Program Deradikalisasi Pemerintah Dianggap Tak Berhasil Ratusan eks WNI yang menjadi simpatisan ISIS kini masih terkatung-katung di Suriah (ANTARA FOTO/REUTERS/Rodi Said)/

MerahPutih.com - Eks pimpinan Jamaah Anshorud Tauhid (JAT) Jakarta yang juga mantan narapidana terorisme Haris Amir Falah menilai, program deradikalisasi yang dijalankan pemerintah belum maksimal.

"Karena masih banyak yang belum tersentuh secara baik dari program-program deradikalisasi," kata Haris setelah mengikuti acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).

Baca Juga:

Polisi Sebut Pelaku Penyerangan Pospol Tugu Tani tidak Terkait Jaringan Teroris

Haris mengatakan, program deradikalisasi mestinya tidak dianggap sebatas acara-acara seremonial tanpa tindak lanjut berikutnya.

Menurut Haris, salah satu hal yang cepat mengubah pemikiran para teroris adalah bantuan ekonomi yang diberikan dalam program deradikalisasi.

"Tapi jangan hanya bertekuk pada bantuan ekonomi, tapi juga dipelihara dan dibina secara baik sikap radikal yang ditinggalkan itu menjadi moderat," ujar Haris.

Haris mengatakan, pengawasan dan pembinaan itu yang masih menjadi kekurangan dari program deradikalisasi yang sudah dijalankan.

Dokumentasi aktivis pada Forum Selamatkan NKRI - DIY melakukan aksi damai di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Jumat (7/2/2020). ANTARA FOTO/Andreas Atmoko
Dokumentasi aktivis pada Forum Selamatkan NKRI - DIY melakukan aksi damai di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Jumat (7/2/2020). ANTARA FOTO/Andreas Atmoko

Sementara, ia mengaku dihubungi keluarga eks WNI ISIS di Suriah untuk membantu memfasilitasi pemulangan ke tanah air.

"Dua minggu lalu saya di WhatsApp. Minta memfasilitasi keluarganya dipulangkan karena mereka korban. Mereka tidak terlibat dan tidak meyakini kebenaran ISIS. Ini jadi problem tersendiri," kata Haris

Berdasarkan informasi yang didapatkannya, keluarga yang ingin dipulangkan itu berjumlah 10-12 orang. Meski keluarga meyakini bahwa eks WNI ISIS itu tak terpapar paham radikal, Haris mengaku dia tak percaya. Sebab, menurut dia, setiap orang yang bergabung ke ISIS mesti dibaiat.

"Mereka kalau berangkat itu harus dibaiat untuk setia kepada ISIS, dan harus melepaskan kesetiaan kepada NKRI. Itu sudah menjadi doktrin yang pernah saya alami," kata Haris.

Baca Juga:

29 Napi Terorisme Menyatakan Sumpah Setia NKRI

Haris bercerita, berdasarkan pengalamannya, doktrin anti-NKRI dan menolak NKRI itu sudah menjadi paket wajib seseorang untuk menjadi radikalis. Ia mengaku, beberapa tahun lalu doktrin itu begitu ekstrem.

"NKRI adalah negara kafir dan semua warganya kafir. Belakangan agak halus, tapi masih menolak NKRI. Negara NKRI kafir tapi tidak mengkafirkan semua penduduknya. Konsekuensinya harus hijrah dan lepas dari NKRI. Dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah dan itu menjadi kafir," kata Haris.

Meski begitu, Haris yakin setiap orang bisa berubah dari paham radikalisme, meski sulit untuk mendeteksinya. Jika pemerintah mau bersiap menerima mereka, maka jelas WNI eks ISIS itu harus dihukum dan dipenjara.

"Dipenjara banyak deradikalisasi yang efektif. Saya juga banyak mengikuti teman-teman yang menurut saya dulu sangat keras betul-betul keras. Belakangan mereka membuat suatu pernyataan, kembali ke pangkuan NKRI. Itu artinya kan orang bisa bertaubat. Ada kemungkinan kan orang bisa bertobat atau hijrah dari radikalisme dan belajar menjadi moderat," kata Haris. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Disarankan Tunjuk Juru Bicara Khusus Radikalisme-Terorisme

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Digoyang Gempa Magnitudo 6,1, Ini Kesaksian Warga Jepara
Indonesia
Digoyang Gempa Magnitudo 6,1, Ini Kesaksian Warga Jepara

gempa yang berpusat di koordinat 6.12 Lintang Selatan dan 110.55 Bujur Timur, sekitar 53 km barat laut Jepara, pada kedalaman 578 km tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Menteri Erick Thohir Pastikan Stok Pangan Aman sampai Lebaran
Indonesia
Menteri Erick Thohir Pastikan Stok Pangan Aman sampai Lebaran

Erick mengatakan, stok beras nasional saat ini 1,65 juta ton

Tiga Bank Syariah Digabung, Ini Permintaan Anggota DPR
Indonesia
Tiga Bank Syariah Digabung, Ini Permintaan Anggota DPR

Merger tiga bank syariah yang dinamakan Bank Syariah Indonesia (BSI) itu dinilai akan menjadi salah satu bank syariah terbesar di Indonesia bahkan global.

Efek Rencana PSBB Anies, IHSG Anjlok Sampai BEI Bekukan Perdagangan Saham
Indonesia
Efek Rencana PSBB Anies, IHSG Anjlok Sampai BEI Bekukan Perdagangan Saham

Pembekuan perdagangan saham sudah dicabut kembali pukul 11.06 waktu JATS tanpa ada perubahan jadwal perdagangan.

Anies: 283 Jenazah Kasus Corona Dimakamkan Sesuai Protap WHO
Indonesia
Anies: 283 Jenazah Kasus Corona Dimakamkan Sesuai Protap WHO

Anies menerangkan bahwa korban yang meninggal ini tidak semuanya dinyatakan positif corona.

Kasus Bansos, KPK Amankan Dokumen dan Rekening Koran Usai Geledah 2 Perusahaan
Indonesia
Kasus Bansos, KPK Amankan Dokumen dan Rekening Koran Usai Geledah 2 Perusahaan

Barang-barang tersebut diamankan penyidik usai menggeledah kantor PT Indoguardika Vendos Abadi yang berlokasi Jakarta Selatan dan kantor CV Bahtera Assa di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/2).

Libur Imlek, Belasan Ribu Warga Tinggalkan Jakarta Gunakan Kereta Api
Indonesia
Libur Imlek, Belasan Ribu Warga Tinggalkan Jakarta Gunakan Kereta Api

Kahumas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa menuturkan, angka keberangkatan tertinggi terjadi pada Kamis 11 Februari 2021 atau satu hari jelang moment libur keagamaan Imlek, tercatat untuk Kamis (11/2) terdapat sekitar 10.200.

PSBB Diperketat, Industri Keuangan Berjalan Normal
Indonesia
PSBB Diperketat, Industri Keuangan Berjalan Normal

PSBB akan diberlakukan di DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di enam provinsi yang masuk wilayah berisiko tinggi penyebaran COVID-19.

APPBI Klaim Seluruh Mal di Jakarta Sudah Siapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
APPBI Klaim Seluruh Mal di Jakarta Sudah Siapkan Protokol Kesehatan

Baik dari kapasitas lift yang dibatasi, sampai excalator

Sidang Tuntutan Jiwasraya Ditunda Gegara Benny Tjokro Positif COVID-19
Indonesia
Sidang Tuntutan Jiwasraya Ditunda Gegara Benny Tjokro Positif COVID-19

Penundaan sidang dilakukan karena Benny terkonfirmasi positif COVID-19.