Program 3 Juta Unit Rumah, Ijeck Dorong Sentuh Kawasan Pelabuhan Belawan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 05 November 2024
Program 3 Juta Unit Rumah, Ijeck Dorong Sentuh Kawasan Pelabuhan Belawan

Anggota DPR RI, Musa Rajekshah dalam Raker Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait bersama seluruh jajarannya di Gedung Parlemen. (foto: dokumen tim Ijeck)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPR RI, Musa Rajekshah menyarankan agar program 3 juta unit rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto kiranya dibangun di daerah padat penduduk kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan.

Sebab, kata dia, kawasan tersebut didominasi masyarakat miskin dan tak mampu dengan kondisi rumah tidak layak huni.

Hal ini dikatakan Ijeck sapaan akrab Musa Rajekshah dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait bersama seluruh jajarannya di Gedung Parlemen, Senin (4/11).

Ijeck mengungkapkan perlunya pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di kawasan Pelabuhan Belawan.

"Di Sumut daerah Pelabuhan Belawan, banyak rumah masyarakat yang sangat tidak layak huni. Bahkan pasang surut itu terjadi dan rumah mereka kalau pasang tergenang air, saat surut hamparan sampah di bawahnya. Sementara rumah di sana mereka tidak punya lahan, akhirnya memakai lahan Pelindo yang tidak layak huni," ucapnya.

Baca juga:

Diberi Tugas Prabowo Bikin 3 Juta Rumah Per Bulan, Menteri Perumahan Maruarar Sirait Minta Bantuan BUMN

Katanya, kehidupan masyakarat di kawasan Pelabuhan Belawan diyakininya juga terjadi di kota besar lainnya. Hal ini tentunya perlu pemikiran pemerintah mulai tingkat daerah untuk penyediaan lahan dan kementerian pada bidang pembangunan Rusunawa tersebut.

"Kementerian Perumahan melihat juga daerah perkotaan kita di seluruh Indonesia, saya yakin hampir sama. Banyak rumah-rumah masyakarat kita yang dibantaran sungai di perkotaan. Ini juga perlu pemikiran, bagaimana nanti pemerintah provinsi atau kabupaten/kota bersinergi dengan kementerian untuk pengadaan lahan untuk membangun Rusunawa untuk memindahkan," jelasnya.

Baca juga:

Kementerian ART/BPN Mulai Cari Tanah Buat Bangun 3 Juta Rumah Target Presiden Prabowo

Ia pun mendorong agar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersinergi dengan Kementerian Sosial mendata warga yang layak menempati Rusunawa tersebut. Hal lain juga, Rusunawa juga tak hanya dibangun untuk fasilitas pemerintahan dan juga sekolah.

"Saya yakin nanti akan lebih baik dan masyarakat di kota masih ada juga yang tinggal di kolong jembatan karena dia miskin tidak punya rumah. Ini juga masukan dari kami, supaya nati rusun itu tidak hanya untuk fasilitas pemerintah atau sekolah-sekolah, tapi juga untuk masyakarat miskin," kata Ketua DPD Golkar Sumut itu.

Program 3 juta rumah ini, Ijeck pun sangat mengapresiasinya dan ia mendorong kolaborasi antar kementerian terkait agar segeranya terwujud dan tepatnya sasaran yang rumah warga rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, rumah dari masyarakat miskin untuk mendapatkan rumah.

"Target 3 juta rumah yang dicanangkan saya setuju dan mendukung, karena apa pun itu kita harus punya cita-cita dan target besar tentu harus diikuti dengan kemampuan di dalam kementerian sendiri," pungkasnya.

Baca juga:

Generasi Milenial dan Gen Z Bakal Dimudahkan Dengan Program 3 Juta Rumah

Sebelumnya dalam raker tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, bila pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencanangkan pembangunan 3 juta unit rumah dalam satu tahun.

Program ini, Maruarar menyebutkan, ada 6 pihak yang mengajukan diri membantu mewujudkan program ini. Tahap awal, sudah berjalan dengan pembangunan 250 unit rumah di kawasan Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. (Asp)

#DPR RI #Maruarar Sirait
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan