Program Jaring Pengaman Sosial Harus Dipastikan Tepat Sasaran Bupati Tanah Laut H Sukamta memasangkan stiker bantuan PKH di Desa Serikandi, Kecamatan Kurau, Jum'at (13/3). ANTARA/ Humas Tamnah Laut.

MerahPutih.com - Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mendesak pemerintah memastikan program jaring pengaman sosial yang diumumkan Presiden Joko Widodo tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, penerapan enam program jaring pengaman sosial senilai Rp110 triliun itu harus melibatkan peran serta RT dan RW dengan diawasi pihak yang berwenang agar tidak ada penyelewengan bantuan.

Baca Juga:

Ini Alasan Anggaran Rp405 Triliun untuk Tanggulangi COVID-19 Perlu Diawasi

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk melakukan pengawasan ketat yang disertai penegakan hukum apabila ada penyelewengan bantuan tersebut.

"Program itu semua bisa berjalan bagus kalau ada penegakan hukum yang bagus pula," kata Trubus kepada wartawan, Kamis (2/4).

Trubus menilai bantuan yang diberikan tersebut merupakan stimulus kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan seharusnya bisa memacu bagaimana mereka mempunyai daya tahan dalam konteks situasi yang tidak hanya masalah corona saja.

Dengan adanya bantuan itu, kata dia, masyarakat berpenghasilan rendah tadi diminta agar bisa berinovasi dari keterbatasan yang ada saat ini.

Dirut Perum Bulog Budi Waseso (kiri) mendampingi Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke gudang beras Bulog di Jakarta, beberapa waktu lalu. (Antara/HO/Perum Bulog)
Dirut Perum Bulog Budi Waseso (kiri) mendampingi Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke gudang beras Bulog di Jakarta, beberapa waktu lalu. (Antara/HO/Perum Bulog)

Ia melanjutkan, masyarakat pelanggan listrik 1.200 VA (Volt Ampere) juga perlu mendapat stimulus dari pemerintah untuk membantu pemulihan ekonomi mereka di tengah pandemi COVID-19 saat ini.

"Jangan hanya pengguna 450 VA dan 900 VA saja agar ada asas keadilan dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial," kata Trubus.

Walau bagaimanapun, keberadaan pelanggan listrik 1.200 VA tidak luput dari kebijakan pemerintah. Sebab, dahulunya pengguna 450 VA dan 900 VA ditiadakan sehingga mau tidak mau masyarakat harus pasang yang 1.200 VA.

"Jadi kalau sekarang pemerintah hanya beri insentif untuk pengguna listrik 450 VA dan 900 VA saja dapat memicu mereka yang menggunakan 1.200 VA marah," katanya.

Ia mengatakan, jika pelanggan listrik 450 VA digratiskan dan 900 VA diberi diskon 50 persen, maka setidaknya pengguna 1.200 VA dapat diberi insentif sebesar 25 persen.

Begitu pula dengan masyarakat yang menggunakan daya 2.200 VA juga dapat diberi kebijakan oleh pemerintah dengan pemberian diskon 10 persen.

Baca Juga:

Akses Keluar-Masuk Jakarta Belum Ditutup meski BPTJ Keluarkan Rekomendasi

Menurutnya, pemberian paket mengenai insentif pembayaran listrik itu perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi jurang pemisah cukup tinggi antara orang kaya dan kurang mampu.

"Ketika hanya masyarakat berpenghasilan rendah yang diberi stimulus, maka orang ekonomi menengah ke atas juga ada yang cemburu," ujar dia.

Trubus melanjutkan, melalui stimulus itu akan tercipta hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat serta membangun kepercayaan publik yang sebenarnya.

Sementara untuk kebijakan bantuan pemerintah lainnya, ia mengatakan, tentu terdapat berbagai pertimbangan yang perlu dikaji terlebih dahulu sebab ada dampak sosial dan ekonomi. Tidak hanya jangka menengah, namun juga jangka panjang. (Knu)

Baca Juga:

Pemda Dianggap Kesulitan Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Terus Tingkatkan Jumlah RS Rujukan COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Terus Tingkatkan Jumlah RS Rujukan COVID-19

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta akan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BUMN dan rumah sakit swasta

Tol Sedyatmo Alami Penurunan Terbesar Dampak PSBB
Indonesia
Tol Sedyatmo Alami Penurunan Terbesar Dampak PSBB

Di wilayah Jawa Barat, terdapat 5 ruas tol menerapkan PSBB

Twitter Nonaktifkan Akun Donald Trump
Indonesia
Twitter Nonaktifkan Akun Donald Trump

Artinya, sang presiden tidak dapat lagi mencuit di akunnya

Ratusan Juru Parkir Dukung Purnomo-Teguh di Pilwalkot Solo, Abaikan Gibran
Indonesia
Ratusan Juru Parkir Dukung Purnomo-Teguh di Pilwalkot Solo, Abaikan Gibran

Dukungan para juru parkir dilakukan dengan menggelar deklarasi di Gedung Perburuhan, Kelurahan Kepatihan Wetan.

Di Tengah Corona, Imam Besar Istiqlal Ajak Masyarakat Banyak Sedekah
Indonesia
Di Tengah Corona, Imam Besar Istiqlal Ajak Masyarakat Banyak Sedekah

Sudah sepatutnya seluruh umat Islam untuk bersama-sama memperbanyak doa agar wabah COVID-19 cepat selesai dari muka bumi ini.

Pengamat Curiga Pemulangan Ratusan WNI Kombatan ISIS Cuma Pengalihan Isu
Indonesia
Pengamat Curiga Pemulangan Ratusan WNI Kombatan ISIS Cuma Pengalihan Isu

Seperti permasalahan korupsi dan kesehjateraan.

Soal Video TikTok Viral, BIN Bantah Pernah Undang Hana Hanifah
Indonesia
Soal Video TikTok Viral, BIN Bantah Pernah Undang Hana Hanifah

Tampak Hana Hanifah berama tiga orang pria yang ikut bergoyang mengikuti irama.

 [HOAKS atau FAKTA]: Belasan Penjual Daging di Pasar Cileungsi Positif Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Belasan Penjual Daging di Pasar Cileungsi Positif Corona

“Termasuk kepala pasar dan petugas harian. Hasil swab kan keluarnya 14 hari setelah tes. Jadi dari mana itu bisa menyatakan sudah ada yang positif,” kata Haris.

Penanganan COVID-19 Terhambat Ego Sektoral dan Regulasi
Indonesia
Penanganan COVID-19 Terhambat Ego Sektoral dan Regulasi

Wapres juga menyoroti persoalan data yang harus dibenahi bersama di birokrasi. Sampai saat ini, pengelolaan data di instansi pemerintahan belum optimal.

Di Rakernas GMNI, Menteri Teten Janji Data Koperasi dan UKM Biar Dapat Insentif dari Pemerintah
Indonesia
Di Rakernas GMNI, Menteri Teten Janji Data Koperasi dan UKM Biar Dapat Insentif dari Pemerintah

Ada jutaan kaum Marhaen yang dapat diselamatkan dengan program dari kementerian Koperasi dan UKM