Program Pencegahan Dinilai BKP Tidak Efektif, Ini Respon KPK KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kinerja pencegahan lembaga antirasuah dinilai belum efektif. Bahkan, mencatat ketidakefektifan itu karena ada beberapa permasalahan. Diantaranya, perubahan peraturan KPK yang belum mendukung tugas serta fungsi koordinasi bidang pencegahan dan pengelolaan benda rampasan.

Selain itu, upaya pencegahan melalui fungsi koordinasi dan monitoring kegiatan yang digadang KPK belum dilaksanakan maksimal. KPK belum maksimal melibatkan pemerintah, kementerian, maupun lembaga untuk mendukung program tersebut.

Baca Juga:

KPK Perpanjang Penahanan Aa Umbara 30 Hari ke Depan

"Audit yang dimaksud adalah Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas audit kinerja KPK yang dilakukan oleh BPK pada semester II Tahun 2020 untuk unit kerja Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi)," ucap Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (12/7).

Ipi mengatakan, atas inisiatif KPK, cakupan audit kinerja diminta untuk diperluas mencakup Kedeputian Pencegahan. KPK ingin mendapatkan penilaian yang objektif dari pihak lain tentang kinerja fungsi pencegahan yang dilakukan oleh Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Direktorat Gratifikasi, Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas), dan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah).

"BPK menyetujui, namun hanya unit kerja korsupgah yang akan diaudit kinerja karena keterbatasan sumber daya BPK. Direktorat Dikyanmas dan Korsupgah pada 2020 masih berada di bawah Kedeputian Pencegahan," katanya.

Ia mengatakan, hasil audit kinerja yang disampaikan untuk ditindaklanjuti antara lain terkait dengan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020. Rekomendasi BPK untuk perbaikan perkom, yakni perkom menyebutkan tugas dan fungsi Direktorat Labuksi membuat aplikasi terkait pengelolaan aset, barang bukti dan eksekusi. Ini merupakan tugas pada Direktorat Pengelolaan Data dan Informasi atau sekarang bernama Direktorat Manajemen Informasi.

Kemudian, perkom tidak menyebutkan secara eksplisit fungsi pencegahan pada Kedeputian Korsup sehingga dikhawatirkan akan membuat pelaksanaan tugas Korsupgah tidak efektif.

"KPK menghormati hasil audit BPK dan telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan Perkom Nomor 7 Tahun 2020 saat ini sedang berjalan, sebagaimana telah diputuskan dalam rapat evaluasi atas audit kinerja pada April 2021," ungkapnya.

Ia mengatakan rekomendasi lain tentang korsupgah, yaitu BPK menilai bahwa Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah untuk mengukur kemajuan pembangunan tata kelola pemerintahan daerah untuk pencegahan korupsi dalam delapan elemen sangat efektif dan strategis.

"Bahkan direkomendasikan untuk memperkuat regulasi terkait MCP dalam bentuk Perpres atau aturan lainnya sehingga kemudian dapat dikelola bersama-sama dengan kementerian/lembaga dan instansi lainnya," tuturnya.

KPK. (Foto: Antara)
KPK. (Foto: Antara)

Rekomendasi berikut, diberikan terkait dengan kelemahan MCP berdasarkan pengamatan BPK di lapangan. Perbaikan MCP direkomendasikan berupa penguatan dukungan sarana dan prasarana di pemda, revisi indikator penilaian agar lebih tajam dan realistis dan pelibatan kementerian/lembaga/pemda sebagai stakeholder, dan penerapan pedoman monitoring pencegahan korupsi pada tata kelola pemda.

Atas rekomendasi tersebut, KPK telah menindaklanjutinya dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Deputi Korsup dengan Deputi Bidang Akuntan Negara dan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pengelolaan MCP melalui perwakilan BPKP di 34 provinsi.

"Saat ini, KPK sedang memproses pengelolaan delapan elemen MCP bersama enam unit eselon I Kementerian Dalam Negeri, dua unit eselon I BPKP, dan 34 Kantor Perwakilan BPKP," ujar Ipi.

Ia menegaskan, permintaan KPK agar BPK mengaudit pencegahan yang dilakukan oleh KPK juga didasarkan pada tujuan untuk terus meningkatkan kinerja di bidang pencegahan sehingga kurang tepat jika menyimpulkan efektifitas upaya pencegahan KPK hanya dengan sampel dari unit Korsupgah.

"Sesuai amanah UU, KPK akan terus mengintensifkan pelaksanaan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring baik di tingkat pusat maupun daerah dengan melibatkan segenap mitra pemangku kepentingan." ucap Ipi. (Knu)

Baca Juga:

KPK Panggil 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Barang Tanggap Darurat COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pria Ledek Pengunjung Mal di Surabaya karena Pakai Masker Diciduk
Indonesia
Pria Ledek Pengunjung Mal di Surabaya karena Pakai Masker Diciduk

Polisi menangkap seorang pria yang mengumpat pengunjung lain yang memakai masker di mal kawasan Surabaya.

Pemerintah Harus Keluarkan Aturan Jika Vaksinasi Berdampak Buruk Bagi Rakyat
Indonesia
Pemerintah Harus Keluarkan Aturan Jika Vaksinasi Berdampak Buruk Bagi Rakyat

Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Gurun Arisastra menyampaikan, akan membuka pos bantuan hukum.

KPK Cecar Gubernur Bengkulu Beri Rekomendasi Usaha Lobster Penyuap Edhy
Indonesia
KPK Cecar Gubernur Bengkulu Beri Rekomendasi Usaha Lobster Penyuap Edhy

KPK rampung memeriksa Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Bupati Kaur Gusril Pausi pada Senin (18/1) kemarin.

Besok Gelar Perkara Kebakaran Kejagung, Polisi: Penetapan Tersangka
Indonesia
Polisi Ancam Tangkap Pelaku Pemerasan Berkedok Derek Liar di Tol
Indonesia
Polisi Ancam Tangkap Pelaku Pemerasan Berkedok Derek Liar di Tol

Viral di media sosial video seorang pengemudi truk dihampiri oleh sejumlah oknum derek liar di Jalan Tol dekat Gerbang Tol Halim, Jakarta Timur.

Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Capai 1.032 Jiwa
Indonesia
Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Capai 1.032 Jiwa

Dengan positivity rate 8,4 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 1.032 jiwa.

Kondisi Pandemi, Usulan Pendapatan APBD DKI Rp48,1 Triliun Terlalu Tinggi
Indonesia
Kondisi Pandemi, Usulan Pendapatan APBD DKI Rp48,1 Triliun Terlalu Tinggi

Padahal tahun 2017 lalu kondisi ekonomi Jakarta masih stabil

Ini Prakiraan Cuaca Jakarta Sabtu Siang
Indonesia
Ini Prakiraan Cuaca Jakarta Sabtu Siang

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah DKI Jakarta diguyur hujan pada Sabtu (5/6) siang.

Polisi Periksa 20 Orang Petugas Lapas Tangerang
Indonesia
Polisi Periksa 20 Orang Petugas Lapas Tangerang

Petugas Puslabfor Polri sedang melakukan penyelidikan. Hasil sementara, ditemukan adanya potongan kabel yang menyebabkan kosleting listrik.

Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Ganjil Genap Masih Dikaji
Indonesia
Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Ganjil Genap Masih Dikaji

"Untuk masalah tilang ini masih menjadi kajian kita. Intinya, kami bisa menggunakan tilang, kita juga lihat rambu-rambunya karena memang ganjil genap ditandai dengan rambu jalan," kata Sambodo