Propam Polri Periksa Sejumlah Saksi Kasus Pertengkaran Kapolres Blitar dengan Kasat Sabhara Kepala Satuan Sabhara Polres Blitar, AKP Agus Susetyo menunjukkan surat pengunduran yang ditujukan terhadap kepala Polda Jawa Timur, Kamis (01/10/2020). ANTARA/Willy Irawan

MerahPutih.com - Mabes Polri mendalami polemik antara Kasat Sabhara Polres Blitar, AKP Agus Tri Susetyo dan Kapolres Blitar, AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetya.

Polri menurunkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan Direktorat Intel Keamanan (Ditintelkam) Polda Jawa Timur untuk mengetahui titik terang dari persoalan keduanya.

"Mereka mengumpulkan fakta-fakta dan mengklarifikasi pihak yang dalam hal ini mengetahui langsung apa yang terjadi di sana," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Jakarta, Sabtu (3/10).

Baca Juga

Buntut Sebutan Bencong, Mabes Polri Evaluasi Kapolres Blitar

Awi mengatakan penugasan kepada jajaran di Polda Jatim ini karena persoalan polemik internal kepolisian ini memerlukan pemeriksaan secara khusus. Karena itu, Awi tidak bisa memastikan lamanya pemeriksaan karena tergantung anggota di lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi.

Saat ini, menurut Awi, Divisi Propam Polda Jawa Timur dan beberapa pejabat utama telah melakukan rapat terkait kasus tersebut dan tindakan selanjutnya. Ia juga menjelaskan, AKP Agus Hendro Tri Susetyo tak bisa segampang itu mundur jadi Polisi.

"Terkait proses pengunduran diri itu, yang kita bicarakan di sini itu terkait AKP Agus, sudah ada mekanismenya," katanya.

Menurutnya, Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) diatur berdasarkan Peraturan Polisi RI No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Penghadiran Dinas Pegawai Negeri Pada Polri. PDH atas permintaan anggota diatur dalam Pasal 32 tentang Pengakhiran Dinas.

"Jadi ada dua, PDH dan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)," jelasnya.

Untuk Pasal 33 ayat 3 diatur tentang PDH atas permintaan sendiri, Pasal 36 ayat 1 tentang pengajuan permohonan PDH, dan Pasal 37 ayat 1 tentang pengajuan permohonan PDH anggota Polri.

"Ada 4 syarat, di antaranya ada surat usulan dari Kasatker. Jadi kalau Kasat Sabhara Polres Blitar ya Kasatkernya Kapolresnya. Kemudian harus ada surat keterangan dari Kasatker bahwa yang bersangkutan telah mengembalian barang milik negara yang ada padanya," ujar Awi.

Mekanisme untuk PDH atas permintaan sendiri, Awi melanjutkan, pertama adalah pemohon mengajukan permohonan PDH sesuai persyaratan administrasi kepada Kasatker.

Kedua, permohonan golongan pangkat perwira pertama (Pama) diajukan kepada Kapolda di bawah Kasatker, kecuali untuk urusan Pilkada maka diajukan langsung kepada Kapolri.

Ketiga, keputusan permohonan disetujui menjadi kewenangan Kasatker atau Kasatwil yang dilaksanakan melalui rapat penghadiran dinas.

Keempat, untuk pengunduran diri harus ada persetujuan Kasatker dan istri. Keputusan diterima atau tidaknya PDH pengajuan sendiri menjadi hak prerogatif Kasatwil atau Kasatker, melalui rapat pengakhiran dinas dengan pertimbangan organisasi maupun hak personel.

Baca Juga

Kasat Sabhara yang Bersitegang dengan Kapolres Blitar Ditarik ke Polda Jatim

Sementara itu, kini Kasat Sabhara Polres Blitar, AKP Agus Hendro Tri Susetyo telah ditarik penugasan ke Polda Jawa Timur.

"Jadi demikian, bukan kita mengajukan permohonan otomatis kita tidak menjadi anggota polisi. Semua ada persyaratan-persyaratan," tutup Awi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenag Komentari Penggunaan Kotak Amal untuk Danai Teroris
Indonesia
Kemenag Komentari Penggunaan Kotak Amal untuk Danai Teroris

Kepolisian mengungkapkan adanya modus penggunaan kotak amal yang ditaruh di minimarket untuk mendanai kegiatan teroris di Indonesia.

Wagub DKI Minta Jangan Ada Tenaga Kesehatan Langgar Ketentuan
Indonesia
Wagub DKI Minta Jangan Ada Tenaga Kesehatan Langgar Ketentuan

Jangan semua harus diawasi, harus dipantau, harus dilihat baru kita berbuat baik

Ini Prakiraan Cuaca Jakarta Sabtu Siang
Indonesia
Ini Prakiraan Cuaca Jakarta Sabtu Siang

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah DKI Jakarta diguyur hujan pada Sabtu (5/6) siang.

Lokasi Ini Jadi Tempat Isolasi Terpusat Bagi Atlet yang Terpapar COVID-19
Indonesia
Lokasi Ini Jadi Tempat Isolasi Terpusat Bagi Atlet yang Terpapar COVID-19

Semua tenaga kesehatan yang sebelumnya bertugas di sana telah melakukan tes PCR

Polri Selidiki Keberadaan Perempuan Misterius saat Ledakan Bom di Makassar
Indonesia
Polri Selidiki Keberadaan Perempuan Misterius saat Ledakan Bom di Makassar

Ada dua perempuan yang terekam kamera di lokasi sekitar dan diduga mereka memberikan kode sebelum terjadinya peristiwa bom bunuh diri.

Kemensos: Kegiatan HUT LPDS Ke-33 Hilangkan Stigma Negatif Kaum Disabilitas
Indonesia
Kemensos: Kegiatan HUT LPDS Ke-33 Hilangkan Stigma Negatif Kaum Disabilitas

Kementerian Sosial (Kemensos) menyambut baik kegiatan perlombaan jurnalistik dengan tema "Disabilitas dan Media Massa" dalam peringatan HUT LPDS ke-33 tahun.

Pelaku Pembacokan di Salemba Tega Tebas Tangan Korban Hingga Putus karena Kesal Ditipu
Indonesia
Pelaku Pembacokan di Salemba Tega Tebas Tangan Korban Hingga Putus karena Kesal Ditipu

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto menuturkan, awalnya pelaku datang ke kawasan Pasar Kenari untuk mencari Sulaeman karena merasa ditipu.

Penguburan Jenazah TPU Khusus COVID-19 di Bandung Meningkat 4 Kali Lipat
Indonesia
Penguburan Jenazah TPU Khusus COVID-19 di Bandung Meningkat 4 Kali Lipat

Lonjakan kasus COVID-19 di Kota Bandung berdampak pada sibuknya para petugas TPU Khusus COVID-19 Cikadut.

Wagub DKI Pastikan Kadis SDA Tak Dinonaktifkan Terkait Kasus Korupsi Alat Berat
Indonesia
Wagub DKI Pastikan Kadis SDA Tak Dinonaktifkan Terkait Kasus Korupsi Alat Berat

Pemprov DKI Jakarta memastikan, tidak ada keputusan penonaktifkan Yusmada Faizal dari jabatan sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA).

Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit di 87 Kabupaten/Kota di Atas 70 Persen
Indonesia
Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit di 87 Kabupaten/Kota di Atas 70 Persen

Terlihat dari rasio keterisian tempat tidur (bed occupancy ratio/BOR) rumah sakit (RS) di 87 Kabupaten/Kota yang tersebar di 29 provinsi sudah di atas 70 persen.