga di 2025

"Pemerintah sangat serius untuk masuk kepada energi baru terbarukan, termasuk di dalamnya adalah menuju kepada kendaraan listrik," kata Presiden.

Kehebohan Kicauan Warganet dan Somasi Es Teh Indonesia
Indonesia
Kehebohan Kicauan Warganet dan Somasi Es Teh Indonesia

Pada 25 September 2022, @Gandhoyy pun membuat thread yang menyebutkan ia mendapatkan surat somasi dari Es Teh Indonesia.

Harga Baru BBM Kerek Kenaikan Tarif Transportasi Speed Boat di Kalimantan
Indonesia
Harga Baru BBM Kerek Kenaikan Tarif Transportasi Speed Boat di Kalimantan

Moda transportasi air masih menjadi alat transportasi utama di wilayah Kalimantan. Tarif baru moda transportasi speed boat di Kalimantan Utara mulai berlaku Senin 5 September 2022 hari ini.

Bupati Abdul Latif Patok Harga untuk Posisi Strategis di Pemkab Bangkalan
Indonesia
Bupati Abdul Latif Patok Harga untuk Posisi Strategis di Pemkab Bangkalan

KPK resmi menetapkan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan.

KPK Cecar Wabup Mamberamo Tengah soal Pengondisian Pemenang Proyek
Indonesia
KPK Cecar Wabup Mamberamo Tengah soal Pengondisian Pemenang Proyek

KPK mencecar Yonas ihwal dugaan pengondisian pemenang sejumlah proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamberamo Tengah oleh Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.

Kapolri Mutasi Pati Polri, Kapolres Jakpus Jabat Direskrimum Polda Metro Jaya
Indonesia
Kapolri Mutasi Pati Polri, Kapolres Jakpus Jabat Direskrimum Polda Metro Jaya

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi. Hengki diangkat menjadi Direskrimum Polda Metro Jaya.

Ditemui Keluarga Brigadir J, Menkopolhukam Nyatakan Tak Akan Intervensi Kasus
Indonesia
Ditemui Keluarga Brigadir J, Menkopolhukam Nyatakan Tak Akan Intervensi Kasus

Pihak keluarga Brigadir J mendatangi Kemenko Polhukam, Rabu (3/8).

Komite III DPD Harap RUU TPKS Bisa Atasi Permasalahan Kekerasan Seksual
Indonesia
Komite III DPD Harap RUU TPKS Bisa Atasi Permasalahan Kekerasan Seksual

"Komite III DPD RI berkewajiban untuk memastikan bahwa pengundangan RUU TPKS mampu mengatasi berbagai permasalahan terkait penanganan kekerasan seksual yang selama ini sangat lemah dan belum berperspektif pada perlindungan korban," kata Sylviana.

Jokowi Minta Masa Kampanye 90 Hari, Komisi II DPR: Jadi Bahan Pertimbangan
Indonesia
Jokowi Minta Masa Kampanye 90 Hari, Komisi II DPR: Jadi Bahan Pertimbangan

Komisi II DPR sampai saat ini, belum memutuskan durasi masa kampanye apakah 90 hari atau 75 hari karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan.