Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program Satu Orang Satu Rekening yang tengah disiapkan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan nasional hingga 99 persen. Angka tersebut ditargetkan meningkat dari tingkat inklusi keuangan pada 2026 yang mencapai 93,61 persen, sebagaimana tercantum dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK).
Airlangga menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Kamis (22/10).
"Kami siapkan Program Satu Orang Satu Rekening. Dengan program ini, inklusivitas keuangan kita mendekati 99 persen. Jadi naik dari 93 menjadi 99 persen," ujar Airlangga, Kamis (22/10).
Baca juga:
Pimpinan MPR Dukung Penerapan Kebijakan Satu Orang Satu Akun Media Sosial
Program Satu Orang Satu Rekening bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sehingga semakin banyak masyarakat dapat terhubung dengan sistem keuangan nasional. Melalui program ini, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,28 triliun, termasuk untuk menyediakan setoran awal sebesar Rp 50.000 per rekening.
Airlangga menyebutkan program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4 atau kelompok prasejahtera. "Saat ini datanya disiapkan BRI dan Bank Syariah Indonesia," jelas dia.
Selain melalui program Satu Orang Satu Rekening, pemerintah juga berupaya memperkuat inklusi keuangan melalui berbagai program lainnya.
Salah satunya yakni program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang telah diikuti 59,18 juta peserta dengan total dana tabungan mencapai Rp 27 triliun. Program ini bertujuan meningkatkan inklusi dan literasi keuangan sejak dini agar pelajar dapat memahami serta mengelola keuangan dengan baik.
Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk sektor pertanian dan industri padat karya, serta program perumahan. Berbagai upaya tersebut dikembangkan melalui sejumlah kanal, termasuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penyaluran kredit sebesar Rp 300 triliun pada tahun ini. Hingga 20 Oktober 2026, realisasi penyaluran kredit telah mencapai Rp 257,84 triliun, dengan jumlah penerima sebanyak 4 juta debitur.
Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan bagi perempuan prasejahtera melalui penurunan suku bunga kredit. Airlangga menyebut Prabowo telah mengarahkan agar suku bunga kredit bagi kelompok tersebut diturunkan menjadi 8 persen per tahun.
"Arahan terbaru Bapak Presiden, kredit perempuan prasejahtera bunganya diturunkan dari 18 persen sampai 25 persen menjadi 8 (persen) flat per tahun. Jadi sudah dilaksanakan," pungkasnya.(Asp)
Baca juga:
Ternyata Menkeu Belum Hitung Anggaran Buat Pembukaan 200 Juta Rekening Warga Dengan Saldo Rp 50 Ribu
