Propam Polri Periksa Sejumlah Saksi Kasus Pertengkaran Kapolres Blitar dengan Kasat Sabhara Kepala Satuan Sabhara Polres Blitar, AKP Agus Susetyo menunjukkan surat pengunduran yang ditujukan terhadap kepala Polda Jawa Timur, Kamis (01/10/2020). ANTARA/Willy Irawan

MerahPutih.com - Mabes Polri mendalami polemik antara Kasat Sabhara Polres Blitar, AKP Agus Tri Susetyo dan Kapolres Blitar, AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetya.

Polri menurunkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan Direktorat Intel Keamanan (Ditintelkam) Polda Jawa Timur untuk mengetahui titik terang dari persoalan keduanya.

"Mereka mengumpulkan fakta-fakta dan mengklarifikasi pihak yang dalam hal ini mengetahui langsung apa yang terjadi di sana," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Jakarta, Sabtu (3/10).

Baca Juga

Buntut Sebutan Bencong, Mabes Polri Evaluasi Kapolres Blitar

Awi mengatakan penugasan kepada jajaran di Polda Jatim ini karena persoalan polemik internal kepolisian ini memerlukan pemeriksaan secara khusus. Karena itu, Awi tidak bisa memastikan lamanya pemeriksaan karena tergantung anggota di lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi.

Saat ini, menurut Awi, Divisi Propam Polda Jawa Timur dan beberapa pejabat utama telah melakukan rapat terkait kasus tersebut dan tindakan selanjutnya. Ia juga menjelaskan, AKP Agus Hendro Tri Susetyo tak bisa segampang itu mundur jadi Polisi.

"Terkait proses pengunduran diri itu, yang kita bicarakan di sini itu terkait AKP Agus, sudah ada mekanismenya," katanya.

Menurutnya, Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) diatur berdasarkan Peraturan Polisi RI No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Penghadiran Dinas Pegawai Negeri Pada Polri. PDH atas permintaan anggota diatur dalam Pasal 32 tentang Pengakhiran Dinas.

"Jadi ada dua, PDH dan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)," jelasnya.

Untuk Pasal 33 ayat 3 diatur tentang PDH atas permintaan sendiri, Pasal 36 ayat 1 tentang pengajuan permohonan PDH, dan Pasal 37 ayat 1 tentang pengajuan permohonan PDH anggota Polri.

"Ada 4 syarat, di antaranya ada surat usulan dari Kasatker. Jadi kalau Kasat Sabhara Polres Blitar ya Kasatkernya Kapolresnya. Kemudian harus ada surat keterangan dari Kasatker bahwa yang bersangkutan telah mengembalian barang milik negara yang ada padanya," ujar Awi.

Mekanisme untuk PDH atas permintaan sendiri, Awi melanjutkan, pertama adalah pemohon mengajukan permohonan PDH sesuai persyaratan administrasi kepada Kasatker.

Kedua, permohonan golongan pangkat perwira pertama (Pama) diajukan kepada Kapolda di bawah Kasatker, kecuali untuk urusan Pilkada maka diajukan langsung kepada Kapolri.

Ketiga, keputusan permohonan disetujui menjadi kewenangan Kasatker atau Kasatwil yang dilaksanakan melalui rapat penghadiran dinas.

Keempat, untuk pengunduran diri harus ada persetujuan Kasatker dan istri. Keputusan diterima atau tidaknya PDH pengajuan sendiri menjadi hak prerogatif Kasatwil atau Kasatker, melalui rapat pengakhiran dinas dengan pertimbangan organisasi maupun hak personel.

Baca Juga

Kasat Sabhara yang Bersitegang dengan Kapolres Blitar Ditarik ke Polda Jatim

Sementara itu, kini Kasat Sabhara Polres Blitar, AKP Agus Hendro Tri Susetyo telah ditarik penugasan ke Polda Jawa Timur.

"Jadi demikian, bukan kita mengajukan permohonan otomatis kita tidak menjadi anggota polisi. Semua ada persyaratan-persyaratan," tutup Awi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Jember
Indonesia
KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Jember

Ali enggan menyampaikan secara rinci mengenai dugaan kasus maupun pihak yang telah dimintai keterangan lantaran masih dalam tahap penyelidikan

Penyidik Korek Aliran Dana Cleaning Service Kejagung yang Diduga Bersaldo Ratusan Juta
Indonesia
Penyidik Korek Aliran Dana Cleaning Service Kejagung yang Diduga Bersaldo Ratusan Juta

Petugas kebersihan bernama Joko itu merupakan saksi dalam kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung.

Djoko Tjandra tak Berstatus DPO Saat Bikin e-KTP
Indonesia
Djoko Tjandra tak Berstatus DPO Saat Bikin e-KTP

"Jadi ya kita tidak mungkin mempersyaratkan katakanlah orang sekarang lagi DPO datang merekam data itu kita gak ada alasan menolak," terang dia.

Wacana Membuka Sekolah meski di Zona Hijau Dinilai Riskan
Indonesia
Wacana Membuka Sekolah meski di Zona Hijau Dinilai Riskan

Pemerintah diingatkan berhati-hati membuka sekolah meski di wilayah yang masuk zona hijau atau bebas dari penularan COVID-19.

Pilkada Serentak 2020, Polda Jateng Prioritaskan Pengamanan Solo dan Semarang
Indonesia
Pilkada Serentak 2020, Polda Jateng Prioritaskan Pengamanan Solo dan Semarang

Polda Jawa Tengah telah memetakan Kota Solo dan Kota Semarang menjadi dua daerah yang menjadi prioritas pengamanan.

Pelaku Mesum LGBT di RSD Wisma Atlet Diserahkan ke Polisi
Indonesia
Pelaku Mesum LGBT di RSD Wisma Atlet Diserahkan ke Polisi

"Menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk diambil langkah hukum," jelasnya.

Polisi Segera Gali Saksi Kebakaran Gedung Kejagung
Indonesia
Polisi Segera Gali Saksi Kebakaran Gedung Kejagung

Kebakaran di gedung kejaksaan agung melahap gedung yang diisi bidang Intelijen Kejagung dan bidang kepegawaian dan pembinaan serta pimpinan.

Pandemi COVID-19, 44.127 Warga Solo Diusulkan Terima Bantuan Sosial Tunai
Indonesia
Pandemi COVID-19, 44.127 Warga Solo Diusulkan Terima Bantuan Sosial Tunai

Pencairan BST tahap pertama dilakukan pada Jumat (15/5).

ITS Kantongi Hak Paten Atas Temuan Alat Pemurni Biogas
Indonesia
ITS Kantongi Hak Paten Atas Temuan Alat Pemurni Biogas

Potensi sumber daya alam Indonesia sungguh luar biasa

Djoko Tjandra Ngaku Sempat Diajak Rahmat Bertemu Ma'ruf Amin
Indonesia
Djoko Tjandra Ngaku Sempat Diajak Rahmat Bertemu Ma'ruf Amin

Berita Terkini, Indonesia Banget, Berita Terbaru, Berita Hari ini, Berita Terkini hari ini, Berita Online, Kabar Terkini, Info Terkini, Berita Hangat, Berita Hari ini Terbaru, Berita Nasional, Berita Internasional