MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengingat potensi ekonomi digital Indonesia yang amat besar. Saat ini, berdasarkan data dari Indonesian E-Commerce Association (idEA) terdapat 13,7 juta pelaku UMKM Indonesia yang sudah tergabung ke dalam ekosistem digital hingga Mei 2021.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menegaskan, pelaku UMKM yang sudah onboarding di ekosistem digital atau sekitar 21 persen. Pemerintah telah menargetkan agar pada tahun 2024 mendatang, jumlah pelaku UMKM yang tergabung ke dalam ekosistem digital dapat meningkat pesat hingga 30 juta pelaku.
Baca Juga:
Fokus Pada Ekonomi Digital, ASEAN Keluarkan Digital Masterplan 2025
"Harus ada strategi proaktif jemput bola untuk melakukan pendampingan, kurasi produk, SDM-nya, pembiayaan, sampai mereka bisa onboarding di e-commerce," kata Teten.
Teten mengungkap, nantinya akan dibentuk program project management officer (PMO) lintas sektoral atau lintas kementerian yang nantinya akan mengonsolidasikan proses digitalisasi tersebut.
Sektor keuangan menjadi salah satu kunci dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Untuk mendukung digitalisasi ekonomi nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2017 silam telah mencanangkan percepatan transformasi bisnis sektor jasa keuangan nasional ke arah digital.
"Kalau sudah berbicara digital, ini pasti borderless. Oleh karena itu, kami sudah mempunyai masterplan bagaimana mendigitalkan sektor keuangan Indonesia. Kita ketahui kalau sekarang ini orang mau transfer uang tidak usah pergi ke bank, ini bentuk dari produk digital di perbankan," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso,.
Wimboh melanjutkan, saat ini pihaknya juga tengah berupaya untuk mengarahkan kredit bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah secara digital.
"Hal ini tentunya membutuhkan proses dan adaptasi panjang. Namun, dari proses panjang tersebut, akan diperoleh kemudahan dan layanan yang jauh lebih baik, lebih murah, lebih cepat, dan menjangkau kawasan yang lebih luas," katanya.
Ia memaparkan, salah satu tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam mengembangkan sektor keuangan di tengah kondisi geografis negara yang terdiri atas kepulauan ialah tidak semua kawasan atau daerah dapat tersentuh layanan keuangan.
"Seandainya bisa dihadirkan secara fisik, maka kendala lain yang berupa tingginya biaya yang diperlukan akan muncul. Maka itu, transformasi digital menjadi salah satu solusi dari tantangan itu. Digitalisasi ini pengaruhnya luar biasa sehingga kita yakin dengan digital ini sektor keuangan akan menjangkau nasabah yang lebih banyak bahkan dengan ongkos yang lebih murah," tuturnya.
OJK mengklaim, ekosistem keuangan digital di Tanah Air saat ini telah menunjukkan tren yang menggembirakan untuk dapat memberikan sumbangan ekonomi yang lebih cepat dan besar.
"Sudah banyak perusahaan-perusahaan rintisan yang muncul dan memberikan layanan-layanan digital yang serupa dengan sektor keuangan," ungkapnya.
Selain itu, metode pendanaan atau pengumpulan dana kini juga tengah berkembang dengan salah satunya berupa securities crowdfunding.
"Metode tersebut merupakan pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya," katanya.
Ia menegaskan, investor dapat membeli dan mendapatkan kepemilikan melalui saham, surat bukti kepemilikan utang (obligasi), atau surat tanda kepemilikan bersama (sukuk) di mana investor dan pihak yang membutuhkan dana dapat dengan mudah dipertemukan melalui suatu platform berbasis teknologi informasi.
"Jadi anak-anak muda yang belum mempunyai credit record di bank silakan mengeluarkan surat utang melalui pasar modal yang kita sebut securities crowdfunding terutama apabila sudah mempunyai proyek-proyek dengan pemerintah," ujar Wimboh. (Asp)
Baca Juga:
Pemerintah Bangun Strategi Ekonomi Digital
